Menanti “Penguasa” Sementara, Usulan Plt Bupati di Meja Mendagri – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Menanti “Penguasa” Sementara, Usulan Plt Bupati di Meja Mendagri


KENDARIPOS.CO.ID — Petahana bupati dan wakil bupati yang maju di Pilkada serentak 2020 wajib cuti setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Posisi yang mereka tinggalkan sementara, mulai 26 September-5 Desember 2020 bakal diisi pejabat eselon II dari Pemprov Sultra sebagai penjabat sementara (Pjs).

Soal siapa yang bakal duduk sebagai Pjs Bupati di Kabupaten Wakatobi, Konawe Utara, Konawe Kepulauan dan Kolaka Timur masih samar. Pemprov Sultra belum bersedia menyebutkan. Namun yang pasti, nama-nama calon Pjs Bupati sudah di meja Mendagri untuk mendapatkan persetujuan.

“Sudah ada nama-nama yang akan diusul ke Kemendagri. Nanti setelah ada persetujuan dari Kemendagri baru kita bisa sampaikan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sultra, Nur Endang Abbas kepada Kendari Pos, Senin (14/9) kemarin.

Informasi yang dihimpun Kendari Pos terdapat tiga nama pejabat yang diusul ke Kemendagri sebagai bakal calon Pjs Bupati. Mereka adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Muh Yusuf, Kepala Biro Umum Setda Pemprov Sultra, Aslaman Sadik, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Sultra, Yusuf Mundu. Dikonfirmasi soal tiga nama itu, Sekda Provinsi Sultra, Nur Endang Abbas enggan memastikan. “Ditunggu saja seperti apa nantinya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, empat pasang petahana bupati dan wakil bupati kembali tampil di kancah pilkada. Bupati dan wakil bupati di tiga daerah pecah kongsi dan berdiri berhadap-hadapan sebagai rival. Di Konawe Utara, Bupati Ruksamin akan head to head melawan Wakil Bupati Konut, Raup. Begitu juga di Pilkada Koltim, Bupati Tony Herbiansyah dan Wakil Bupati Koltim, Andi Merya Nur tak lagi bersama. Keduanya memilih jalan dan pasangan masing-masing.

Di Pilkada Wakatobi, Bupati Wakatobi Arhawi dan Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud kembali tampil sebagai bakal calon. Sayangnya, kebersamaan mereka pada Pilkada 2015 tak berlanjut. Di Pilkada 2020 ini, keduanya berpisah dan memilih pasangan lain. Arhawi memilih Hardin La Omo sebagai pasangannya, sedangkan Ilmiati Daud berpasangan dengan Haliana sebagai bakal calon bupati.

Di Pilkada Konkep, Bupati Amrullah dan Wakil Bupati Andi Muh.Lutfi tetap bersama. Keduanya kembali berada dalam satu barisan menghadapi rival. Posisi keduanya yang ditinggal karena cuti, bakal diisi Pjs Bupati. Begitu pula di Kabupaten Koltim, Konut dan Wakatobi.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir mengatakan setiap kandidat yang berstatus petahana bakal menjalani cuti di luar tanggungan negara selama 71 hari, terhitung sejak masa kampanye atau 26 September hingga 5 Desember 2020 atau sehari sebelum masa tenang jelang coblosan.

Terkait tugas kandidat petahana selama melaksanakan cuti itu, terdapat dua klausul berbeda, yakni bila hanya kepala daerah petahana yang maju pilkada atau dua-duanya ikut kompetisi. “Jika hanya kepala daerahnya, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh wakil kepala daerah. Statusnya adalah Plt alias pelaksana tugas kepala daerah,”jelas La Ode Abdul Natsir.

Ketentuan terkait itu ada di pasal 66 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah yang mengatur soal pengambilalihan tugas oleh wakil kepala daerah apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Ruang lingkup tugasnya sama dengan kepala daerah.

Klausul lainnya, jika daerah yang bupati dan wakil bupatinya jadi calon kepala daerah maka keduanya wajib cuti di luar tanggungan negara. Daerah tersebut dipimpin seorang penjabat sementara alias Pjs.

“Pejabatnya diangkat dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri untuk Pjs bupati/wali kota, dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya limitatif yang dituangkan dalam SK Mendagri terkait penugasan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah,” imbuh pria yang karib disapa Ojo itu.

Pjs kepala daerah juga dihitung sejak pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjalani cuti kampanye hingga selesai. “Tugasnya, selain memfasilitasi terselenggaranya Pilkada dengan baik juga melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD,” ungkap La Ode Abdul Natsir.

Kewajiban lain seorang Pjs adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta tak kalah pentingnya adalah menjaga netralitas ASN. Pjs juga boleh meneken Perda, sepanjang sudah mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri.

Terkait pengisian posisi penjabat sementara (Pjs) bupati selama petahana cuti kampanye menurut Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sultra, La Ode Ali Akbar akan diusulkan dari pejabat provinsi. “Pjs akan diambil alih provinsi bila kepala daerah maupun wakilnya maju di Pilkada. Kalau merujuk aturan sebelumnya, Pjs Bupati diambil dari provinsi yaitu harus eselon II dan tercatat sebagai pejabat Pemprov. Tetapi bila hanya bupatinya yang maju, maka wakilnya yang akan menjadi Plt.Bupati. Itu saja, tidak ada hal lain lagi,”jelas Ali Akbar.

La Ode Ali Akbar menjelaskan pengusulan calon Pjs Bupati dilakukan sebulan sebelum masa cuti kepala daerah yakni 26 Agustus 2020. “Masa kampanye itu mulai 26 September. Artinya, 26 Agustus pengusulan cuti sudah harus dikirim ke pusat,” ujarnya.
(yog/m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy