Jangan (Hanya) Menyalahkan DPR, Oleh : Ilyas Alimuddin, SE.,ME


KENDARIPOS.CO.ID — Palu sudah diketuk. Keputusan telah diambil. Melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senin Tanggal 5 Oktober 2020 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan menjadi Undang-Undang. UU Ciptaker merupakan revisi dari UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Lahirnya UU Ciptaker ini diharapkan akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Olehnya itu, pemerintah melakukan penyederhaan birokrasi, memangkas ataupun menggabungkan beberapa aturan yang dianggap menjadi penghambat tumbuhnya investasi di Indonesia.

Disadari bahwa salah satu faktor dominan yang menjadi penghambat investasi di Indonesia adalah persoalan birokrasi. Aturan yang berbelit, administrasi yang panjang, serta birokrasi yang mempersulit. Padahal semua tahu salah satu variabel pendorong pertumbuhan ekonomi selain konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran pemerintah (G) serta ekspor dan impor (X-M) adalah investasi (I). Investasi swasta maupun pemerintah, investor dalam maupun luar negeri.

Ilyas Alimuddin, SE.,ME, Dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) FEB UHO

Adanya Undang-Undang Ciptaker ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan-hambatan masuknya investasi selama ini. Mengingat dengan tumbuhnya investasi tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja baru serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Inilah gambaran ideal dari UU Ciptaker menurut Pemerintah dan tentu seluruh pihak yang mendukung. Namun, berbeda dengan pihak lainnya yang melihat Undang-Undang Ciptaker ini sebagai sesuatu yang sangat merugikan. Khususnya untuk para buruh. Akibatnya timbullah aksi demontrasi sebagai bentuk sikap penolakan terhadap pengesahan UU Ciptaker tersebut. Unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah oleh berbagai elemen masyarakat seperti buruh, mahasiswa, akademisi dan lainnya.

Namun ada yang perlu diluruskan yakni ketika menyalahkan sepenuhnya DPR dalam pengesahan UU Ciptaker ini. Sedikit saja memahami tentang proses legislasi maka dipastikan tidak akan muncul sikap tersebut. Tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang belum paham tentang proses legislasi. Sebelum menjadi Undang-Undang yang disahkan dalam rapat paripurna DPR (legislatif), ini merupakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh pemerintah (eksekutif).

RUU inilah yang dibawa ke DPR untuk dibahas, disepakati dan disahkan sebagai Undang-Undang. Jadi dari fakta ini bisa dipahami bahwa jika mau menyalahkan maka akan adil jika pihak eksekutif pun disalahkan. Karena merekalah yang mengusulkan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya pihak yang bisa disalahkan adalah akademisi yang menyusun naskah akademik dari RUU ini. RUU Ciptaker tak mungkin ada jika tidak ada naskah akademiknya. Selain itu yang perlu disalahkan adalah sistem yang memungkinkan lahirnya aturan-aturan yang kontroversi. Khusus UU Ciptaker ini dinilai lebih menguntungkan investor atau pengusaha sementara merugikan para pekerja atau buruh.

Sebagaimana diketahui mayoritas anggota DPR saat ini berlatar belakang sebagai pengusaha. Persentasenya mencapai 52,3 persen. Dengan komposisi seperti ini maka sangat wajar jika lahir aturan yang lebih pro terhadap pengusaha. Namun sangat tak adil pula jika yang disalahkan adalah anggota DPR tanpa menyalahkan siapa yang memilih mereka.

Anggota DPR tidak bisa berada di Senayan jika tidak dipilih oleh rakyat. Rakyat yang tidak selektif dalam memilih sangat patut pula disalahkan. Rakyat yang menentukan pilihan politik berdasar jumlah rupiah yang diberikan kandidat. Rakyat yang menyuburkan tumbuhnya money politik sangat layak disalahkan.

Problem berikutnya adalah dalam sistem saat ini yang membuat kontestasi berbiaya mahal. Untuk menduduki satu kursi di Senayan memerlukan ongkos politik yang bisa mencapai puluhan milyar. Dengan kondisi seperti ini sudah bisa dipastikan yang bisa memenangkan kontestasi adalah mereka yang berduit.

Mereka yang mampu membayar ongkos politik yang sangat mahal tersebut. Kandidat yang memiliki integritas, intelektualitas dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat namun jika tidak memiliki isi tas (uang) maka peluang untuk terpilih sangat kecil.
Bila semua kesalahan ini tidak diperbaiki maka lahirnya kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap rakyat akan terus bermunculan. Menyalhakan tanpa memperbaiki adalah sebuah tindakan yang sia-sia.

Karena itu sangat penting untuk terus mendidik masyarakat tentang politik yang baik dan ideal. Pendidikan politik harus terus digalakkan. Menjadikan masyarakat sebagai pemilih terdidik dan melek politik adalah sebuah keniscayaan. Di sisi yang lain, kontestasi politik dalam sistem politik demokrasi saat ini yang berbiaya mahal yang memberi peluang lahirnya politisi yang mementingkan pribadi dan kelompoknya di atas kepentingan rakyat harus disingkirkan. Digantikan dengan sebuah sistem yang mendorong lahirnya politisi dan sistem politik yang amanah dan berpihak kepada rakya dan negara. (*)

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.