Bawaslu Sultra Temukan 12 Paslon Abai Prokes saat Kampanye – Kendari Pos
Politik

Bawaslu Sultra Temukan 12 Paslon Abai Prokes saat Kampanye

KENDARIPOS.CO.ID — Kampanye Pilkada telah berlangsung selama 23 hari. Bawaslu Sultra mencatat 12 kasus pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pandemi Covid-19 oleh pasangan calon (Paslon) kepala daerah (Cakada) empat kabupaten semasa kampanye. Kasus pelanggar prokes kampanye tatap muka itu terjadi di Muna, Wakatobi, Buton Utara (Butur) dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Hamiruddin Udu

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu enggan menyebut nama paslon yang mengabaikan prokes pandemi saat berkampanye. Yang jelas, lembaganya melayangkan surat peringatan tertulis ketika menemukan adanya aktivitas kampanye yang melanggar prokes.

“Sementara ini, terlapor belum bisa kami sebutkan, kami konsultasikan dulu ke pusat. Apakah tidak melanggar kode etik bila hal itu di publis atau tidak,” katanya kepada Kendari Pos, Rabu (21/10). Menurut Hamirudin, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13 tahun 2020, jumlah maksimal yang menghadiri kampanye tatap muka dan dialog berjumlah 50 orang dengan menggunakan alat pelindung diri minimal masker. Namun masih ditemukan peserta kampanye tak pakai masker.

Ia menegaskan, apabila ada paslon atau tim kampanye yang melanggar maka pengawas pemilu memberikan peringatan tertulis agar tetap menegakan prokes. Ketika surat peringatan tidak diindahkan sampai selama 1 jam, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan aparat dan pokja Covid-19 untuk membubarkan kampanye.

“Terhadap ke 12 kasus itu, baru sampai peringatan tertulis, karena paslon atau tim kampanyenya langsung bergerak untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan,”terangnya.

Sementara iti, Juru Bicara Satgas Covid-19 Sultra dr Laode Rabiul Awal mewanti-wanti Bawaslu agar tidak sungkan menindak para calon kada yang melanggar prokes saat menggelar kampanye. Meski tetap melibatkan massa, baik pengawas pemilu maupun calon kepala daerah wajib memperketat prokes.

Sebab, kata Rabiul Awal, ini akan merugikan masyarakat jika betul-betul pandemi tidak bisa terkontrol. “Satu kabupaten bagus bekerja, tapi kabupaten sebelah tidak bagus bekerja, maka dua-duanya akan jadi korban. Jadi para calon harus betul-betul mengedukasi konstituennya, Bawaslu juga harus konsisten memberikan sumprit kalau memang keluar dari juknis yang diatur KPU,” tutur Laode Rabiul Awal. (m6/b).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy