Pengamat Politik : Money Politik Masih Menghantui – Kendari Pos
Politik

Pengamat Politik : Money Politik Masih Menghantui

KENDARIPOS.CO.ID — Bayang-bayang money politik mengancam Pilkada 2020. Kualitas demokrasi kerap dicederai oleh oknum figur, tim pemenang atau parpol yang melakukan praktek politik uang untuk mempengaruhi pemilih. Praktek “curang” itu masih menghantui Pilkada pada tujuh kabupaten di Sultra.

Argumentasi itu disampaikan Pakar Politik Sultra Najib Husain. Ia memprediksi praktek politik uang masih akan mewarnai di tengah-tengah masyarakat. Apalagi ditunjang dengan situasi ekonomi kini dalam keadaan lemah akibat pandemi Covid-19.

Muh. Najib Husain

Akademisi UHO itu mengungkapkan sejak para kandidat memulai pergerakannya mengumpulkan dukungan kursi parpol, aroma praktek money politik sudah terasa. Untuk mendapatkan rekomendasi dari partai tertentu, telah menjadi rahasia umum terdapat transaksi kapital yang istilahnya biasa disebut sebagai mahar politik. Fenomena ini telah lama mendera perpolitikan di Indonesia dan boleh dikata sudah mendarah daging dalam perut sistem demokrasi Indonesia. Amat sulit untuk dihilangkan.

“Praktek politik uang menyimpan berbagai bentuk kesepakatan-kesepakatan rahasia antara kandidat sebagai pelamar dan pemilik partai yang berstatus dilamar. Bentuk kesepakatannya mengarah pada rencana kedepan ketika kandidat yang diusung terpilih menjadi bupati,”kata Najib Husain kepada Kendari Pos, Senin (21/9).

Lebih jauh, sambung Najib, biasa juga terjadi penawaran dengan iming-iming menangani proyek-proyek tertentu. Ini kerap kali tersaji pasca kandidat yang diusung terpilih. Paslon juga biasa menawarkan bargening jabatan kepada para pendukungnya. Ini khusus orang-orang yang berpengaruh yangbekerja memenangkan pilkada.

“Istilah kerennya sebelum terpilih sudah disusun kabinet siluman yang dipersiapkan mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Tujuannya agar orang-orang yang mendapat tawaran jabatan ini, benar-benar optimal dan maksimal bekerja memenangkan paslon yang bersangkutan,”terang Najib Husain.

Di masyarakat praktek politik uang telah dianggap lumrah. Dan di Pilkada tahun ini masih berpotensi besar terjadi. Apalagi situasi ekonomi masyarakat yang sedang tiarap akibat pengaruh wabah Covid-19. Salah satu alasan masyarakat terlibat dalam praktek money politik karena bentuk kekecewaan kepada kandidat yang sangat sering terjadi ketika terpilih, mereka menjadi terabaikan. Kepentingan-kepentingan rakyat seolah dikesampingkan. Karena itu, ketika ada tim pemenangan paslon datang menawarkan uang sebagai mahar untuk menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang diperintahkan, biasanya tidak pikir panjang langsung menerima. Kendati tidak semua, namun cukup banyak.

“Masyarakat menilai ajang pilkada sebagai kesempatan mendapatkan isi kantong para paslon. Karena dalam pandangan umum mereka, ketika paslon terpilih sangat kecil kemungkinan untuk memerhatikan aspirasi masyarakat,”beber Najib.

Untuk meminimalisir praktek politik uang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mesti bekerja keras melakukan pemantauan serta pengawasan secara ketat. Turut melibatkan masyarakat dan melakukan sosialisasi serta edukasi tentang dampak buruk praktek politik uang. “Bawaslu harus berintegrasi dengan masyarakat, terutama menggaet para tokoh yang dianggap berpengaruh. Denga tujuan untuk membantu memberikan pemahaman agar tidak terlibat dalam siklus praktek money politik,”tandasnya.(m6).

1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy