Hibah Bantuan Parpol tak Kena Realokasi Penanganan Covid-19 – Kendari Pos
Nasional

Hibah Bantuan Parpol tak Kena Realokasi Penanganan Covid-19

KENDARIPOS.CO.ID — Partai politik (parpol) peraih kursi di DPRD Sultra hasil pemilu 2019 tetap sejahtera. Hibah bantuan dari pemerintah tetap akan diterima parpol. Jumlahnya mencapai Rp.1,4 miliar. Jika anggaran lain di Pemprov kena “gusur” realokasi untuk penanganan Covid-19, bantuan untuk parpol utuh. Sementara kontribusi parpol-parpol dinilai masih minim terhadap daerah.

Jumlah Rp.1,4 miliar itu akan dibagi habis untuk 11 parpol pemilik kursi di DPRD Sultra. Estimasinya, satu suara dihargai sekira Rp.1.200. Total suara sah dari 11 parpol itu adalah 1.244.771. Jika 1.244.771 dikalikan Rp.1.200 maka hasilnya adalah Rp.1.493.725.200. Jumlah bantuan parpol itu tertuang dalam keputusan gubernur nomor 425 tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan dana bantuan parpol) tak direalokasi untuk penanganan pandemi Covid-19. Sebab, dalam regulasi yang berlaku setiap parpol memiliki hak atas bantuan keuangan setiap tahunnya, baik itu yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Hal itu diungkapkan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sultra, Parinringi. “Kemendagri memang telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Isi suratnya meminta kepala daerah harus tetap melaksanakan penyaluran dan memproses pencairan bantuan keuangan parpol,”jelasnya.

Parinringi mengatakan, untuk pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan parpol di tengah pandemi Covid-19, bisa tetap diproses. Sebab, ini merupakan hak setiap parpol yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. “Untuk jumlah pencairan bantuan keuangan kepada 11 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi tahun 2020 sebesar Rp. 1.493.725.200. Dimana, per suara sahnya dinilai Rp. 1200,” terangnya.

Mantan Wakil Bupati Konawe itu menegaskan hibah bantuan keuangan yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 harus tetap disalurkan kepada parpol. Sebab ini telah dianggarkan dari tahun sebelumnya. “Jadi pemerintah tetap wajib memberikan bantuan ini. Sebab ini telah dianggarkan ditahun sebelumnya, sehingga ini memang tidak akan menggangu anggaran lainnya,”ungkap Parinringi.

Kata dia, pencairan bantuan keuangan parpol itu dilakukan sesuai Peraturan Mendagri Nomor 36 Tahun 2018. Anggaran itu untuk melaksanakan pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. “Pendidikan politik dimaksud untuk anggota partai maupun masyarakat yang berupa seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop, serta kegiatan pertemuan lainnya, namun tetap sesuai tugas dan fungsi parpol,”terang Parinringi.

11 parpol peraih kursi di DPRD Sultra pada Pemilu 2020, yakni PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, dan NasDem. Lalu, PKS, PPP, PAN, Partai Hanura, Demokrat dan PBB. Adalah partai Golkar meraih jatah hibah terbanyak yakni Rp.256.158.000. Raihan suara sah partai Golkar yakni 213.465. Partai Hanura paling sedikit mendapat jatah hibah, sekira Rp.48.387.600, sebab raihan suara sahnya saat Pemilu 2019 hanya sekira
40.323 suara. Lihat grafis.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Sultra Suwandi Andi mengaku belum mengetahui dana hibah bantuan parpol bertambah menjadi Rp. 1.200 per suara dari sebelumnya Rp.933 per suara.
“Akan coba kami cek dulu. Jika ada faktanya, akan kami pelajari terlebih dahulu,” kata Suwandi Andi kepada Kendari Pos.

Hal yang sama diungkapkan anggota Komisi III DPRD Sultra, Sudirman. Ia mengaku belum mengetahui persis mengenai dana hibah daerah bantuan keuangan kepada partai politik yang di akomodir melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

“Saya belum dapat terkait informasi tersebut,”katanya saat di hubungi Kendari Pos.

Pengamat politik Sultra. Dr. Najib Husain mengatakan, pemerintah harus melakukan audit atas anggaran yang di kucurkan kepada parpol. Pasalnya, hingga saat kini tidak ada transparansi atau keterbukaan atas penggunaan dana hibah tersebut. Disatu sisi, kontribusi parpol sangat minim bagi pembangunan daerah.

Salah satu indikatornya adalah nihilnya melakukan pendidikan politik ataupun melahirkan kader dalam tubuh parpol. Terlihat pada pilkada 2020 ini jumlah pasangan calon sangat berkurang di bandingkan dengan pilkada tahun 2015. Bahkan, banyak parpol bukan mendorong atau mendukung kader partainya, namun mengusung calon dari luar parpol. Ini menandakan sebuah kegagalan bagi parpol dalam mencetak kader.

“Kondisi parpol yang terbilang lemah melakukan edukasi politik dan melahirkan kader, maka pemerintah harus segera mengaudit anggaran yang digelontorkan. Karena salah satu alasan besar yang mereka (parpol) kemukakan ketika ditanya, mengapa tidak melakukan pelatihan politik dan kaderisasi. Jawaban mereka rata-rata karena kurangnya anggaran,”kata Dr. Najib Husain kepada Kendari Pos, Kamis (29/10).

Menurut akademisi akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo itu, bobroknya bantuan parpol akan terus berlanjut. Seharusnya sebelum menaikkan jumlah bantuan dari Rp 933 menjadi Rp.1.200 per suara, pelaksanaan audit sudah dilakukan. Hal itu untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran atas masing-masing parpol. Sehingga bertambahnya bantuan keuangan parpol berbanding lurus dengan kinerja mereka. Ini akan menjadi catatan buruk bagi stabilitas demokrasi di Sultra.

“Namun demikian, mudah-mudahan bertambahnya kuantitas anggaran tersebut, menjadi pemantik kesadaran untuk berkontribusi besar terhadap perpolitikkan di bumi anoa ini,”tandas Dr.Njaib Husain. (rah/m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy