PHK2I Sebut Pemerintah Senang Honorer K2 Banyak Pensiun – Kendari Pos
Nasional

PHK2I Sebut Pemerintah Senang Honorer K2 Banyak Pensiun


KENDARIPOS.CO.ID — Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih menuding pemerintah sengaja menahan penetapan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tujuannya agar makin banyak honorer K2 yang pensiun sehingga beban negara berkurang.

“Saya kecewa dengan jawaban pemerintah bahwa kawan-kawan kami yang belum resmi diangkat PPPK tetapi sudah duluan pensiun maupun meninggal tidak dapat penghargaan apa-apa. Di mana rasa kemanusiaan pemerintah?,” tanya Titi kepada JPNN.com, Rabu (23/9).

Batas usia pensiun PNS diatur di UU ASN yakni 58 tahun. FOTO: RADAR MADIUN/DOK.JPNN.COM

Meninggal maupun pensiun, lanjutnya, bukan kehendak honoror K2 tetapi sudah takdir dan memang waktunya karena usia makin menua. Yang bikin Titi geram, pemerintah tidak peduli dengan nasib PPPK. “Mereka yang rekrut kok tetapi malah dibiarkan. Dengan kata lain penerintah senang kalau ada honorer K2 yang sudah pensiun dan meninggal belum dapat NIP serta SK karena sudah tidak jadi beban,” kritiknya.

Titi yang tengah melakukan studi program Pascasarjana ini menambahkan, jadi paham mengapa regulasi untuk PPPK sengaja diulur biar semakin banyak yang meninggal dan pensiun. Baca Juga: Penjelasan Kepala BKN soal Honorer K2 Pensiun sebelum Terima NIP PPPK Ironisnya, sebagai rakyat kecil, honorer K2 tidak bisa menuntut haknya karena ada aturan. Padahal aturan yang buat pemerintah sendiri. “Apakah mati dan pensiun kami yang mau, kan tidak. Berarti yang salah aturannya, bukan honorernya,” cetusnya.

“Yang salah siapa ketika sudah 18 bulan lulus PPPK tidak dapat NIP dan SK. Sekarang hanya dapat permintaan maaf dengan alasan tegakkan aturan. Lantas kita kalau mau tegakkan aturan untuk hak kita ke mana ya ngadunya,” sambungnya. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengaku kecewa dengan respons pemerintah terhadap nasib honorer K2 yang sudah pensiun maupun meninggal sebelum kantongi NIP PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Fikri menganggap, pemerintah tidak punya sisi kemanusiaan. “Kok begitu ya respon pemerintah terhadap orang-orang yang sudah berdedikasi pada negara khususnya di bidang pendidikan,” kata Fikri kepada JPNN.com, Rabu (23/9).

Pendidikan, lanjutnya, sangat berkaitan erat dengan guru. Selama ini, yang mengisi ruang kelas paling banyak guru honorer. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk memerhatikan kesejahteraan guru honorer. “Harusnya pemerintah pusat dan daerah paham bahwa guru-guru honorer ini telah memenuhi tugas negara agar hak-hak anak mendapat pendidikan terpenuhi,” ujar politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dia melanjutkan, honorer K2 adalah sisa honorer dari 2005 yang tidak terbawa sampai 2009 menjadi PNS sesuai amanah PP 48/2005. Karena sampai 2019 belum juga diangkat, maka tatkala pemerintah menurunkan derajat rekrutmen PNS menjadi PPPK, mereka pun mau.

“Itu pun yang sudah lulus tidak dapat SK hingga kini. Tolonglah bila pemerintah tidak bisa memenuhi harapan mereka semua secara rasional, maka tolong hormati mereka secara humanis dan penuh empati,” ucapnya. Dia meminta pemerintah memerhatikan mereka yang sudah lulus. Carikan jalan keluar untuk yang belum terekrut baik PNS maupun PPPK.

Kemudian buatlah skema penyelesaian agar guru honorer yang nonkategori (non-K) layak status, kesejahteraan serta jaminan sosialnya. “Saya tidak bosan-bosannya meminta ini kepada pemerintah. Namun, pemerintah tidak berempati dengan guru honorer yang semakin terpuruk di masa pandemi ini,” tandasnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, honoror K2 yang lulus PPPK dan belum mengantongi NIP tidak bisa mendapatkan gaji serta tunjangan. Mereka akan diberikan hak-haknya begitu resmi diangkat. Dengan demikian honorer K2 yang lulus PPPK 2019 tetapi sudah pensiun maupun meninggal tidak bisa mendapatkan hak-haknya.(esy/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy