Massa Abai Prokes Covid, Kemendagri Meradang – Kendari Pos
Nasional

Massa Abai Prokes Covid, Kemendagri Meradang



KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah mewacanakan memberi sanksi diskualifikasi kepada pasangan calon (Paslon) Pilkada 2020. Paslon yang tak patuh protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 menjadi alasan pemerintah mengusulkan sanksi diskualifikasi. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari Pilkada menjadi klaster baru penularan Covid-19.

Tujuh kepala daerah di Sultra mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akibat melanggar prokes dengan menimbulkan kerumunan massa. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Dr. Bahtiar, M.Si, menyayangkan banyaknya kerumunan massa saat pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada serentak 2020.

Bahtiar

“Mendagri sudah mengimbau agar pada saat pendaftaran bapaslon cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja. Tapi ternyata masih banyak yang membawa massa pendukung dalam jumlah besar,” tuturnya melalui siaran persnya, kemarin.

Bahtiar menambahkan Kemendagri mendukung sepenuhnya sikap tegas KPU dan Bawaslu untuk menghentikan segala bentuk kerumunan massa. “Dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sudah diatur ketentuan pendaftaran bakal paslon harus memperhatikan prokes. Saya juga tengah mengusulkan, agar Paslon yang tak patuh agar dapat diberikan sanksi, seperti diskualifikasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengungkapkan antusias dukungan terhadap paslon yang mengabaikan prokes Covid-19 berpotensi berdampak pada banyaknya masyarakat yang terpapar Covid-19. “Apabila kondisi ini terjadi secara terus-menerus maka uang rakyat yang telah dikeluarkan untuk pencegahan Covid-19 menjadi sia-sia. Negara akan semakin terpuruk, baik dari aspek penyelamatan masyarakat dari covid-19 maupun dari aspek ekonomi,” tuturnya, kemarin.

Terkait adanya wacana diskualifikasi yang disampaikan Kemendagri menurut Hamiruddin Udu, sebenarnya baik sebagai sanksi untuk pihak yang tidak taat regulasi. Namun, menurutnya, akan ada kesulitan untuk mewujudkan itu. Pasalnya, Undang-undang (UU) tidak mengatur adanya diskualifikasi akibat pelanggaran prokes Covid-19. “Sementara PKPU itu hanya pengaturan yang sifatnya teknis dari apa yang telah diatur dalam UU Pilkada. Artinya tidak memungkinkan untuk mengatur pemberian sanksi yang merupakan norma baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Pilkada,” ungkap Hamiruddin Udu.

Ia menjelaskan dalam UU 10 tahun 2016 tidak ada satu pasal pun yang membuat KPU bisa mendiskualifikasi paslon karena menyalahi prokes. “Diskualifikasi paslon adalah terkait money politic, petahana mutasi tanpa izin kemendagri dan sebagainya. Terkait melanggar prokes Covid-19 maka harus pakai UU lainnya seperti, UU Karantina, Permen Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan atau Pergub dan Perbup,” kata Hamiruddin Udu.

Untuk itu dirinya berharap Kemendagri lebih tegas memberi sanksi terhadap warga negara yang tidak taat terhadap prokes. “Paslon dan pendukungnya yang tidak menaati prokes harus diberi sanksi tegas. Paslon pun harus lebih tegas melarang pendukungnya yang tidak taat prokes. Apabila tidak bisa diberi sanksi tegas maka potensi kerumumnan orang atau pelanggaran terhadap prokes tidak bisa dihindari pada masa kampanye nanti,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sultra, Masyhuri pun menyoroti terkait dengan lemahnya kebijakan pemerintah dalam hal penanganan covid-19. “Pemerintah harus tegas. Terlebih saat ini kita memasuki tahapan Pilkada. Antusias masyarakat mengikuti sosialisasi tidak bisa dibendung. Pemerintah harus tegas, peserta harus sadar diri dan masyarakat harus patuh. Ini kuncinya. Kita tidak ingin upaya selama ini dalam menghambat atau mengobati dampak dari covid-19 menjadi sia-sia,” jelasnya.

Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra akan mengevaluasi penanganan prokes Covid-19 di Pilkada serentak. “KPU hanya mempunyai kewenangan pembatasan massa di lingkungan KPU sendiri. Dengan memberikan ruang hanya kepada bakal calon saja dan beberapa LO. Namun antusias pada saat deklarasi tidak dapat dibendung. Dan ini menjadi masalah yang harus diperhatikan. Dan akibatnya beberapa kepala daerah yang menjadi paslon mendapat teguran dari Kemendagri melalui Gubernur Sultra,” ujar Parinringi, Kepala Badan Kesbangpol Sultra.

Menyikapi persoalan itu, pemerintah pusat bersama Pemprov Sultra, seluruh KPU dan kepala daerah yang daerahnya menyelenggarakan Pilkada, paslon dan partai politik peserta Pemilu akan rapat koordinasi. “Pembahasannya nanti terkait dengan pengarahan pelaksanaan Pilkada. Termasuk didalamnya, akan dirumuskan sanksi bagi pelanggar prokes Covid-19,” pungkas Parinringi. (yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy