Pendaftaran Dimulai, Paslon Wajib Swab Mandiri dan Patuhi Prokes – Kendari Pos
Nasional

Pendaftaran Dimulai, Paslon Wajib Swab Mandiri dan Patuhi Prokes

KENDARIPOS.CO.ID — Tahapan Pilkada memasuki babak pendaftaran bagi bakal calon kepala daerah yang akan berlaga di tujuh daerah di Sultra. Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah membuka masa pendaftaran bakal pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati mulai hari ini, 4 September. Pendaftaran berakhir 6 September 2020.

Agar diterima menjadi kontestan Pilkada, para bakal calon mesti memenuhi beberapa persyaratan. Hanya paslon yang berkasnya lengkap sesuai ketetapan yang akan diterima oleh KPU.

Tata cara penerimaan pendaftaran, bakal pasangan calon, pimpinan partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang mengusulkan, wajib hadir saat pendaftaran. Mengisi buku daftar hadir kehadiran dengan mencantumkan waktu kedatangan serta membubuhkan tanda tangan. Catatan waktu kedatangan menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pendaftaran setiap bakal paslon.

Ketua KPU Sultra Abdul Natsir Muthalib menjelaskan ketika catatan waktu yang ditentukan, melewati batasan waktu yang ditetapkan, maka pendaftaran tidak dapat diterima. Termasuk tidak menerima pendaftaran apabila pimpinan parpol atau gabungan parpol atau salah satu bakal paslon tidak hadir. “Kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang,” ujarnya kepada Kendari Pos, Kamis (3/9).

Bakal paslon beserta rombongannya wajib membawa dokumen persyaratan pencalonan yang diusulkan parpol atau gabungan parpol, seperti formulir model B-KWK, formulir model B.1-KWK parpol, dan dokumen keputusan pimpinan parpol. Ketentuannya, pendaftaran bakal paslon, tidak dilaksanakan oleh pimpinan parpol tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dan kota. Pendaftaran bakal paslon yang telah disetujui parpol atau gabungan parpol tingkat pusat dapat dilakukan oleh parpoli atau gabungan parpol tingkat pusat.

“Dengan menyertakan keputusan pimpinan parpol tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang parpol tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dan kota dalam pendaftaran pasangan calon,”kata Abdul Natsir Muthalib.

Untuk dokumen persyaratan pencalonan bagi bakal paslon perseorangan, kata dia, menyertakan model B-KWK yang memuat pernyataan siap mencalonkan diri sebagai bupati maupun wakil bupati yang disertakan dengan visi misi memimpin daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Syarat lainnya dalah menyerahkan salinan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan bakal paslon perseorangan. “Salinan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan bakal paslon perseorangan berupa berita acara model BA.7-KWK perseorangan atau berita acara model BA.8-KWK perseorangan. Hal itu untuk bakal paslon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran pada masa penyerahan dukungan,” jelas Abdul Natsir.

Sedangkan berita acara model BA.7-KWK perseorangan perbaikan dan formulir model BA.8-KWK perseorangan perbaikan bagi bakal paslon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran pada masa penyerahan perbaikan dukungan.

Abdul Natsir Muthalib menjelaskan, semua calon kepala daerah yang mendaftar wajib pula melakukan pemeriksaan kesehatan melalui swab test mandiri, sesuai PKPU nomor 10 tahun 2020. Hasil dari swab test akan menjadi penentu, hadir dan tidaknya bakal paslon pada pendaftaran. “Jika dinyatakan positif maka yang bersangkutan tidak diperkenankan hadir saat pendaftaran dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan,” ungkapnya.

Bakal paslon bupati dan wakil bupati, wajib melaksanakan swab mandiri dan mengikuti protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19. Swab mandiri sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam bencana nonalam Covid-19.

Pasal 50A menyebutkan bakal paslon melakukan pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif Covid-19. Hasil pemeriksaan RT-PCR berlaku paling kurang sampai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. “Bakal lason menyerahkan hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat pendaftaran,” ujar Abdul Natsir Muthalib.

Dalam hal bakal paslon atau salah satu bakal paslon dinyatakan positif Covid-19 dari hasil pemeriksaan RT-PCR, maka tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran. (m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy