Mengawal Pilkada Aman : Kapolda Minta Paslon, KPU dan Bawaslu Bersinergi Menjaga Kamtibmas – Kendari Pos
Nasional

Mengawal Pilkada Aman : Kapolda Minta Paslon, KPU dan Bawaslu Bersinergi Menjaga Kamtibmas


KENDARIPOS.CO.ID — Tensi politik Pilkada di tujuh daerah sudah mulai bergerak naik sejak deklarasi dan pendaftaran pasangan calon. Tingkat kerawanan menyertai pergerakan politik di setiap daerah dengan tensi berbeda. Polri dan TNI sudah bersiap melakukan pengamanan agar Pilkada berjalan aman dan tanpa konflik.

Memastikan keamanan dan ketertiban masyartakat (Kamtibmas) bukan hanya tugas polisi dan TNI semata. Pasangan calon, KPU, Bawaslu dan masyarakat di tujuh daerah Pilkada mesti ikut berkontribusi menciptakan dan mengawal Pilkada aman. Tujuh daerah itu yakni Wakatobi, Muna, Buton Utara, Koltim, Konut, Konsel, dan Konkep.

Kapolda Sultra, Irjen Pol Yan Sultra menegaskan agar pasangan calon, KPU dan Bawaslu di seluruh daerah penyelenggara Pilkada bersinergi agar tahapan Pilkada hingga pemungutan suara berlangsung aman dan kondusif. “Kami mengimbau agar tahapan-tahapan Pilkada berjalan aman. Selain itu, jangan lupa tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, karena itu ada aturannya di PKPU. Karena yang diinginkan Pilkada aman, Kamtibmas terjaga dan seluruh masyarakat sehat,”ujarnya saat kunjungan kerja di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Senin (14/9) kemarin.

Khusus Kamtibmas di Kabupaten Konut, Irjen Pol Yan Sultra menilai relatif aman. “Selama ini kondisi keamanan dan ketertiban di Konut sangat aman. Tidak ada hal yang menjadi perhatian khusus,” ungkap mantan Wakapolda Sultra itu.

Kapolda dalam kunjungannya meninjau langsung perkembangan Polres Konut setelah terbentuk di daerah berjuluk Bumi Oheo itu. “Polres Konut ini baru berdiri, kami datang untuk melihat operasional yang telah dilakukan sekaligus mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan dan langkah Polres yang akan dilakukan ke depan,”ujar Irjen Yan Sultra di dampingi Kapolres Konut, AKBP Achmad Fathul Ulum.

Jenderal bintang dua itu menyampaikan rasa ucapan syukur dan apresiasinya kepada masyarakat, Pemkab dan Forkopimda yang telah memberikan dukungan terbentuknya Polres Konut. “Kedatangan di Konut juga ada beberapa agenda. Yakni, melihat kedisiplinan dalam upaya pencegahan Covid-19. Untuk di Konut sudah ada Perbup pendisiplinan pencegahan protokol kesehatan Covid-19,” jelas Kapolda.

Pemkab Konut mengapresiasi kunjungan kerja Kapolda Sultra. Pesan dan imbauan Kapolda akan menjadi atensi dalam menjadikan Konut aman Pilkada dan aman dari Covid-19.

Sementara itu, Bawaslu Sultra sudah memetakan potensi kerawanan Pilkada. Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengakui adanya potensi kerawanan Pilkada. Menurutnya, terdapat empat komponen potensi rawan konflik pilkada tahun 2020 ini. Pertama, kerawanan konflik sosial yang berpotensi terjadi di Muna dan Buton Utara (Butur). Indikatornya berangkat dari fenomena pada pilkada sebelumnya, dua daerah tersebut kerap kali terjadi konflik.

“Kedua, tingkat kerawanan pelibatan perangkat desa berpotensi terjadi di Kolaka Timur (Koltim) dan Konawe Selatan (Konsel). Ketiga, tingkat kerawanan praktik money politic (politik uang) berpotensi terjadi di semua daerah,” kata Hamiruddin Udu kepada Kendari Pos, Senin (14/9).

Sedangkan yang ke empat yakni tingkat kerawanan pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Dan ini berpotensi terjadi di semua daerah yang menggelar pilkada. “Kami akan senantiasa memantau dengan intens dan ketat jalannya pilkada. Semiga prediksi tingkat kerawanan konflik itu tidak terjadi. Sehingga pilkada tahun ini berjalan dengan baik dan melahirkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan masyarakat serta memajukan daerah,” ungkap Hamiruddin Udu.

Hamiruddin menjelaskan bagi pelaku praktik politik uang, baik pemilih maupun paslon dan tim kampanye, bakal dikenakan sanksi pidana minimal 36 bulan kurungan penjara dan maksimal 72 bulan.

“Selain itu akan dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Ketentuan tersebut, tertuang pada pasal 187A Undang-Undang (UU) nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,”kata Hamiruddin Udu.

Terkhusus bagi paslon yang terbukti melakukan praktik money politik secara terstruktur, sistematis, dan masif, kata dia, dapat didiskualifikasi. Hal itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 135A UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.

“Jika ditemukan terdapat paslon yang terpilih, namun terbukti melakukan pelanggaran politik uang, maka tidak akan dilantik,”tegasnya. (min/m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy