ICW Desak KPK Hentikan Pengadaan Mobil Dinas – Kendari Pos
Nasional

ICW Desak KPK Hentikan Pengadaan Mobil Dinas


KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk meninjau ulang rencana pengadaan mobil dinas untuk pejabat, pimpinan hingga Dewan Pengawas KPK. Keputusan ini ditempuh setelah banyaknya kritik terkait wacana penganggaran mobil dinas tersebut.

Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar KPK menghentikan proses pembahasan pembelian mobil dinas bagi Pimpinan maupun pejabat struktural KPK. ICW memandang, pernyataan KPK yang menyebutkan akan meninjau ulang ide tersebut menimbulkan kesan multi tafsir.

Gedung Merah Putih KPK.

“Sebab, bukan tidak mungkin, ketika isu ini mereda, pembahasan penambahan fasilitas itu akan dilanjutkan. Ini sama persis dengan rencana kenaikan gaji Pimpinan KPK, yang diisukan mencapai Rp 300 juta lebih. Saat itu pernyataan Pimpinan KPK seolah-olah menolak, akan tetapi diduga keras pembahasan tersebut tetap berlanjut,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (18/10).

ICW mendorong agar Dewan Pengawas segera memanggil Pimpinan KPK ihwal penambahan fasilitas mobil dinas. Setidaknya, sambung Kurnia, Dewan Pengawas diharapkan dapat mendalami siapa yang menginisiasi untuk menambah fasilitas Pimpinan dan pejabat struktural KPK. “Apakah kesepakatan ini dihasilkan secara kolektif, atau hanya beberapa orang pimpinan saja?” cetus Kurnia.

Jika wacana penganggaran mobil dinas tidak dihentikan, sambung Kurnia, maka jangan salah kan publik ketika memiliki kesimpulan bahwa KPK era kepemimpinan Firli Bahuri bekerja bukan untuk sungguh-sungguh memberantas korupsi. “Akan tetapi hanya mengharapkan uang dan fasilitas semata,” sesalnya.

Wacana pengadaan fasilitas mobil dinas bagi pejabat hingga dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik dan penolakan. Namun, tampaknya KPK tidak berniat menghentikan wacana tersebut. Melainkan memutuskan untuk meninjau ulang.

“Bahwa saat ini kami sedang review terkait rencana ini (pengadaan mobil dinas, Red). Ke depannya seperti apa, ya nanti akan dibahas lebih lanjut,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Minggu (18/10).

Ali menyampaikan, rencana pengadaan fasilitas mobil dinas merupakan salah satu bagian anggaran KPK untuk 2021 yang sudah disetujui DPR RI sebesar Rp 1,3 triliun. Sehingga, pembahasannya masih panjang. “Kemungkinan-kemungkinan ke depan kita nggak bisa berandai-andai, bahwa saat ini kami putuskan untuk tinjau ulang dan melakukan pembahasan di anggaran 2021,” ucap Ali.

Untuk itu, banyaknya kritikan soal wacana pengadaan mobil dinas, Ali sangat memaklumi hal tersebut. Termasuk jajaran Dewas KPK menolak rencana pengadaan mobil dinas. Sebab, lima anggota Dewas KPK memang tidak diajak dalam pembahasan rencana pengadaan mobil dinas.

Sehingga, KPK memutuskan untuk meninjau ulang wacana pengadaan monil dinas. “Nggak melangkah lebih lanjut terkait pembahasan mobil dinas ini untuk saat ini,” cetus Ali.
“KPK mendengar sungguh-sungguh masukan dari masyarakat. Termasuk juga apa yang disampaikan oleh Dewas. Oleh karena itu, kami meninjau ulang terkait dengan ini,” sambungnya.

Sebelumnya, Sekjen KPK Cahya Harefa menyampaikan, KPK memutuskan akan meninjau ulang pengajuan anggaran 2021 terkait fasilitas mobil dinas tersebut. Dia menyebut, KPK sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat.

“Karenanya memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut dan saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku,” kata Cahya Harefa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Cahya mengapresiasi kritik yang disampaikan masyarakat mengenai wacana penganggaran mobil dinas. Cahya menegaskan, KPK tetap melakukan giat pemberantasan korupsi. “Terimakasih atas masukan dari segenap masyarakat. KPK memastikan akan tetap bekerja semaksimal mungkin melakukan pemberantasan korupsi bersama-sama masyarakat,” ucap Cahya.

Cahya mengakui, KPK memang mengusulkan pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, Dewas, dan pejabat struktural untuk tahun anggaran 2021. Anggaran mobil dinas itu diusulkan untuk mendukung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan, Dewas dan pejabat struktural KPK dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik negara.

Dalam rencana anggaran KPK untuk 2021, terdapat wacana pengadaan mobil dinas untuk Ketua KPK yang dianggarkan Rp 1,45 miliar. Sedangkan untuk empat Wakil Ketua KPK, masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar dengan spesifikasi mobil 3.500 cc.

Sementara itu, untuk mobil dinas lima Dewan Pengawas KPK, masing-masing dianggarkan Rp 702 juta, totalnya mencapai Rp 3,5 miliar lebih. Anggaran mobil senilai Rp 702 juta juga disiapkan untuk enam pejabat eselon I KPK. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy