Pakar : Komitmen Pemberantasan Korupsi Sudah Bergeser – Kendari Pos
Nasional

Pakar : Komitmen Pemberantasan Korupsi Sudah Bergeser


KENDARIPOS.CO.ID — Mahkamah Agung (MA) kembali memangkas hukuman terpidana korupsi pada tingkat upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Kini, MA mengabulkan PK mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin. Hukumannya dipotong menjadi tiga tahun penjara.

Abdul Fickar Hadjar

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, komitmen pemberantasan korupsi di MA kian bergeser. Menurutnya, kini sudah tidak ada lagi figur yang disegani untuk tetap menghukum koruptor dengan hukuman yang tinggi. “Sejak hakim Artidjo pensiun, telah merubah paradigma pada pemikiran dan pemihakan pada para koruptor,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Kamis (17/9).

Akademisi Universitas Trisakti ini memandang, meski MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Pedoman Pemidanaan Tipikor namun tidak mempertahankan para hakim agung untuk membuat efek jera para koruptor. “Mestinya ada aturan yang bersifat sistemik yang bisa mengikat komitmen para hakim,” cetus Fickar.

Menurutnya, PERMA tentang Pedoman Pemidanaan Tipikor dinilai tidak efektif. Karena hukuman terhadap koruptor terbukti masih dikurangi oleh para hakim agung. “Ternyata yang terjadi PERMA itu dicuekin, karena dianggap mengintervensi kebebesan para hakim agung termasuk kebebasan untuk mengurangi hukuman terhadap para koruptor,” pungkas Fickar.

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro menyampaikan, majelis hakim agung mengabulkan PK Musa Zainudin. Meski demikian, Musa tetap harus menjalani pidana penjara, karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi. “Menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata Andi kepada JawaPos.com, Kamis (17/9).

Selain itu, Musa Zainudin juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar. Apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa.

Dalam pertimbangan majelis hakim, putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara dinilai menimbulkan disparitas. “Sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu, tetapi pidana pokok yang dijatuhkan oleh judex facti selama 9 (sembilan) tahun menimbulkan disparitas pemidanaan,” cetus Andi. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy