Rekrutmen Pilkada, Oleh : Prof. Eka Suaib – Kendari Pos
Kolom

Rekrutmen Pilkada, Oleh : Prof. Eka Suaib


KENDARIPOS.CO.ID — Bulan ini merupakan tahap pengumuman bakal calon yang akan bertarung di pilkada. Di Indonesia, jumlah keseluruhan bakal pasangan bakal calon yakni sebanyak 738. Dari jumlah tersebut, 611 paslon bupati dan wakil bupati, 102 paslon wali kota dan wakil wali kota, 25 paslon gubernur dan wakil gubernur. Sebagian besar maju dengan menggunakan jalur partai politik yakni 647 pasang, dan 66 jalur perseorangan. Selain itu, ada 25 calon tunggal. Dari keseluruhan pasangan calon, didominasi oleh laki-laki yakni 1.321. Hanya 155 calon perempuan.

Dosen Fisip Universitas Halu Oleo, Prof. Eka Suaib

Beberapa fenomena yang menonjol pada pelaksanaan pilkada kali ini. Yakni politik dinasti dan calon tunggal. Fenomena politik dinasti sangat kuat. Anak, ponakan, orang tua, hingga istri dari para pejabat menghiasi pada proses pencalonan di pilkada. Ada anak presiden, wakil presiden, menteri hingga istri bupati akan berlaga di Pilkada ini. Ada Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden akan ikut dalam pilkada di Solo. Kemudian ada Bobby Nasution, menantun Presiden akan maju di Pilkada Medan. Suami dari Kahiyang Ayu itu bakal maju di pilwali Medan. Paman Bobby, Doly Sinemba Siregar juga akan ikut kontestasi di Tapanuli Selatan.

Belum lagi Siti Nur Azizah, putri Wakil Presiden. Dia akan berlaga di Tangerang Selatan. Kemudian Hanindhito Himawan Pramono, anak Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia akan maju di Kediri. Ipuk Fiestandani, istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Pilkada Banyuwangi. Adik bungsu Syahrul Yasin Limpo, juga meramaikan kontestasi pilkada politik di Sulawesi Selatan.

Ada juga calon tunggal. Jumlahnya masih tinggi. Apa arti itu semua? Hasrat parpol, yakni hanya untuk kuasa saja. Parpol, tidak mau mengambil risiko dan enggan mengeluarkan tenaga dan ongkos dalam pilkada. Yang didukung, adalah calon dengan peluang untuk menang. Jadi, indikatornya yang punya popularitas, elektabilitas dan modal besar.

Mengapa terjadi seperti itu? Pertama, parpol gamang dengan situasi yang diciptakan sendiri. Hiruk pikuk dan sirkulasi elite seperti dim atas sesungguhnya ciptaan mereka sendiri. Kedua, tidak ada mekanisme baku dalam hal rekrutmen. Sangat situasional, tergantung kecenderungan yang menguntungkan saat pencalonan.

Ketiga, beragamnya pemikiran dan aspirasi di internal partai. Untuk menyederhanakannya, keputusan final pencalonan diambil alih ‘orang Jakarta’. Keempat, momen pilkada dijadikan ajang untuk melakukan konsolidasi politik.

Harus diakui, tidaklah mudah parpol melakukan proses penjaringan, nominasi, seleksi, pencalonan, dan pendaftaran calon. Jadi, parpol tidak sekedar mencomot. Ada 2 metode dapat ditempuh oleh parpol untuk menyeleksi. Proses pengkaderan, dapat menjadi pilihan utama. Keuntungannya, kandidat dapat memahami dengan baik ideologi partai. Saat terpilih, dengan mudah menerjemahkan ideologi partai ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

Parpol juga merekrut figur berintegritas dari luar partai. Mereka berasal dari tokoh-tokoh birokrasi, intelektual, tokoh organisasi, tokoh agama, kaum profesional. Metode ini, maka parpol mendapatkan ‘barang jadi’, sisa dimasukkan ideologi partai. Hal ini penting, sebab parpol memiliki ideologi sehingga kepemimpinannya turut merefleksikan garis dan arah pembangunan saat menjadi pemimpin di daerah.

Hanya saja metode ini, cenderung akan melemahkan kaderisasi dan kepengurusan secara perlahan. Kader potensial dan kader organic enggan untuk mengurus partai.

Apapun metode yang dipilih, tidak masalah. Yang penting adalah perlunya regulasi yang menjadi dasar bagi parpol dan gabungan parpol melakukan seleksi calon kepala daerah. Regulasi, bisa menyangkut pada aspek bagaimana sistem seleksi, siapa panitia seleksi, bagaimana standar penilaian, dan keharusan untuk melakukan seleksi secara terbuka dan demokratis.

Perlu menjabarkan lebih detail ‘demokratis dan terbuka’. Parpol perlu membuka diri, menginformasikan dengan benar dan jujur, memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Sekaligus mempertanggungjawabkan proses dan hasil seleksinya.

Setelah KPU mengumumkan pasangan calon kepala daerah, kita akan melihat apakah rekrutmen yang dilakukan oleh parpol mampu terimplementgasi dengan baik. Apakah parpol dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon juga disukai oleh pemilih?

Para pemilih kini memiliki kesempatan untuk menilai seberapa baik pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh parpol. Pada saat itulah, maka parpol diharapkan tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Yakni fungsi pendidikan politik untuk masyarakat, konversi dan agregasi kepentingan masyarakat.

Jadi, fungsi parpol, tidak sekadar memberi tiket, tetapi juga mengawalnya pada kemenangan dan menjalankan fungsi-fungsi ke pemerintahan kelak. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy