Optimalisasi JPS Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Oleh : Iman Agus Gumelar, S.E., MM – Kendari Pos
Opini

Optimalisasi JPS Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Oleh : Iman Agus Gumelar, S.E., MM

KENDARIPOS.CO.ID — Prospek perekonomian dunia tahun 2020 semula diprediksi akan relatif membaik dibandingkan 2019. Terutama ditopang peningkatan perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2020 diproyeksi sebesar 5,3 persen, dengan besaran Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nominal diproyeksikan sebesar Rp17.464,8 triliun.

Iman Agus Gumelar, S.E., MM,
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sultra

Namun tanpa diduga sebelumnya, di awal tahun 2020 sebuah pandemi bernama corona virus disease 2019 (Covid-19) mulai merebak dan mengguncang dunia. Penyebaran COVID-19 yang ditularkan melalui virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ini semakin meluas melewati lintas wilayah dan lintas negara. Diiringi peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian di seluruh dunia. Bahkan World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, telah menetapkan virus yang menyerang sistem pernapasan ini sebagai pandemi global.

Di Indonesia, kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi pada Maret 2020. Sampai dengan 20 September 2020, dikutip dari laman covid-19.go.id, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 secara nasional mencapai 244.676 kasus. Rincian pasien sedang dalam perawatan 57.796 kasus, pasien sembuh 177.327kasus, dan pasien meninggal 9.553 kasus. Sedangkan di Provinsi Sultra, dikutip dari laman dinkes.sultraprov.go.id pada tanggal sama, jumlah terkonfirmasi positif mencapai 2.187 kasus. Rincian767 pasien sedang dalam perawatan, pasien sembuh 1.372 kasus, dan meninggal 48 kasus.

Penyebaran covid-19 di Indonesia saat ini, sudah semakin meluas berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Meluasnya pandemi Covid-19 di Indonesia, selain menyebabkan krisis kesehatan, juga menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat terganggu, investasi terhambat, serta berhentinya aktivitas ekonomi menyerap tenaga kerja, membuat perekonomian Indonesia menjadi melambat. Dengan adanya fenomena tersebut, diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan Covid-19.

Pemerintah pun dipandang perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Dengan pertimbangan menjaga kualitas dan kesinambungan APBN tahun anggaran 2020, dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional. Stabilitas sistem keuangan, dilakukan penyesuaian terhadap postur dan rincian APBN tahun Anggaran 2020 melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020, yang selanjutnya dilakukan perubahan kembali melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Adanya perubahan postur APBN tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 16 April 2020. Terkait langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020. Di mana sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Hasil dari penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga tersebut dialihkan untuk pos-pos lain dalam rangka meringankan dampak pandemi Covid-19. Diantaranya, dengan melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN dilakukan dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak serta menjaga stabilitas sektor keuangan.

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang selama ini telah dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Sosial, dengan adanya pandemi Covid-19, menjadi bagian dari program PEN dan dioptimalisasikan penyalurannya bagi keluarga miskin dan rentan terhadap dampak dari Covid-19. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, yang dilansir dari laman bps.go.id, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang, naik 1,63 juta orang dibandingkan September 2019 (24,79 juta orang) dengan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan 0,56%.

Sedangkan di Provinsi Sultra, dilansir dari laman sultra.bps.go.id, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 301,82 ribu orang, naik 1,85 ribu orang dibandingkan September 2019 (299,97 ribu orang), walaupun dari sisi persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,04%. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan itu, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Dengan melakukan optimalisasi program JPS sebagai bagian program PEN, diharapkan dapat membantu meringankan beban penduduk miskin, terutama dalam masa Pandemi Covid-19. Beberapa program JPS dioptimalisasi pelaksanaannya. Diantaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga di luar Jabodetabek.

Dilansir dari laman kemsos.go.id,target dan sasaran program PKH yang semula 9,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditingkatkan menjadi 10 juta KPM. Selain itu, indeks bantuan ditingkatkan dari semula disalurkan per 3 bulan, menjadi disalurkan setiap bulan. Untuk program Sembako/BPNT, target dan sasaran diperluas dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM dan indeks bantuan ditingkatkan dari Rp150.000,- menjadi Rp200.000,-. Sedangkan untuk BST, target dan sasarannya adalah 9 juta KK untuk warga terdampak Covid-19 yang tidak menerima bantuan PKH dan Program Sembako, dengan bantuan yang diberikan senilai Rp 600.000,- per keluarga/bulan, dan disalurkan selama 3 bulan.

Bagaimana realisasi penyaluran program itu di Sultra? Berdasarkan data Kementerian Sosial, sebagaimana dihimpun Kementerian Keuangan sampai dengan pertengahan September 2020, realisasi penyaluran PKH di Sultra telah mencapai Rp 443,8 miliar untuk ±126 ribu KPM. Untuk program sembako/BPNT telah disalurkan sebesar Rp 304,7 miliar kepada ±202 ribu KPM. Sedangkan penyaluran BST telah mencapai Rp 248,8 miliar untuk ±144 ribu KPM.

Besarnya alokasi bantuan pemerintah kepada masyarakat, baik melalui PKH, program sembako/BPNT, dan BST perlu dipastikan kemanfaatannya bagi para KPM. Dalam hal ini, dinas terkait seperti Dinas Sosial dapat mengoptimalkan kegiatan pendampingan dan sosialisasi bagi para KPM, agar bantuan yang sudah diterima dapat memberikan manfaat maksimal supaya mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Apabila di masa new normal seperti saat ini kegiatan sosialisasi dan pendampingan masih belum dapat dilaksanakan dalam skala besar karena masih adanya pembatasan berkumpulnya masyarakat dalam jumlah banyak, Dinas atau Instansi terkait dapat melakukan pendistribusian terlebih dahulu buku panduan, brosur, leaflet, dan media informasi cetak lainnya yang memuat informasi terkait bantuan sosial dan bagaimana pemanfaatannya kepada para KPM. Sehingga informasi yang dibutuhkan oleh para KPM dapat tetap tersampaikan.

Dampak dari Covid-19 memang luar biasa menyentuh sendi-sendi kehidupan negara ini, untuk itu memang perlu usaha yang luar biasa atau “extra ordinary” dalam memulihkan kondisi tersebut. Berbagai bantuan sosial, insentif, dan subsidi yang disalurkan oleh Pemerintah ke masyarakat melalui program PEN, hendaknya betul-betul dapat memberikan manfaat bagi penerimanya. Sehingga bantuan-bantuan tersebutsecara bertahapdapat meringankan dampak Covid-19 bagi masyarakat kecil,terutama penduduk miskin, sertadiharapkan dapat memulihkan kembali perekonomian nasional. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy