Less Cash Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja, Oleh : Roi Gusriansyah Batubara, S.E, MBA – Kendari Pos
Opini

Less Cash Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja, Oleh : Roi Gusriansyah Batubara, S.E, MBA


KENDARIPOS.CO.ID — Uang tunai merupakan salah satu media penyebaran virus covid. Demikian kesimpulan hasil google search ketika mengetikkan kata kunci “uang” dan “covid”. Benarkah demikian? Beberapa media konsultasi kesehatan yang merujuk pada imbauan banyak ahli kesehatan untuk segera beralih ke penggunaan uang nontunai. Lalu bagaimana hal ini disikapi otoritas moneter dan fiskal? Khususnya di wilayah kerja KPPN Kendari yang mencakup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan dan Bombana.

Roi Gusriansyah Batubara, S.E, MBA, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Kendari, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI

Sebenarnya, pada tahun 2014, Bank Indonesia telah mencanangkan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran nontunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.

Bank Indonesia merilis data nilai transaksi non tunai di wilayah Sultra semester I tahun 2020 sebesar Rp9,91 triliun atau meningkat sebesar 52,4% dari periode semester I 2019 sebesar Rp6,50 triliun. Volume transaksi non tunai pun mengalami peningkatan sebesar 7,6% menjadi 106.147 transaksi dibanding periode semester I 2019 sebesar 98.663 transaksi. Lalu bagaimana dengan transaksi non tunai yang dilakukan satuan kerja pengelola APBN? Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara juga mendorong pembayaran belanja negara dengan menggunakan transaksi non tunai. Pembayaran atas beban belanja negara dapat dibayarkan dengan dua mekanisme, yaitu dengan mekanisme pembayaran langsung dan mekanisme Uang Persediaan (UP).

Mekanisme pembayaran langsung, merupakan pembayaran dalam bentuk transfer dari rekening kas negara ke rekening penerima saat tagihan pembayaran diajukan dan benar oleh satuan kerja kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sementara UP merupakan uang muka kerja yang dikelola bendahara pengeluaran pada masing-masing satuan kerja untuk dipertanggungjawabkan. Satuan kerja juga dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam hal satuan kerja membutuhkan dana lebih untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dibayarkan dengan mekanisme pambayaran langsung.

Transaksi tunai yang mungkin terjadi untuk pembayaran beban belanja negara adalah dengan mekanisme UP. Saat ini penggunaan UP di wilayah kerja KPPN Kendari cukup besar terutama saat pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Per 2 September 2020, outstanding UP di wilayah kerja KPPN Kendari tercatat sebesar Rp18.833.090.950,- atau telah mencapai 67,7% dibandingkan total outstanding tahun 2019. TUP juga tercatat sebesar Rp4.572.139.000,- yang mengalami lonjakan sangat signifikan sebesar 248,9% dibandingkan data per Desember 2019. Kenaikan penggunaan UP tentunya bermata dua, disatu sisi fleksibilitas penggunaannya bagi satuan kerja, namun disisi lain pemerintah menghadapi potensi idle cash yang cukup besar khususnya apabila bendahara menyimpan uang tersebut dalam bentuk tunai.

Kementerian Keuangan telah merilis serangkaian peraturan pengeloaan uang di bendahara yang dapat digunakan untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut dan meningkatkan penggunaan transaksi non tunai. Misalnya penggunaan ATM, Cash Management System (CMS) atau yang lebih dikenal dengan internet banking, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan bahkan saat ini sedang melakukan uji coba penggunaan marketplace bagi satuan kerja.

Dari sisi KKP, Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah menyebutkan, satuan kerja diberikan KKP sesuai dengan porsi UP masing-masing dengan proporsi 60% UP tunai yang tersimpan di rekening dan kas bendahara. Serta 40% dalam bentuk KKP. Penerapan peraturan ini bertujuan agar pengelolaan UP menjadi lebih fleksibel, aman, efektif dan menjaga akuntabilitas. Penggunaan KKP pada prinsipnya sama dengan tunai yang dipergunakan untuk membiayai belanja barang maupun belanja modal. Yang membedakan hanya media Electronic Data Capture (EDC), PIN maupun One Time Password (OTP) pada saat bertransaksi.

Saat ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga sedang mengujicobakan marketplace melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 20 tahun 2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja. Penggunaan marketplace saat ini bekerja sama dengan tiga bank BUMN untuk menyediakan platform pasar online bagi penjual lokal yang bersifat nasional dengan sasaran pembeli satuan kerja. Berbeda dengan e-katalog, marketplace ini menyasar transaksi kecil yang tidak membutuhkan kontrak atau lelang dan dapat dibiayai dengan mekanisme UP. Pembayaran pun dilakukan dengan menggunakan CMS atau KKP masing-masing satuan kerja. Dengan adanya fasilitas non tunai tersebut, seharusnya penggunaan transaksi non tunai satuan kerja akan meningkat. Lalu bagaimana dengan penggunaan transaksi non tunai melalui ATM, CMS dan KKP bagi satuan kerja di wilayah KPPN Kendari?

Realisasi penggunaan UP diakui sebagai belanja negara ketika satuan kerja menyampaikan Penggantian Uang Persediaan (GUP) kepada KPPN untuk kemudian KPPN menerbitkan pencairan dana dan mentransfer sejumlah dana dari kas negara ke rekening pengeluaran satuan kerja.
Di wilayah KPPN Kendari, penggunaan UP baik tunai maupun KKP cukup besar untuk menunjang penyerapan dana APBN. Sepanjang tahun 2020 di KPPN Kendari, tercatat 42 dari 116 yang wajib memiliki KKP telah menggunakan KKP tersebut. Selain itu, tercatat 415 transaksi menggunakan KKP dengan total Rp2.596.154.368,- dan 1.235 kali GUP tunai dengan total Rp43.482.572.041,- Jika dibandingkan dengan porsi UP tunai dan KKP yang seharusnya sebesar 60:40, penggunaan tunai masih mendominasi penggunaan UP di satuan kerja dimana total penggunaan UP melalui KKP hanya 5,97% dari total nilai UP tunai atau sebesar hanya 11,9% jika dirata-ratakan.

Saat ini, KPPN Kendari melayani pembayaran APBN untuk 272 satuan kerja . Pada bulan September 2020, KPPN Kendari melakukan survey penggunaan media transaksi non tunai dengan melibatkan 149 responden dari total 272 satuan kerja. Dari survey tersebut, 75 partisipan yang memiliki KKP, hanya 41 atau 55% yang pernah menggunakan KKP, selebihnya KKP yang telah diterbitkan perbankan tersebut tidak pernah digunakan. Sebanyak 109 satuan kerja (73%) rekening pengeluarannya tidak dilengkapi CMS, dan hanya 14 satuan kerja (9%) yang memiliki ATM.

Rendahnya pemanfaatan media transaksi non tunai pada satuan kerja lingkup KPPN Kendari disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
Satuan kerja belum mengetahui bahwa rekening pengeluaran dalam bentuk giro dapat menggunakan fasilitas kartu debit/ATM dan CMS.
Rekening giro pada umumnya memang tidak menggunakan kartu debit dan hanya menggunakan cek, namun sesuai Peraturan Menteri Keuangan di atas, rekening pengeluaran satuan kerja sebagai rekening pemerintah, dapat dibekali dengan fasilitas ATM dan CMS.

Bahkan sesuai dengan perjanjian Kerjasama pengelolaan rekening pemerintah antara DJPb dan Bank Umum, pihak perbankan harus menyediakan fasilitas minimum antara lain kartu ATM dan CMS. Bagi satuan kerja yang belum memperoleh fasilitas ATM dan CMS, bendahara dapat memintakan kepada bank umum tempat rekening pengeluaran dibuka, bahkan dalam hal bendahara mengalami kesulitan untuk memperolehnya, bendahara dapat berkoordinasi dengan KPPN Kendari.

Bendahara satuan kerja belum memahami penggunaan CMS. Ketika bendahara memperoleh CMS sebagai pelengkap rekening pengeluaran, bendahara akan dihadapkan pada platform yang lebih kompleks daripada penggunaan internet banking yang biasa dipergunakan sehari-hari. Kompleksitas CMS memang merupakan salah satu tantangan bagi pengguna yang belum terbiasa. Hal ini karena memang CMS memiliki fitur, proses dan tingkat keamanan yang jauh lebih lengkap dibandingkan internet banking biasa.

Pada saat memperoleh user dan token dari bank, bendahara akan memperoleh buku petunjuk manual penggunaan CMS. Apabila masih mengalami kendala, pihak perbankan selaku penyedia tentunya akan bersedia untuk memberikan pelayanan pelatihan kepada bendahara maupun pengguna lainnya.

Bendahara belum mengetahui bahwa penarikan tunai dapat dilakukan melalui ATM. Penggunaan cek saat ini masih merupakan media transaksi utama bagi satuan kerja apabila akan melakukan penarikan tunai. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230 tahun 2016, bendahara dapat melakukan penarikan tunai melalui ATM sesuai batasan penarikan yang berlaku. Sebagai mekanisme check and balance, setiap transaksi yang mendebit rekening, termasuk penarikan tunai melalui ATM, bendahara harus memperoleh Surat Perintah Pendebitan Rekening (SPPR) sebagai bukti bahwa transaksi pendebitan tersebut telah diotorisasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku atasan bendahara. Pemungutan pajak oleh bendahara.

Bendahara wajib memungut pajak atas pembayaran dana APBN termasuk penggunaan UP dan TUP. Beberapa waktu lalu, bendahara dihadapkan pada permasalahan cara pemungutan pajak atas pembayaran dengan menggunakan KKP dan cara memungut pajak atas transaksi di marketplace.
Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 231 tahun 2019, bendahara satuan kerja tidak lagi menjadi wajib pungut atas PPN dan PPh Pasal 22 atas transaksi belanja barang yang menggunakan KKP serta untuk belanja dengan nilai transaksi sampai dengan Rp2.000.000,- Hal ini seharusnya dapat mendorong penggunaan transaksi non tunai dikalangan satuan kerja dengan berkurangnya kewajiban pemungutan pajak oleh instansi pemerintah.

Surcharge Kartu Kredit

Surcharge merupakan biaya tambahan yang dikenakan penjual kepada pengguna kartu kredit atas layanan penggunaan EDC. Surcharge berkisar 1% hingga 3% dari nilai transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit, umumnya muncul akibat jasa penggunaan EDC yang harus dibayarkan penjual kepada bank penerbit EDC. Sebenarnya sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 ditegaskan bahwa penerbit kartu kredit wajib menghentikan kerjasama dengan toko yang merugikan pemegang maupun penerbit kartu kredit, salah satunya bagi penjual yang menerapkan surcharge.

Lalu bagaimana mengatasinya? Seharusnya pihak penjual menambahkan biaya surcharge pada harga barang/jasa yang dijual, sehingga tidak ada biaya tambahan yang muncul di nota pembelian dan dapat diakui sebagai belanja sesuai penggunaannya pada satuan kerja. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan ketegasan dari pihak perbankan atas praktik surcharge tersebut.
Kurangnya merchant yang menerima pembayaran non tunai.

Di Sultra, khususnya di Kota Kendari, penjual yang menyediakan layanan non tunai masih sangat terbatas, baik yang menyediakan EDC maupun yang menjual secara online. Kesigapan pihak perbankan untuk mendorong penyediaan EDC bagi seluruh nasabah penjual sangat menentukan kesuksesan penggunaan KKP. Selain itu, jumlah penjual yang berlokasi di Sulawesi Tenggara pada plafform penjualan online terkemuka juga sangat terbatas.

Transaksi non tunai instansi pemerintah tidak harus selalu menggunakan KKP pada mesin EDC atau mentransfer langsung jumlah pembayaran kepada penjual melalui CMS. KKP dan CMS dapat digunakan untuk bertransaksi melalui platform penjualan online. Karena selain sedang dibangun dan diujicobakan oleh DJPb satuan kerja juga dapat bertransaksi menggunakan marketplace yang sudah dikenal umum. Dari sisi keamanan, satuan kerja selaku pembeli harus memilih marketplace dan penjual yang dapat dipercaya untuk menghindari potensi penipuan, serta menjaga kerahasiaan KKP dan CMS. Dari pemilihan penjual, satuan kerja dapat mendorong penjual barang/jasa yang sudah biasa digunakan untuk mendaftar pada marketplace yang dipilih.

Saat ini memang transaksi cashless alias tanpa uang tunai tetap menjadi salah satu tujuan utama pengelolaan keuangan negara. Tapi selangkah demi selangkah, transaksi tunai mulai dikurangi sehingga menjadi less cash. Transaksi non tunai satuan kerja juga dapat dikatakan masih rendah. Khususnya di Sultra. Kementerian Keuangan telah berupaya mendorong pertumbuhan transaksi non tunai dengan serangkaian peraturan dan fasilitas seperti ATM, CMS, KKP dan uji coba marketplace. Upaya ini tentu akan lebih maksimal dengan adanya penyediaan layanan dari pihak lain, seperti perbankan dengan penyediaan fasilitas non tunai dan peniadaan surcharge. Satuan kerja pun dapat mendorong penjual untuk mengikuti layanan non tunai seperti menyediakan EDC dan menjual secara online.

Kerja sama berbagai pihak untuk terus mengedepankan transaksi non tunai tidak hanya berdampak bagi satuan kerja saja, tetapi manfaatnya nanti akan dirasakan pula oleh masyarakat luas. Pemahaman dan Kerjasama berbagai pihak seperti perbankan, satuan kerja, bahkan masyarakat umum yang akan berperan sebagai penyedia barang dan jasa satuan kerja, juga sangat menentukan pertumbuhan dan kesuksesan less cash pengelolaan keuanga satuan kerja. Kerjasama tersebut, nanti nya akan berbuah terbentuknya sebuah ekosistem digital payment yang aman, transparan dan akuntabel di Indonesia, atau setidaknya di Sultra. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy