Kasus Kejahatan Lingkungan PT Roshini Sudah P21 : Belum Punya Izin Tersus, Tapi Tetap Beroperasi – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Kasus Kejahatan Lingkungan PT Roshini Sudah P21 : Belum Punya Izin Tersus, Tapi Tetap Beroperasi

KENDARIPOS.CO.ID — Aktivitas Pemuatan hasil tambang yang dilakukan perusahaan tambang nikel PT.Roshini Indonesia di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara masih berlangsung. Padahal, PT.Roshini semestinya tidak boleh beraktivitas, menyusul berkas perkara dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan perusahaan tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung.

“Sehubungan dengan penyerahan kembali berkas perkara pidana atas nama Lily Sami nomor BP/07/III/2020/Tipiter tanggal 30 Maret 2020 dan kami terima kembali 30 Juli 2020. Setelah kami lakukan penelitian, sesuai pasar 110 dan pasal 138 ayat (1) KUHP, ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap (P21),” ungkap Yudi Handono,SH.MH., Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Tindak Pidana Umum Kejagung dalam surat resminya yang diterima Kendari Pos, kemarin.

Surat itu bernomor B.3753/E.3/Eku.1/08/2020. Perihal pemberitahuan hasil penyidikan atas nama tersangka Lily Sami yang disangka melanggar pasal 299 UU RI nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan/atau pasal 109 UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah lengkap.

Masih dalam surat itu, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP, Kejagung meminta Bareskrim menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya. “Ini guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum,” jelasnya.

Hasil pantauan di lapangan sejumlah alat berat dan tongkang masih stay di lokasi tambang PT.Roshini. Bahkan, kapal tongkang sudah diisi dengan ore nikel. Kenekatan PT.Roshini Indonesia yang menganggap proses penyidikan Bareskrim Mabes Polri bak angin lalu tak pelak menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

Pemerhati Lingkungan dan Tambang, Andi Sara menilai, PT Roshini Indonesia berani menjalankan aktivitas “ilegalnya” karena aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Tenggara terkesan melakukan pembiaran.

“Tentu saja persoalan ini membuat masyarakat bertanya. Bagaimana mungkin tetap berani beraktivitas memuat hasil tambang di pelabuhan, padahal tak punya izin. Inikan aneh,” terangnya.

Lanjut dia, seolah penegak hukum di Sultra “tutup mata” dan melakukan pembiaran. Padahal, dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan PT. Roshini Indonesia sebelumnya ramai dibicarakan di publik Sultra. Sebagai informasi, PT Roshini Indonesia merupakan perusahaan tambang nikel yang beroperasi di blok Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konwe Utara, Sulawesi Tenggara.

Pada 28 Juni 2019, PT Roshini Indonesia beserta Dirut perusahaan Lily Sami ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 299 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan/atau Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penetapan sebagai tersangka ini terkait dengan pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta kesalahan operasionalisasi pelabuhan.

Adapun PT Roshini Indonesia telah beberapa kali masuk sorotan negatif. Pada Februari 2019,
PT Roshini Indonesia termasuk dalam daftar 22 perusahaan tambang yang secara resmi dihentikan operasinya oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara akibat penjualan nikel ore yang tidak melalui Surat Keterangan Verifikasi (SKV).

Lima bulan berselang, 15 hektar lahan plus 500 metrik ton ore nikel milik perusahaan ini disita oleh PN Kendari berdasarkan Keputusan PN Kendari Nomor: 44/Pdt.G/2018/PN. Kdi. Penyitaan ini dilakukan setelah PT Roshini terbukti bersalah dalam kasus dengan kontraktor minin PT. Dewan Napan Mineral terhadap PT Bumi Agung. Penyerahan lahan tersebut sebagai ganti rugi pihak PT. Roshini Indonesia yang melakukan penipuan kepada PT. Bumi Agung sebesar Rp 13 miliar.

Sederet catatan negatif PT Roshini Indonesia tersebut seharusnya menjadi alasan penegak hukum melakukan tindakan tegas.

Petugas Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Molawe Andi Kasmir mengaku tidak mengetahui terkait status izin berlayar operasional pengapalan ora nikel oleh PT. Roshini tersebut. Padahal area perairan Konut, merupakan domain wilayah kerja UPP Molawe. “Saya tidak tahu soal itu,”kata Andi Kasmir kepada Kendari Pos, Selasa (29/9).

Pantauan Kendari Pos di lokasi IUP PT.Roshini Indonesia di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan, sejumlah alat berat terparkir rapi. Puluhan tumpukan stockpile yang telah dilabeli tulisan PT. Dewa Napa Minerina (DNM) yang diduga
join operasional (JO) PT.Roshini. Ada kode angka dari setiap tumpukan ore nikel di lokasi itu.

Salah seorang karyawan PT. DNM, Dahlan, tak tahu menahu soal police line yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dahlan mengaku baru sepekan berada di lokasi penambangan. Tugasnya sebagai pengambil sampel. “Saya dipanggil juga sama teman kerja di sini. Sudah satu minggu lebih saya di sini sebagai sampling,”ujarnya, ketus.

Terkait keberadaan pimpinan PT.DNM, Dahlan enggan memastikan. Namun dirinya memberikan sinyal jika pimpinan PT DNM berada di Kota Baubau. “Tidak ada dia, lagi di Baubau,”ujarnya singkat sambil berlalu.

Terpisah Kapolres Konut, AKBP Achmad Fathul Ulum mengaku tidak tahu menahu terkait police line di lokasi IUP PT.Roshini. “Polres dan Polsek hari ini tidak ada melakukan kegiatan di lapangan,”jawabnya saat dikonfirmasi Kendari Pos.

DPRD Akan Panggil Direksi

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Suwandi Andi mengatakan, belum mengetahui terkait operasional pengapalan PT. Roshini. Namun jika benar dugaan tidak mengantongi izin berlayar maka pihaknya akan memanggil direksi dan manajemen PT. Roshini dan UPP Syahbandar Molawe untuk dimintai keterangannya.

“Sampai saat ini kami belum dapat laporan terkait PT. Roshini yang diduga tidak mengantongi izin berlayar dan melakukan pengapalan. Namun kami akan telusuri kebenarannya. Termasuk akan memanggil perusahaan bersangkutan dan UPP Molawe,”kata Suwandi Andi, Selasa (29/9) kemarin.

Politisi PAN itu meminta Polda Sultra segera mengecek terkait dugaan PT. Roshini yang tidak mengantongi izin berlayar namun diduga masih memuat ora nikel. Pasalnya, jika itu benar adanya maka sudah pasti akan merugikan negara khususnya daerah Konut. “Kita tidak boleh membiarkan perusahaan-perusahaan tambang berlagak sesukanya. Kekayaan alam kita harus dijaga sebaik-baiknya,”tandasnya.

Terpisah Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra menyampaikan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui terkait dugaan PT. Roshini yang tidak mengatongi surat izin berlayar. Karena DPRD saat ini sedang reses untuk beberapa hari kedepan. “Kami sedang reses. Nanti kami cek apa ada surat masuk dari masyarakat mengenai dugaan PT. Roshini itu yang tidak memiliki izin berlayar atau tidak,”kata Aksan Jaya Putra.

Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra, Kompol Bungin M Misalayuk mengatakan penanganan kasus ini sejak lama ditangani mabes Polri. Saat penyitaan alat berat tahun lalu, Polda Sultra hanya melakukan back up. Dari hasil penyidikan, bos PT Roshini Indonesia, Lily Sami telah dinyatakan sebagai tersangkanya. “Jadi, masih proses. Bahkan kalau tidak salah sudah sampai di pengadilan,”tutur Kasubdit IV Tipiter, Kompol Bungin M Misalayuk, kemarin.

Bagaimana dengan penyegelan alat berat? Ia mengaku tak sepenuhnya mengetahui. Pasalnya, kasusnya telah diambil alih pihak Mabes Polri. “Maaf, saya tidak begitutahu. Yang pastinya, sudah ada tersangkanya,” jelasnya.

Untuk diketahui, Direktur PT. Rosini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 juni 2019 atas kasus dugaan penyalahgunaan izin pelabuhan jeti serta melakukan usaha atau kegiatan tanpa izin lingkungan. Tersangka sempat ditahan, begitu pula belasan alat beratnya disegel. (m6/min/a)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy