Hery Alamsyah Jabat Pjs Bupati Butur, Gubernur: Sukseskan Pilkada, Jaga Stabilitas Daerah – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Hery Alamsyah Jabat Pjs Bupati Butur, Gubernur: Sukseskan Pilkada, Jaga Stabilitas Daerah

KENDARIPOS.CO.ID — Staf Ahli Gubernur Bidang Permerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hery Alamsyah mendapat tugas baru. Dia secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.74 – 3715 tahun 2020 sebagai penjabat sementara (Pjs) Bupati Buton Utara (Butur). Secara resmi, SK itu diserahkan Gubernur Sultra, Ali Mazi di Aula Merah Putih, Rujab Gubernur Sultra, kemarin (9/10).

Gubernur Sultra, Ali Mazi (dua dari kanan) menyerahkan SK Mendagri kepada Hery Alamsyah sebagai Pjs Bupati Butur di Aula Merah Putih, Rujab Gubernur Sultra, kemarin (9/10). Tampak Sekprov Sultra, Nur Endang Abbas (tiga dari kanan) serta sejumlah pejabat Pemprov ikut mendampingi.

Dalam penyerahan SK itu, Gubernur Sultra didampingi Sekprov Sultra, Nur Endang Abbas, Asisten 1 Setda Sultra Basiran serta sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sultra. Ali Mazi berpesan, Pjs baru ini segera melaksanakan tugas di Kabupaten Butur. “Saya harap Pjs (Hery Alamsyah) segera melaksanakan tugas sesuai amanat dalam SK Mendagri,” ujar Ali Mazi saat menyerahkan SK tersebut.

Mantan Ketua Golkar Sultra menjelaskan, berdasarkan SK Mendagri, ada beberapa tugas penting harus dilaksanakan Pjs Bupati Butur. Dua hal paling penting adalah menyukseskan pilkada dan menjaga stabilitas daerah. “Tugas ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jaga amanah yang diberikan. Terus bekerja dan memberi lompatan untuk wilayah kerja baru, walaupun hanya dalam beberapa bulan ke depan,” pesan Ali Mazi.

Secara umum, tugas Pjs Bupati sebagaimana SK Mendagri adalah Pertama, dia harus memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Buton Utara definitif. Serta menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Keempat, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kelima, melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Keenam, melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Tugas dan kewenangannya, antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.

Pjs Bupati Butur, Hery Alamsyah mengatakan, secara efektif, dirinya akan bertugas hingga 5 Desember 2020. Itu sesuai batas akhir cuti kampanye bagi Abu Hasan, Bupati Butur definitif. “Sesuai SK yang saya terima, secara efektif saya ditugaskan mulai 1 Oktober sampai 5 Desember 2020,” jelas Hery seusai serah terima SK di Aula Merah Putih, Rujab Gubernur Sultra.

Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra itu menjelaskan, dirinya juga mendapat arahan dari gubernur agar tetap konsisten dan konsekuen dalam menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam surat keputusan tersebut. Bahkan, kata dia, setelah berakhirnya masa tugas ini nanti, sebagai Pjs Butur, dirinya diminta menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Mendagri melalui gubernur. Secara spesifik, laporan tersebut berisi tentang kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampanye pilkada.

“Selain itu, laporan mengenai gambaran umum netralitas ASN pada saat pelaksanaan kampanye pilkada. Kemudian, laporan tentang langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan Pjs Butur. Kemudian terakhir, laporan mengenai kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat petahana melaksanakan cuti di luar tanggungan negara,”jelasnya.

Untuk diketahui, Hery Alamsyah akan menjabat selama masa kampanye Bupati Butur yang saat ini sedang berlangsung. Masa jabatan ini berakhir pada 5 Desember 2020. Di mana sebelumnya, Plt Bupati Butur yang dijabat Wakil Bupati Butur Ramadio dihentikan oleh Kemendagri dengan alasan kasus hukumnya masih berjalan.

Dengan bertugasnya Hery Alamsyah, maka menambah deretan daerah pilkada yang dipimpin Pjs. Sebelumnya sudah ada Aslaman Sadik selaku Pjs Bupati Wakatobi. Muh.Yusuf sebagai Pjs Bupati Konawe Kepulauan. Yusuf Mundu sebagai Pjs Bupati Konawe Utara, dan La Haruna sebagai Pjs Bupati Kolaka Timur.

Saat pelantikan empat Pjs bupati, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengingatkan para bupati sementara itu supaya menyukseskan pilkada dan menjaga stabilitas daerah. Tugas Pjs Bupati yakni mengawal terwujudnya pemerintahan dan memfasilitasi terselenggaranya Pilkada serentak 2020. “Tugas ini hanya sementara. Pjs bupati ini bertugas memastikan tahapan Pilkada berlangsung aman dan penyelenggaraan pemerintahan tetap harus berjalan sebelum terpilihnya bupati dan wakil bupati definitif untuk masa jabatan 2020–2025 mendatang. Sikap netralitas mesti dikedepankan,” tegas Ali Mazi.

Politisi NasDem ini juga meminta Pjs bupati yang ditunjuk agar melanjutkan dan meningkatkan fungsi koordinasi sehingga penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Selain itu, Pjs juga harus menjaga kondisi stabilitas Kamtibmas berkaitan dengan dinamika Pilkada serentak tahun 2020 di daerah masing-masing. “Sehingga aspirasi dan amanah rakyat dapat terwujud secara demokratis sesuai harapan kita semua,” harapnya. (b/rah/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy