Kontribusi Pertambangan Masih Minim – Kendari Pos
Nasional

Kontribusi Pertambangan Masih Minim

KENDARIPOS.CO.ID — Mineral yang dikandung perut bumi Sultra disedot para cukong pertambangan. Duit mengalir ke pundi-pundi mereka. Ironisnya daerah tempat mereka mengeruk mineral justru hanya mendapat bagian kecil. Kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan asli daerah masih minim.

Gubernur Sultra Ali Mazi

Gubernur Sultra, Ali Mazi, daerah ini hanya mendapat dari dana bagi hasil. Selama ini kontribusi tambang dari dana bagi hasil hanya beberapa persen saja. “Kita tidak bisa mengharapkan dana bagi hasil saja tetapi juga potensi lain daerah yang bisa ditarik dari sektor pertambangan,” ujar Ali Mazi dalam rapat Rekonsiliasi IUP se-Sultra terkait evaluasi terhadap kewajiban pemegang IUP dan optimalisasi pendapatan daerah sektor pertambangan mineral dan batu bara di Claro Hotel, Kamis (17/9) kemarin.

Gubernur Ali Mazi menyebut Sultra mendapat dana bagi hasil tahun ini hanya sekira Rp 166 miliar. “Angka ini tentu sangat kecil bila melihat adanya potensi pajak lain kita di Sultra. Baik itu pajak penggunaan bahan bakar, kendaraan bermotor, penggunaan alat berat dan pajak air permukaan. Untuk itu, potensi pendapatan ini yang perlu kita optimalkan bersama, sebab pertambangang perlu memberi kontribusi besar bagi kita masyarakat Sultra,” tegasnya.

Gubernur Sultra, Ali Mazi menjelaskan rapat rekonsialiasi ini rutin digelar setiap tahun yang bertujuan untuk mengevaluasi kewajiban pemegang IUP baik secara administrasi, teknik dan lain-lain. “Dalam kesempatan ini saya ingin para pemegang IUP di Sultra dapat berkontribusi peningkatan PAD. Sebab saat ini kontribusi sektor pertambangan di Sultra masih dirasakan belum maksimal. Padahal, pemegang IUP ini sebenarnya bisa berkontribusi untuk peningkatan PAD di Sultra, “kata Ali Mazi.

Sudah dua tahun menjabat Gubernur Sultra, Ali Mazi, sudah berusaha mengundang seluruh pemegang IUP. Bahkan mewajibkan setiap pemegang IUP berkantor pusat di Sultra. Para direksi dan pemegang saham juga harus memiliki KTP di Sultra serta membuka rekening di Sultra. Hal ini sebagai upaya peningkatan komunikasi antara pemerintah dan pemegang IUP.

Dari sekira 393 IUP, baru sekira 81 yang sudah memenuhi persyaratan RKAB. “Tentu bila ini dapat dikelola dengan baik antara pemegang IUP dan pemerintah maka semua potensi dapat dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Tetapi selama dua tahun ini, saya melihat banyak IUP yang malah bersengketa, “jelas Gubernur Sultra, Ali Mazi.

Dia mengimbau masyarakat dan pemilik IUP agar menghindari sengketa, demi kemajuan Sultra. “Lebih baik berdamai, bersatu untuk bersama-sama membangun daerah ini. Semua demi kepentingan pengusaha, pemerintah dan tentu masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, para pemegang IUP diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal disekitar wilayah operasi tambang. “Saat ini Pemprov sudah sangat terbuka membuka investasi di Sultra. Tetapi investasi itu harus memberi kesejahteraan dan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang ada di Sultra. Tentu ini bisa bermanfaat bila pemegang IUP bersungguh sungguh menjalankan itu, “pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sultra, Andi Azis mengatakan kegiatan yang diselenggarakan pihaknya yaitu untuk optimalisasi PAD Sultra. Saat ini ada 81 pemegang IUP telah memenuhi berkas dari 273 IUP yang ada di Sultra. Untuk non logam ada 29 IUP yang telah memenuhi syarat dari 101 IUP yang ada. “Kita harap mereka bisa memberi kontribusi untuk PAD Sultra,” ujarnya. (rah/yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy