Ciptaker tak Memihak Pekerja – Kendari Pos
Nasional

Ciptaker tak Memihak Pekerja

KENDARIPOS.CO.ID — Gelombang protes Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dalam pekan ini kian meluas. Mahasiswa, pelajar, buruh, petani dan kaum miskin kota di masing-masing kota melakukan aksi unjuk rasa meminta RUU Ciptaker yang disahkan DPR RI, dibatalkan.

Di Sultra, juga ada gerakan yang sama. Puluhan ribu buruh, pelajar, dan mahasiswa dari berbagai kampus bersatu menolak RUU Omnibus Law. Massa bergerak dari masing-masing kampus menuju DPRD Sultra, Kamis (8/10). Jalan-jalan protokol mendadak macet. Massa dari berbagai kampus dan elemen berkumpul di pelataran eks MTQ sebelum ke Sekretariat DPRD.

Puluhan ribu masyarakat dan mahasiswa dari berbagai kampus di Kendari bergabung mendatangi DPRD Sultra untuk menyampaikan aksi penolakan RUU Ciptaker yang disahkan DPR RI

Kedatangan ribuan massa itu dikawal oleh personel polisi. Aksi berjalan lancar dan aman. Kedatangan massa aksi diterima Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh. Mereka berdialog dalam ruang rapat DPRD Sultra. Permintaan massa pun disahuti. DPRD Sultra memiliki sikap sama dengan massa aksi; menolak Omnibus Law Ciptaker yang disahkan DPR RI.

“Prinsipnya kita punya sikap sama. Tapi saya mohon, dalam penyapaian aspirasi kawan-kawan semua jangan anarkis,” harap Abdurrahman Shaleh. Kesamaan sikap itu tertuang dalam langkah tegas DPRD dengan menyurati Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembatalan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker. Dengan demikian aksi dialog berakhir dengan baik. “Kita sepakat bersurat ke Presiden untuk menurunkan Perppu sebagai langkah untuk mencabut Omnibus Law yang sudah disahkan,” tegasnya.

Meski sudah ada kesepahaman, namun masa aksi masih ingin melanjutkan orasinya, meluapkan kekesalan terhadap sikap pemerintah atas penerbitan Undang-Undang Ciptaker.

Pantauan Kendari Pos, massa aksi bertambah banyak. Suasana mulai memanas saat massa saling dorong-dorongan, lalu saling melempar batu di pelataran Sekretariat DPRD. Aparat menembakkan gas air mata untuk mengurai massa yang berkumpul di Sekretariat DPRD.

“Undang-undang Ciptaker hanya berpihak kepada investor. Kami meminta agar Presiden segera mencabut undang-undang tersebut dan menerbitkan Perppu. Kami tahu bahwa keputusan ini dilakukan oleh pusat. Kita semua yang ada disini hanya menjadi korban saja. Olehnya itu, mari bersama-sama menyampaikan aspirasi ini agar presiden segera mencabut undang-undang tersebut,” ungkap Rasyidin, Korlap UMK saat melakukan aksi di depan DPRD Sultra.

Senada dengan kelompok lainnya. Mereka menuntut hal serupa dalam aksi tersebut. Mereka menolak adanya Undang-Undang Ciptaker. Para demonstran berdatangan secara bertahap dalam jumlah yang sangat besar. Orasi terus berlanjut hingga petang. (ade/yog/rus/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy