Kepala Daerah Diminta Pantau Pemberian Kuota Gratis – Kendari Pos
Nasional

Kepala Daerah Diminta Pantau Pemberian Kuota Gratis

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 7,2 triliun untuk bantuan kuota gratis siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Subsidi tersebut akan berlangsung selama empat bulan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menegaskan, agar para kepala daerah memantau implementasi pemberian kuota gratis untuk siswa dan guru di sekolah.

Tito Karnavian

“Tolong juga ingatkan sekolah untuk memastikan pengisian nomor handphone siswa di Dapodik (daftar pokok pendidikan) untuk menerima bantuan penyediaan kuota,” terang dia dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Kamis (3/9).

Hal ini, kata dia harus segera dipastikan kelancaran penyaluran bantuan kuota gratis. Apalagi anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit. “Makin cepat pengisian ini, maka tentunya akan makin baik, karena eksekusinya bisa cepat dan tepat juga sesuai dengan anggaran yang ada,” tuturnya.

Dia berharap agar seluruh stake holder di bidang pendidikan jujur dalam menjalankan tugas penyaluran bantuan ini. Begitu juga untuk bantuan uang kuliah tunggal (UKT) agar dapat membantu mereka yang membutuhkan di tengah pandemi ini.

“Tentunya nanti kita harapkan betul-betul eksekusinya tepat sasaran dan cepat perlu dukungan dari pemerintah daerah. Juga bantuan untuk mahasiswa untuk UKT sebanyak lebih kurang Rp 1 triliun,” ungkapnya.

Pada sisi lain, pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp 68,9 triliun untuk membantu sektor pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Anggaran tersebut pun diharapkan bisa meringankan beban masyarakat.

Meskipun begitu, Mendagri Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah (pemda) turut ikut ambil andil dalam mengalokasikan anggarannya untuk membantu di bidang pendidikan. Dalam hal ini untuk pengadaan masker bagi guru-guru kemudian siswa. Bisa juga untuk thermo gun atau pengukur suhu tubuh, kemudian menyiapkan sarana seperti kebersihan cuci tangan. “Pemerintah daerah juga dapat memberikan kontribusi, ada hal yang mungkin tidak dapat disentuh dengan anggaran-anggaran dari pusat tersebut,” jelasnya.

Dia juga memahami bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemda, saat ini juga tengah mengalami tekanan yang tidak sedikit. Salah satunya disebabkan oleh transfer pusat yang berkurang. “Kemudian pendapatan asli daerah (PAD) juga tertekan, termasuk pemasukan dari sumber lain badan usaha milik daerah (BUMD) juga tertekan,” tuturnya.

Untuk meringankan beban itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Permenkeu Nomor 6 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 terkait realokasi dan refocusing anggaran. Di mana kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengatur anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Yaitu untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi.

Dalam konteks anggaran alokasi bidang kesehatan mencakup bidang mulai dari sosialisasi, pencegahan, tracing, testing dan juga peningkatan kapasitas kesehatan. Oleh karena itu, jika masih ada sebagian dari anggaran yang tersisa bisa di alokasikan untuk membantu sekolah. “Kalau dari daerah masih ada, bisa dianggarkan untuk membantu sekolah-sekolah memenuhi kebutuhan protokol Covid-19,” pungkasnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy