Netralitas ASN Tak Bisa Ditawar!

KENDARIPOS.CO.ID — Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2020 tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut persoalan netralitas ASN merupakan penyakit lama yang tidak kunjung sembuh.

“Netralitas ASN dalam pilkada ini kayaknya penyakit lama yang tidak sembuh-sembuh. Kambuh setiap lima tahun sekali. Masalah netralitas itu jadi cacatnya demokrasi dalam pelaksanaan pilkada,” kata Ma’ruf, Selasa (15/9).

ASN diminta untuk netral di pilkada.

Tidak hanya saat pilkada, persoalan netralitas ASN baik di instansi pemerintahan pusat maupun daerah juga terjadi ketika pilpres. Ma’ruf meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat memberikan pengawasan ekstra terhadap indikasi keberpihakan ASN pada pelaksanaan Pilkada 2020.

“KASN diharapkan turut memberikan pengawasan terhadap penerapan kode etik pelaku dan netralitas ASN sesuai kewenangannya. Utamanya dalam menghadapi perhelatan Pilkada Serentak pada 9 Desember nanti,” imbuhnya.

Bawaslu RI mencatat, pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 terdapat 700 kasus keberpihakan oknum ASN, TNI, dan Polri. Ketidaknetralan ASN tersebut, terjadi karena adanya situasi sulit di posisi ASN untuk menentukan pilihan. “ASN sering berada pada posisi dilematis dalam setiap penyelenggaraan agenda pemilu maupun pilkada. Dalam konteks perhelatan politik kontestatif, kita mendapati kenyataan ASN tergerus dalam pusaran tarik-menarik kekuasaan,” ujar Abhan.

Faktor utama yang mempengaruhi ketidaknetralan tersebut disebabkan adanya intimidasi dan ancaman oleh kekuasaan terhadap ASN di tingkat bawah. “Bagi ASN mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi,” papar Abhan. (fin)

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.