Paslon Dilarang Rapat Umum : Abai Prokes, Sanksi Menanti – Kendari Pos
Nasional

Paslon Dilarang Rapat Umum : Abai Prokes, Sanksi Menanti

KENDARIPOS.CO.ID — Genderang kampanye sudah ditabuh. Sejak 26 September 2020, kandidat bupati dan wakil bupati bergerilya “merayu” pemilih potensial. Janji politik ditebarkan. Bagi petahana, momentum kampanye menjadi gelanggang ekspose capaian kinerja pembangunan dan pemerintahan. Sesekali menyelipkan janji yang akan ditunaikan ketika terpilih kembali.

KPU menggariskan ruang-ruang yang akan menjadi domain para pasangan calon (Paslon) dalam berkampanye. Paslon wajib mematuhi penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan covid-19 dan tidak melakukan kegiatan yang berpotensi besar memicu terjadinya pelanggaran prokes. Paslon yang abai dan tetap menggelar acara yang bermuara pada potensi penularan Covid-19 maka bakal dijerat sanksi. Sanksinya mulai peringatan tertulis hingga pembubaran acara yang diadakan paslon.

Ketua KPU Sultra, Abdul Natsir Muthalib mengatakan, merujuk pada pasal 88C ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19. Terdapat enam poin yang dilarang dilakukan paslon selama kampanye dalam PKPU itu. Larangan itu adalah pertama, tidak boleh menggelar rapat umum. Kedua, tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, atau konser musik. Lalu ketiga, sangat “diharamkan” mengadakan kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai atau sepeda santai.

“Keempat, tidak boleh menyelenggarakan perlombaan. Lima, tidak mengadakan kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah. Keenam, tidak menyelenggarakan kegiatan peringatan hari ulang tahun partai politik,”kata Abdul Natsir Muthalib kepada Kendari Pos, Minggu (27/9).

Selain larangan, kata dia, terdapat ruang yang dibolehkan bagi para paslon bersama tim pemenangan atau partai koalisi dalam kampanye. Sebut saja, paslon boleh menggelar pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka serta dialog. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu juga yang diperkenankan yaitu debat publik atau debat terbuka antar paslon. Termasuk dibolehkan melakukan penyebaran bahan kampanye di tempat yang bersifat umum.

“Para paslon juga dipersilakan memasang alat peraga kampanye (APK). Termasuk penayangan iklan kampanye di media massa cetak, elektronik, media sosial, dan secara daring serta kegiatan lain sejenisnya yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan,”terang Abdul Natsir Muthalib.

Pria yang karib disapa Ojo itu menjelaskan KPU di tujuh kabupaten akan memfasilitasi tersedianya APK, baik baliho, umbul-umbul, spanduk dan pemasangan billboard atau penayangan videotron. “Akumukasi ukurannya paling besar 4 x 7 meter. Dan jumlahnya paling banyak lima buah tiap pasangan calon bagi setiap kabupaten. Untuk pemasangan billboard atau penayangan videotron besaran ukurannya yakni 4 x 8 meter dengan kuantitas lima buah setiap pasangan calon disetiap kabupaten,”jelasnya.

Sedangkan ukuran umbul-umbul, sekira 5 meter x 1,15 meter. Jumlahnya sebanyak 20 buah masing-masing paslon untuk setiap kecamatan. Spanduk berukuran 1,5 meter x 7 meter. Paling banyak 2 buah bagi setiap paslon disetiap desa atau kelurahan. Penayangan iklan juga bisa melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta. Paslon dapat melakukan pencetakan bahan kampanye pada alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah dan handsanitizer.

“Untuk pembagiannya wajib menerapkan protokol kesehatan. Yakni sebelum dibagikan maka bahan kampanye tersebut harus bersih, di bungkus dengan bahan yang tahan zat air dan telah disterilisasi. Yang bertugas membagikan bahan kampanye harus memakai masker yang menutupi mulut, hidung, dan dagu. Termasuk harus memakai sarung tangan serta proses pembagiannya tidak menghadirkan kerumunan banyak orang,”tandas Abdul Natsir Muthalib.

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu menekankan kepada semua paslon agar konsisten menerapkan prokes Covid-19 selama kampanye. Pasalnya, regulasi tersebut sangat penting untuk mencegah secara maksimal lahirnya klaster baru penyebaran covid-19. Bawaslu intens mengawasi tahapan Pilkada dari hulu hingga hilir. Bekerja optimal mengawasi pergerakan para paslon, tim pemenangan, atau koalisi partai.

“Kami akan senantiasa memonitoring setiap titik langkah para paslon beserta timnya atau koalisi partai yang mengusungnya dalam melakukan kampanye. Jika terdapat kegiatan yang melanggar, maka akan langsung ditindak tegas,”kata Hamiruddin Udu kepada Kendari Pos, Minggu (27/9).

Termasuk jika ditemui paslon yang mengabaikan ketentuan prokes Covid-19 selama kampanye berlangsung, maka paslon yang bersangkutan akan diberikan sanksi. Di awali dengan pemberian peringatan tertulis, yang dapat dilakukan oleh Bawaslu provinsi, kabupaten, panwaslu kecamatan, atau panwaslu kelurahan/desa kepada paslon yang melanggar. Dengan arahan agar mematuhi penerapan prokes pencegahan penularan Covid-19.

“Jika setelah satu jam diterbitkannya surat peringatan yang dialamatkan kepada paslon yang melanggar, maka bawaslu daerah setempat akan membubarkan atau menghentikan kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran,”tandas Hamiruddin Udu. (m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy