Habis Kesabaran, Honorer K2 Ancam Bakal Turun Jalan – Kendari Pos
Nasional

Habis Kesabaran, Honorer K2 Ancam Bakal Turun Jalan


KENDARIPOS.CO.ID — Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saifudin mengungkapkan kegelisahannya akan nasib regulasi teknis setingkat Peraturan Menteri yag dubutuhkan sebagai syarat penerbitan NIP dan SK PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Pasalnya, tidak ada kepastian kapan aturan teknis itu akan diterbitkan. Pemerintah hanya beralasan masih dalam tahapan proses pembahasan.

Tenaga kesehatan honorer K2 yang lulus PPPK. jpnn

“Saya pribadi khawatir juga bila akan terulang lagi seperti kejadian 2017, saat pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Presiden sudah kirim Surpres eh menteri-menteri terkait malah enggak ada yang follow up ke DPR, akirnya gagal dibahas,” ungkap Ahmad kepada JPNN.com, Rabu (14/10). Sama halnya dengan Perpres PPPK yang sudah lengkap tetapi ternyata ada beberapa jenjang yang harus dilalui. Parahnya, pemerintah tidak transparan menginformasikan kapan proses ini selesai.

“Kami kan bingung. Selalu saja ada alasan baru dari pemerintah. Kalau Permen sudah lengkap, jangan-jangan ada prosedur lain lagi yang harus ditempuh. Harapan kami ini jenjang terakhir lah,” cetusnya. Ahmad mengungkapkan, panjangnya proses inilah yang membuat 51.293 honorer K2 yang lulus PPPK galau.

Semakin hari kesabaran hilang dan keinginan untuk menggelar aksi demo menguat. Guru honorer K2 dari Kabupaten Boyolali ini menyadari, PPPK bukan khusus penyelesaian honorer K2. Namun, mereka para honorer K2 itu sudah melewati prosedur perekrutan kepegawaian yang sesuai UU. “Jadi marilah mainkan peran kita masing-masing untuk bangsa dan negara ini. Kami setia mengabdi. Pemerintah sebaiknya segera terbitkan NIP dan SK PPPK. Jangan anak tirikan kami dengan PNS yang baru,” tandasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo merespons permasalahan honorer K2 yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun belum juga diangkat. Dalam pemberitaan jpnn.com sebelumnya disebutkan, meski telah ada regulasi berupa PP Manajemen PPPK, Perpres Nomor 38/2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK, Perpres Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, sebanyak 51.293 PPPK tak serta-merta bisa langsung diangkat.
“Merespons pendapat tersebut di atas, Kemenpan RB sedang terus bekerja untuk menyelesaikan tiga rancangan peraturan menpan yang dalam waktu dekat diperlukan sebagai aturan pelaksanaan,” ujar Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (14/10).

Menurut mantan menteri dalam negeri (mendagri) ini, pemerintah sudah melakukan harmonisasi dan perbaikan-perbaikan. “BKN dan Kemenkeu juga sedang membuat beberapa aturan pelaksanaannya. KemenPAN-RB terus melakukan rapat dengan kemenkeu untuk membahas mengenai aturan pembayaran gaji PPPK,” ucapnya.

Tjahjo menegaskan, dalam rapat yang digelar semua pihak sepakat untuk segera menyelesaikan aturan pelaksana, agar honorer K2 yang lulus PPPK bisa segera diangkat. “Tetapi memang perlu proses yang cermat, agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Demikian penjelasan saya,” katanya. (esy/gir/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy