Ali Mazi Komitmen Tingkatkan PAD – Kendari Pos
Nasional

Ali Mazi Komitmen Tingkatkan PAD


KENDARIPOS.CO.ID — Gubernur Sultra Ali Mazi menegaskan komitmennya untuk menggairahkan roda perekonomian daerah demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Ali Mazi, realisasi PAD sampai September 2020 sebesar 57,63 persen. Memang belum maksimal lantaran terpaan badai bernama pandemi Covid-19.

Gubernur Sultra, Ali Mazi (kiri) menyerahkan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi DPRD Sultra terhadap Raperda Perubahan APBD Sultra tahun 2020 kepada Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh (dua dari kiri) di gedung DPRD Sultra, Senin (19/10) kemarin.

Pandemi Covind-19 berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan sektor swasta dalam upaya peningkatan PAD. “Pada tahun 2021 pendapatan daerah diharapkan kembali meningkat,” ujar Ali Mazi dalam rapat paripurna penyampaian jawaban Gubernur Sultra atas pemandangan umum fraksi DPRD Sultra terhadap Raperda Perubahan APBD Sultra tahun 2020 di gedung DPRD Sultra, Senin (19/10) kemarin.

Ali Mazi menyadari penurunan pendapatan daerah berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. “Ke depan kami akan berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan langkah kongkrit, seperti menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat menstimulus roda perekonomian,” tekad Ali Mazi.

Selain itu, merealisasikan kebijakan pemerintah daerah melalui berbagai peraturan daerah terkait pendapatan daerah yang ditetapkan. Ali Mazi menjelaskan postur pendapatan mengalami perubahan, terutama dari komponen PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penurunan komponen PAD sekira 21,19 persen dihitung berdasarkan perkiraan riil realisasi penerimaan PAD yang diperkirakan sampai 31 Desember 2020.

“Secara keseluruhan penurunan postur pendapatan dari dana perimbangan mengacu pada alokasi dana transfer daerah yang ditetapkan pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berkaitan APBN tahun 2020 dan peraturan Menkeu terkait alokasi dana transfer ke daerah, sehingga besarannya tergantung kemampuan keuangan negara,” jelas Ali Mazi.

Menurut Gubernur Sultra Ali Mazi, terpaan pandemi Covid-19 berdampak pada pencapaian ekonomi makro nasional dan daerah. Capaian ekonomi makro di Sultra pada triwulan II mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen. Namun pada sisi lain, capaian indikator kemiskinan di Sultra sampai Maret 2020 menunurun dibanding tahun sebelumnya sekira 11 persen. “Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi. Berdasarkan hal itu, kami berupaya lebih fokus menargetkan indikator makro ekonomi Sultra sebagaimana termuat dalam perubahan kebijakan umum APBD tahun 2020,” tegas Ali Mazi.

Diakuinya pandemi Covid-19 membawa perubahan besar dalam dinamika penyusunan perubahan APBD Sultra tahun 2020. Kendati begitu, dengan dukungan kinerja kabinetnya, Gubernur Sultra Ali Mazi bertekad perubahan yang dilakukan dapat mencapai target kinerja optimal. “Olehnya itu, kami terbuka untuk berdiskusi untuk membangun kesamaan langkah dengan DPRD demi mewujudkan Sultra aman, maju, sejahtera dan bermartabat,” ungkap Ali Mazi.

Dalam rapat paripurna itu, Ali Mazi menjawab masukan dan saran dari fraksi-fraksi di DPRD Sultra. Sebut saja soal pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan telah diakomodir dalam perubahan APBD 2020. Politisi NasDem itu juga menjelaskan rehabilitasi rutin jalan provinsi telah dianggarkan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. “Dengan harapan dapat meningkatkan arus distribusi orang dan barang antarwilayah. Pembangunan jalan, jembatan dan irigasi yang menjadi kewenangan Pemprov Sultra telah menjadi fokus perhatian dalam rangka pengembangan infrastruktur wilayah secara terpadu sehingga menciptakan pusat pertumbuhan dan simpul ekonomi,” tegas Ali Mazi.

Terkait sektor pertanian, pemerataan pendidikan, terciptanya fasilitas kesehatan dan sektor pembangunan lainnya, maka Pemprov Sultra akan selalu bersinergi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. “Selain itu, perluanya sosialisasi UU Omnibus Law kepada masyarakat akan diakomodir pada perubahan APBD tahun ini melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan,” jelas Ali Mazi.

Adapun prioritas penanganan Covid-19, Pemprov Sultra tetap fokus pada tiga prioritas. Pertama, penanganan kesehatan berupa pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, penyediaan insentif tenaga kesehatan (Nakes), pengembangan ruang isolasi, peningkatan surveilans epidemologi dan penyediaan jaring pengaman sosial (JPS). “Kedua, penanganan dampak ekonomi. Sasarannya adalah pengendalian ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, penanganan kebutuhan dan ketersediaan pangan, pengawasan ketersediaan pangan, perlindungan kelompok usaha ekonomi masyarakat yang terdampak dan pengamanan ketersediaan gas bersubsidi,” sebut Ali Mazi.

Ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial. Sasarannya yakni bantuan sosial dan penyediaan beras bagi masyarakat miskin. Selain itu, bantuan sembako bagi PKL dan asongan terdampak Covid-19, bantuan operasional pendidikan bagi siswa dan perlindungan tenaga kerja yang rentan dan terdampak Covid-19. (m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy