Pengamat : Tergantung Integritas dan Karakter – Kendari Pos
Nasional

Pengamat : Tergantung Integritas dan Karakter


KENDARIPOS.CO.ID — Netralitas pejabat daerah di pilkada adalah harga mati dalam konteks ideal. Faktanya masih samar. Bisa jadi netralitas oknum pejabat pemerintahan atau oknum pegawai negeri sipil (PNS) hanya tampak dipermukaan publik. Namun gerakan latennya justru memihak dan mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada.

Muh. Najib Husain

Di Sultra terdapat empat daerah di pimpin penjabat sementara (Pjs) bupati dan tiga daerah dinakhodai pelaksana tugas (Plt) bupati. Apakah mereka cukup netral memimpin daerah selama petahana cuti kampanye selama 71 hari ?

Pengamat politik Sultra, Dr. Najib Husain mengatakan, kepemimpinan Pjs dan Plt bupati memiliki potensi tidak netral. Artinya mereka punya peluang mengerahkan komponen-komponen yang didiami basis suara para pemilih potensial, khususnya PNS aparatur sipil negara (ASN).

Kendati begitu, soal netralitas berpulang pada figur-figur yang ditunjuk menjadi nakhoda. “Tetapi kembali lagi pada intisarinya, bahwa semua tergantung pada integritas pemikiran serta karakter masing-masing Plt maupun Pjs. Jika mereka berjiwa patriot, maka sikap netral dalam kontestasi pilkada akan menjadi garda terdepan dalam memberikan teladan bersikap dalam politik,” ujar akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo kepada Kendari Pos, Jumat (25/9) kemarin.

Disamping itu ketegasan Gubernur Sultra Ali Mazi amat penting untuk menekankan para Pjs dan Plt agar menjalankan amanah kepemimpinan yang diembankan digaris yang tegak lurus serta menyukseskan Pilkada yang demokratis, aman dan tentram.

Menurut Dr.Najib Husain, dari sisi Plt Bupati yang notabene kolega petahana, biasanya berpotensi cenderung akan memberi dukungan, meski tidak begitu nampak dimuka publik. “Keadaan seperti itu jika tidak terjadi konflik antara keduanya atau perbedaan pandangan yang berujung pada bersilang arah dalam kepemimpinan,” ungkapnya.

Sebaliknya, jika mantan kolega petahana yang menjadi Plt berbeda haluan ketika bersama dalam menahkodai pemerintahan, maka sikap netralitasnya bisa ditelusuri melalui garis perjalanan politiknya. Bisa ditinjau dari arah partai yang menaunginya, atau bisa melalui kedekatannya dengan para kandidat-kandidat lainnya. Ini bersifat pandangan politik pada aspek sinkronisasi pergerakan Plt Bupati dalam kurun waktu berkecimpung di dunia politik. “Namun demikian, poin sentralnya terletak pada karakter Plt itu sendiri yang telah dibuktikan pada napak tilasnya. Ditambah karakter kebalnya yang bersangkutan dari berbagai intervensi politik, baik dari partai politik maupun paslon tertentu,”kata Najib Husain.

Kondisi serupa berpotensi terjadi pula pada Pjs Bupati. Meski tak punya afiliasi politik dengan partai politik, oknum Pjs bisa berpotensi tidak netral. Untuk melihatnya lebih mendalam bisa diuji dengan hipotesis sepak terjang Pjs yang ditunjuk selama bergelut dalam birokrasi, apakah memiliki hubungan atau kedekatan dengan paslon tertentu atau tidak. Karena bisa jadi yang ditetapkan sebagai Pjs di daerah tertentu merupakan orang titipan untuk tujuan misi politik tertentu. (m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy