ASN Muna Berikrar Netral di Pilkada – Kendari Pos
Politik

ASN Muna Berikrar Netral di Pilkada

Plt Bupati Muna Malik Ditu membacakan poin deklarasi. Ia didampingi Ketua Bawaslu Kab. Muna Al Abzal Naim dan Pj. Sekab Muna Syahruddin Nurdin

KENDARIPOS.CO.ID – -Pelaksana tugas Bupati Muna, Malik Ditu mengumpulkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk menggelar deklarasi menjaga netralitas pada Pilkada 2020. Mereka diminta menjunjung tinggi kode etik dengan tidak terlibat politik praktis.

“ASN yang melanggar komitmen tersebut dipastikan akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Malik Ditu dalam acara deklarasi yang digelar di SOR La Ode Pandu, Raha, Rabu (22/10). Dalam deklarasi itu mereka berikrar menegakkan prinsip netralitas dalam pelayanan publik, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktek intimidasi terhadap masyarakat yang memihak kepada pasangan calon, menggunakan media sosial secara bijak dan menolak politik uang.

Malik Ditu menerangkan posisi ASN bukanlah bagian dari kekuasaan melainkan pegawai yang mengabdi kepada masyarakat. ASN tidak perlu ikut serta dalam kegiatan kampanye pada momentum Pilkada karena telah dilarang oleh peraturan. Netralitas ASN itu sudah digariskan di antaranya dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2014.

“Setiap ASN yang terbukti melanggar bakal disanksi teguran tertulis, penurunan pangkat, pencopotan jabatan bahkan pemecatan. Kalau ada yang terlibat, laporkan dan proses tanpa pandang bulu,” katanya. Malik Ditu meminta ASN bekerja baik dan profesional. Setiap yang berprestasi akan diberi apresiasi baik kenaikan pangkat maupun promosi jabatan. Hal itu sudah diatur dalam sistem birokrasi sehingga ASN tidak perlu mengejarnya dengan terlibat dalam politik praktis. “Kewajiban kita bekerja baik dalam memberikan pelayanan publik, bukan justru berkampanye ataupun ikut dalam kegiatan politik lain. Tunjukan saja prestasi, pasti karir juga bagus,” terangnya.

Selain itu, ASN juga tidak perlu terlibat politik karena urusan pemenang Pilkada sesungguhnya sudah ditentukan berdasarkan garis tangan masing-masing calon. Pemerintah kata dia, hanya berkewajiban memastikan proses Pilkada berjalan aman, damai dan sehat dari pandemi Covid-19. Untuk itu, ia meminta jajarannya agar selalu berupaya menjaga kondusivitas dan memberi edukasi yang baik kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Muna, Al Abzal Naim mengungkapkan sebagian ASN termotivasi memertahankan ataupun mengejar jabatan. Modus keterlibatannya pun beragam, mulai dari memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan politik, bahkan sampai pada intervensi pada pegawai bawahan. Padahal itu sama sekali tidak dibenarkan.

Dalam Pilkada Muna 2020 ini, jumlah ASN yang sudah diadukan dalam dugaan pelanggaran netralitas mencapai 51 orang. Jumlah itu termasuk yang terbanyak di Sultra. “Kita butuhkan netralitas ini agar muruah demokrasi juga terjaga,” paparnya. Ia meminta siapa pun yang terlibat agar dilaporkan kepada Bawaslu dan laporannya akan diproses tanpa terkecuali.

“Sebaiknya ASN tidak saja netral, melainkan juga wajib terlihat netral. Karena sanksinya tidak main-main, maka kami harap dihindari keterlibatan dalam politik praktis,” imbuhnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy