BKN Sebut Daerah Asal-asalan Mengajukan Usulan Kebutuhan CPNS


KENDARIPOS.CO.ID — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan banyak daerah asal-asalan mengajukan usulan kebutuhan CPNS yang akan direkrut. Usulannya bukan berdasarkan potensi daerah tetapi karena keinginan kepala daerah. “Sampai saat ini kepala daerah lebih banyak mengusulkan kebutuhan CPNS bukan berdasarkan kebutuhan tetapi keinginan,” kata Bima Haria, kemarin.

Kondisi ini menurut Bima, justru tidak meningkatkan pendapatan daerah dan malah membebani anggaran. Padahal keberadaan PNS adalah bukan menyediakan lapangan kerja tetapi membantu program pemerintah dalam menggali potensi daerah.

Bima Haria Wibisana

“Saya heran, PNS ini jadi lapangan kerja bagi masyarakat. Padahal PNS itu bukan penyedia lapangan kerja. PNS itu berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah makanya yang direkrut itu harus orang-orang punya potensi untuk meningkatkan salah satunya pendapatan asli daerah,” tuturnya.

Dia mencontohkan Kalimantan, yang wilayahnya punya potensi besar dari sumber daya alam dan batu bara. Anehnya yang diusulkan kepala daerah bukan ahli geologi dan kehutanan tetapi formasi lainnya. BKN menolak usulan formasi seperti itu dan minta untuk merevisi.

“Kami selalu sosialisasikan agar usulan kebutuhan PNS ini harus disesuaikan dengan potensi daerah. Namun, saya tidak mengerti kenapa daerah masih begitu-begitu saja usulan kebutuhan PNS-nya,” ucapnya.

Bima juga menyayangkan sikap kepala daerah yang tidak memikirkan kebutuhan rakyatnya. Kepala daerah mengusulkan sebanyak-banyaknya kebutuhan PNS tetapi formasinya bukan untuk membantu meningkatkan income daerah dan mensejahterakan rakyat tetapi malah jadi beban.

“Kalau kepala daerah mengusulkan kebutuhan formasi PNS sesuai kebutuhan dan bukan keinginan, pasti usulan yang masuk tidak membeludak. Sudah tahu kuota nasional yang disiapkan pemerintah hanya 150 ribu orang tetapi usulan masuk 600 ribu lebih,” urainya.
Bima Haria Wibisana lagi-lagi mengingatkan kepala daerah, PNS bukan untuk menampung para pekerja. Itu sebabnya dari penetapan formasi PNS, seleksi, pengumuman kelulusan, penetapan NIP diperketat. “PNS itu abdi masyarakat jadi bukan untuk menampung pekerja. Kepala daerah harus pahami itu,” tegasnya.

Terkait pemberkasan NIP PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Bima Haria Wibisana mengungkapkan, akan dilakukan pemberkasan NIP PPPK bersamaan dengan NIP CPNS 2019. Namun, prosesnya akan cepat atau tidak tergantung kemampuan masing-masing Kantor Regional (Kanreg BKN). “Yang mau pemberkasan NIP 200 ribu lebih. Kemungkinan besar proses pemberkasannya bersama-sama,” kata Bima kepada JPNN.com.

Saat ini, lanjutnya, BKN tengah menunggu kelengkapan beberapa regulasi dan berkas. Begitu regulasi lengkap, jadwal pemberkasan akan segera dikeluarkan BKN secepatnya. “Saya belum bisa pastikan kapan, cuma tetap PPPK diprioritaskan meskipun pemberkasannya bersamaan dengan CPNS,” terangnya.

Mantan pejabat di Bappenas ini menambahkan, beban kerja BKN untuk pemberkasan adalah 51.293 PPPK dan 150.315 CPNS. Di sisi lain jumlah SDM di Kanreg BKN sangat terbatas.
“Harapan kami semuanya berjalan cepat tetapi kembali lagi pada kemampuan instansi melakukan pemberkasan NIP PPPK dan CPNS berbarengan. SDM mereka terbatas,” pungkasnya.

Perpres Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK resmi’diundangkan pada 29 September 2020. Namun, Perpres ini harus dilengkapi dengan beberapa regulasi sebelum masuk tahapan pemberkasan NIP PPPK. (esy/jpnn)

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.