Cegah Kluster Pilkada, KPU Sultra Imbau Patuhi Prokes

KENDARIPOS.CO.ID — Pilkada 2020 memiliki tingkat kesulitan tersendiri dari segi regulasi, pelaksanaan maupun pengawasan. Apalagi digelar saat masa pandemi Covid-19. KPU Sultra komitmen menjadi pelopor protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 setiap tahapan Pilkada.

La Ode Abdul Natsir

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir meminta seluruh penyelenggara berkomitmen menjadi pelopor penerapan prokes untuk mewujudkan pesta demokrasi berintegritas dan juga aman dari pandemi.
Pilkada di masa pandemi baru pertama kali terjadi dalam sejarah kepemiluan nasional.

“Selain bekerja profesional sesuai tugas pokok dan fungsinya, KPU juga harus memikirkan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat dari potensi virus korona. Hal itu tidak mudah mengingat tugas kepemiluan cenderung memiliki mobilitas tinggi,” kata Ojo-sapaan akrab La Ode Abdul Natsir dalam acara bertajuk ngobrol seputar sosialisasi dan tahapan (Ngopi Sopan) di Sekretariat KPU Muna.

Natsir mengatakan, KPU berkewajiban mencegah munculnya klaster Pilkada dalam penyebaran pandemi. Makanya ia meminta agar penyelenggara tidak abai prokes. “Kita wajib menjadi pelopor penerapan prokes. Karena menyangkut keselamatan penyelenggara.

Sejumlah tahapan Pilkada sudah dimodifikasi agar memenuhi standar prokes. Misalnya, pembatasan jumlah peserta yang hadir saat pendaftaran pasangan calon, penetapan dan pencabutan nomor urut, pembatasan jumlah pemilih dalam setiap TPS hingga penghapusan metode kampanye rapat akbar bagi pasangan calon.

KPU juga akan mengatur syarat usia bagi kelompok panitia pemungutan suara (KPPS). “Kami tambah dua syarat untuk KPPS yaitu usia minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun. Ditambah tidak boleh memiliki riwayat penyakit bawaan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Muna, Al Abzal Naim memastikan akan melakukan pengawasan maksimal baik pada seluruh pelaksanaan tahapan dan maupun penerapan prokes. Terutama di masa kampanye, ia mengingatkan agar pasangan calon dan simpatisan tidak melanggar batasan maksimal jumlah masyarakat yang hadir di lokasi. “Kami akan pantau terus dan mengedepankan pengawasan partisipatif. Jika ditemukan pelanggaran maka akan ditindak,” urainya.

Kapolres Muna AKBP Debby Asri Nugroho mengaku akan melaksanakan maklumat Kapolri nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran pandemi. Khusus Pilkada, Polres Muna menyiapkan 375 personel dan nantinya akan ditambah BKO dari Polda Sultra. Ia meminta agar kampanye mengikuti ketentuan yakni di ruang tertutup maksimal 50 orang dan ruang terbuka maksimal 100 orang. (ode/b)

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.