AJI Kendari Tolak Omnibus Law Ciptaker

KENDARIPOS.CO.ID — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari menolak pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker.
Sebab RUU yang disahkan DPR 5 Oktober ini merugikan pekerja karena membuat posisi buruh lebih lemah dalam hubungan industrial. Prosedur pembahasan Omnibus Law dinilai cacat karena terburu-buru dan abai aspirasi publik.

Ketua AJI Kota Kendari Zainal Ishaq menggariskan prosedur pembahasan aturan ini cenderung mengabaikan aspirasi publik yang terdampak langsung oleh regulasi ini. Selain itu, substansi dari Omnibus Law Ciptaker sangat merugikan buruh dan kepentingan negara dalam jangka panjang.

“Pemerintah merevisi cukup banyak pasal Undang Undang Ketenagakerjaan, yang semangatnya terlihat untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha tapi itu justru merugikan pekerja,” argumentasi Zainal saat melakukan aksi unjuk rasa bersama jurnalis se Kota Kendari, Kamis (8/10).

Zainal juga menyinggung mahasiswa UHO mendiang Randi dan Yusuf yang tewas saat demonstrasi penolakan revisi RUU KPK, September 2019 lalu. Tragedi itu menjadi preseden buruk atas kebebasan berpendapat dimuka umum. “Hari ini, mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat kembali turun ke jalan menolak RUU Ciptaker yang sudah disahkan oleh DPR RI di Jakarta,” kata Zainal.

Menurutnya, Undang-Undang Ciptaker ini melonggarkan kebijakan untuk mendorong investasi namun akan memiliki implikasi yang membahayakan lingkungan dalam jangka panjang.
Ia mengatakan Omnibus Law Ciptaker ini membolehkan PHK dengan alasan efisiensi, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi pada 2012 melarang PHK dengan alasan efisiensi.

“Omnibus Law juga menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak dan menyerahkan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah. Praktek ini tentu saja bisa merugikan pekerja media yang cukup banyak tidak berstatus pekerja tetap,” ungkapnya.

Katanya, ketentuan baru ini membuat status kontrak semacam ini akan semakin luas dan merugikan pekerja media. Omnibus Law juga menghapus pasal sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan. Ini bisa menjadikan kesejahteraan jurnalis makin tidak menentu karena peluang pengusaha memberikan upah layak semakin jauh karena tidak ada lagi ketentuan soal sanksi. (*)

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.