Raperda RTRW di Konsel Belum Lengkap – Kendari Pos
Konawe Selatan

Raperda RTRW di Konsel Belum Lengkap


KENDARIPOS.CO.ID — Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tahun 2020-2040, masih terus berproses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam agenda Senin (15/9) dilakukan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dipimpin Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo dan dihadiri Sekretaris Kabupaten (Sekab), Sjarif Sajang, serta unsur Forkominda.

Pelaksanaan rapat paripurna DPRD yang mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap Raperda RTRW Konsel, kemarin

Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo mengungkapkan, Raperda RTRW itu merupakan dokumen rencana tata ruang dari revisi tahun 2013-2033.

Anggota DPRD Konsel, Nadira, yang menyampaikan pandangan umum mewakili delapan fraksi, membeberkan sejumlah catatan.

“Misalnya perubahan sistem perkotaan dari pusat pelayanan lingkungan (PPL) menjadi pusat pelayanan kawasan (PPK), yaitu Motaha di Kecamatan Angata,” sebutnya, kemarin. Di sisi lain, pengalokasian terminal khusus pada beberapa wilayah kecamatan, tidak sesuai dengan peruntukkan fungsi ruang dalam perencanaan ruang wilayah. “Seperti di kecamatan Kolono dan Kolono Timur. Kedua wilayah tersebut telah ditetapkan sejak dulu sebagai kawasan budi daya perikanan dan nelayan (kawasan minapolitan),” imbuhnya.

Penambahan beberapa rencana pada bagian sistem jaringan sumber daya air, diantaranya, penyediaan embung, bendung dan sistem pengendali banjir (cekdam, perlindungan daerah tangkapan air dan penguatan tebing sungai pada daerah rawan banjir), juga harus mendapat perhatian. Dari segi rencana pola ruang wilayah kabupaten, RTRW saat ini tidak lengkap dan data penunjang perizinan perkebunan (HGU) dan pertambangan (IUP) belum diupdate.

“Pada beberapa wilayah di Konsel telah terjadi pelanggaran penataan ruang. Itu karena dilakukannya pemanfaatan ruang yang tak sesuai dengan rencana atau peruntukan fungsi,” terangnya. Pihak DPRD juga mengeluarkan rekomendasi agar seluruh kawasan tanaman pangan, hortikultura, perikanan budi daya dan kawasan permukiman yang berada dalam kawasan hutan pada kondisi eksisting, harus dibuat dalam bentuk delineasi kawasan yang digambarkan dalam peta rencana pola ruang.

Selanjutnya, kata Nadira perlu sinkronisasi pada lahan atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai daerah pertanian pangan berkelanjutan. Karena terdapat ketidaksesuaian antara data yang ada dengan kondisi.
“Contoh kasus, LP2B di Ranomeeto, sudah bukan merupakan lahan pertanian lagi tetapi menjadi lahan perumahan yang diupayakan developer,” sorotnya.

Ditambahkan, penggunaan ruang wilayah berskala besar juga harus tertuang dalam peta rencana pola ruang wilayah kabupaten. Misalnya ranch peternakan, sungai besar dan sejenisnya. Untuk diketahui, delapan fraksi yang memberikan pandangan umum Raperda RTRW tersebut adalah dari Partai Golkar, Gerindra, PDIP, Nasdem, Demokrat, Amanat Persatuan, Hanura Sejahtera dan Fraksi Partai Bintang. (b/kam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy