Gubernur Minta Kepala Daerah Dilibatkan Bahas UU – Kendari Pos
Nasional

Gubernur Minta Kepala Daerah Dilibatkan Bahas UU

KENDARIPOS.CO.ID — Dari ruang aula merah putih rumah jabatan gubernur, suara Ali Mazi bergema hingga ke panggung nasional. Gubernur Sultra Ali Mazi bersinar di pentas nasional setelah didapuk menjadi pembicara atau penanggap mewakili Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam rapat koordinasi (Rakor) terbatas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Rabu (14/10) kemarin.

Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, SH (kiri) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah secara virtual, Rabu (14/10).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sultra, M. Ridwan Badallah mengatakan Ketua APPSI periode 2019-2023 Anies Baswedan yang juga Gubernur DKI Jakarta mewakilkan dirinya kepada Gubernur Ali Mazi untuk memberikan tanggapan terkait pandangan pemerintah daerah perihal pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.

Ridwan Badallah menjelaskan dalam rakor terbatas virtual yang dihadiri sejumlah menteri, gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia, Gubernur Sultra Ali Mazi menyatakan agar para kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan wali kota selalau dilibatkan dalam hal menentukan arah dan sikap terkait pembentukan undang-undang, termasuk UU Omnibus Law. “Sebab, para kepala daerah yang akan selalu berhadapan pertama kali dengan masyarakat untuk menjelaskan kebijakan pemerintah,” ujar Ridwan Badallah mengutip pernyataan Gubernur Ali Mazi, kemarin.

Ali Mazi mengemukakan Pemprov Sultra akan menggelar rapat koordinasi secara virtual dengan para Forkopimda, bupati dan wali kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, dan elemen masyarakat terkait lainnya yang ada di Sultra pada hari ini, Kamis (15/10).

“Mudah-mudahan ada pemikiran-pemikiran dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, Forkopimda, dan masyarakat secara luas yang bisa menjadi masukan kami ke pemerintah pusat demi mengakomodir kepentingan masyarakat,” ujar Gubernur Sultra Ali Mazi seperti dituturkan Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah kepada Kendari Pos.

Setelah Gubernur Sultra Ali Mazi memberikan tanggapan, Mendagri Tito Karnavian lalu mempersilakan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) untuk memberikan tanggapannya. Dalam rakor virtual itu, Gubernur Sultra didampingi unsur pimpinan Forkopimda, pejabat sipil, TNI dan Polri.

Menurut Ridwan Badallah, rakor ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan setelah UU Cipta Kerja disahkan DPR. Sebelumnya, Jumat (9/10) lalu, Gubernur Sultra Ali Mazi mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada rapat tersebut, Presiden meminta agar para gubernur membantu pemerintah pusat meluruskan persepsi yang keliru di tengah-tengah masyarakat mengenai undang-undang Omnibus Law tersebut.

Mendagri Minta Kepala Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta setiap kepala daerah untuk mempelajari Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Hal ini dilakukan agar setiap kepala daerah untuk mengambil sikap untuk bisa mensosialisasikan UU Cipta Kerja di wilayahnya masing-masing.

“Sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki amunisi untuk menentukan sikap. Kemudian juga mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo, tapi juga langkah langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law, di kantornya, Rabu (14/10).

Tito juga memastikan, setiap kepala daerah dapat memiliki materi UU Cipta Kerja. Sehingga dapat dipelajari berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang ada di masing-masing daerah.

“Kita akan share soft copy dari UU itu, sehingga kepala daerah, forkopimda, silakan kalau mau mempelajari semuanya. Saya kira akan sulit sekali, karena bapak-bapak semua sibuk, ibu-ibu juga sibuk. Jadi silakan buat tim kecil mungkin, untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan isu-isu yang menjadi perbincangan di daerah masing-masing,” ucap Tito.

Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurutnya, penjelasan pokok-pokok substansi dan penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan materi dan menjelaskan secara terbuka.

’’Tugas kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini tentang materi-materi yang sebenarnya dibandingkan dengan yang Hoaks dan tentang manfaat apa yang akan diperoleh dari UU Cipta Kerja,” tegas Mahfud.

Mahfud menyebut, yang melatar belakangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) merancang UU Cipta Kerja, adalah perlunya melakukan terobosan dalam memangkas proses panjang dimeja-meja birokrasi, terutama soal izin usaha yang terlalu berbelit-belit. Sehingga membuat izin usaha, baik dari dalam maupun luar negeri harus melalui banyak meja.

’’Sehingga, pada waktu itu diselesaikanlah satu UU dan ternyata UU yang lain masih ada yang menghambat dan banyak undang-undang yang saling terkunci. Itulah sebabnya muncul gagasan Omnibus Law, satu UU yang menyelesaikan problem antar berbagai UU di dalam satu UU, idenya seperti itu,” tegas Mahfud. (rah/b/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy