Hari Ini, Pemprov dan Pemkot Mulai Terapkan Disiplin Prokes – Kendari Pos
Nasional

Hari Ini, Pemprov dan Pemkot Mulai Terapkan Disiplin Prokes


KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pemkot Kendari kompak menerapkan pengetatan disiplin protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19. Kebijakan itu punya landasan pijak berupa Pergub Nomor 29 tahun 2020 dan Perwali Nomor 47 tahun 2020. Rujukannya adalah Permendagri dan Instruksi Presiden.

Penegakan disiplin Prokes Covid-19 efektif berlaku hari ini sesuai Pergub, sedangkan Perwali Kota Kendari berlaku sejak 10 September 2020. Dua kebijakan itu diawali sosialisasi kepada masyarakat. Bukan hanya Pemprov, pemerintah daerah di 17 kabupaten kota menggelar pengetatan disiplin Prokes ini. Langkah ini untuk memutus mata rantai dan mengadang laju “serangann” Covid-19.

Wakil Koordinator Satuan Tugas Perencanaan Data Pakar dan Analisis Gugus Tugas Covid-19 Sultra, Asrun Lio mengungkapkan, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa namun harus patuh terhadap disiplin prokes Covid-19. “Kita di Sultra tidak memberlakukan PSBB tetapi kita bekerja dengan pengetatan protokol kesehatan,” kata Asrun kepada Kendari Pos, Minggu (13/9).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra itu menyebut ruang lingkup Pergub Nomor 29 meliputi lima aspek. “Yakni pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan. Subyek pengaturan meliputi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum,” sebut Asrun Lio.

Gubernur berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pergub dan mendelegasikan kewenangan pada gugus tugas atau Satgas penanganan Covid-19 daerah serta perangkat daerah teknis terkait dalam koordinasi sekretaris daerah. Adapun sanksi dikenakan pada dua kelompok, yakni perorangan dan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sultra, Basiran mengungkapkan disiplin Prokes Covid-19 sudah dilaksanakan dan ditetapkan di 17 kabupaten dan kota di Sultra. Daerah yang sudah menerapkan yakni Kabupaten Bombana, Buton, Kolaka Utara (Kolut), Kota Kendari, Kolaka Timur (Koltim), Buton Utara (Butur), Muna, Muna Barat (Mubar) dan Kolaka.

“Sedangkan Kabupaten Wakatobi, Konawe Kepulauan (Konkep), Konawe Selatan (Konsel) kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut), Wakatobi, Buton Tengah (Buteng), Kota Baubau dan kabupaten Buton Selatan (Busel) sudah ditetapkan,” ujar Basiran.

Kepala Dinas Kesehatan Sultra, dr. Muh. Ridwan mengatakan kesadaran masyarakat akan prokes Covid-19 sangat penting ditingkatkan dalam memutus mata rantai pandemi Covid-19. “Masyarakat sebagai garda terdepan memutus mata rantai Covid harus patuh akan protokol kesehatan (Prokes). Sebab mereka sebagai penentu agar pandemi Covid-19 ini berlalu,”ucapnya.

dr.Ridwan menambahkan, pemerintah membuat prokes ini demi menjaga masyarakat tetap sehat dan tidak terpapar Covid-19. Sebab jika melanggar prokes, tanpa disadari ketidakdisiplinan ini dapat menjadi bumerang bagi pribadi maupun masyarakat lainnya. “Semoga ke depan dengan segala edukasi yang terus menerus kepada masyarakat dapat membuat mereka lebih patuh. Sebab bila tidak disiplin, dikhawatirkan ke depan makin banyak lonjakan,”ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir bersama Kapolres Kendari, AKBP Didik Erfianto dan Dandim 1417 Kendari, Letkol Kav Agus Waluyotak kenal lelah turun langsung ke lapangan. Kolaborasi pimpinan tiga lembaga berbeda itu diharapkan efektif membuat masyarakat patuh pada disiplin prokes Covid-19.

Mereka turun mengingatkan masyarakat agar memakai masker, menjaga jarak aman, rutin cuci tangan dan tidak berada dalam kerumunan. “Aturan penegakan disiplin prokes Covid, tentu atas seizin Gubernur Sultra. Rujukan Perwali itu sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegahan hukum protokol kesehatan dalam pecegahan dan pengendalian Covid-19,” ungkap Wali Kota Kendari, Sulkarnain kepada Kendari Pos, kemarin.

Dalam Perwali ini, ada aturan dalam penerapan prokes. Jika diketahui melanggar aturan, maka ada sanksi yang diberikan. Bagi pelaku usaha akan dicabut izin usahanya atau dihentikan sementara operasionalnya selain mendapatkan teguran dan pembinaan.Sedangkan bagi perorangan, masyarakat diwajibkan kerja sosial atau menjalani pembinaan bila teguran tertulis diabaika. Bahkan ada denda bagi warga yang tak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.

Adapun pelanggaran prokes bagi pelaku usaha yang dimaksud, lanjut Sulkarnain, seperti pelaku usaha tidak melakukan sosialisasi dan edukasi bahaya Covid-19 kepada pelanggan atau pengunjungnya. Pelaku usaha tidak menyediakan sarana mencuci tangan, tidak mengecek suhu tubuh pengunjung, pembersihan dan disinfektan tempat usaha secara berkala.

“Atas pelanggaran tersebut, kita tak bisa toleransi. Sanksi berat yang akan kita berikan adalah pencabutan izin usaha. Kalau UMKM yang melanggar ya terpaksa pemberhentian sementara operasional usaha. Maka dari itu kami imbau untuk mematuhi disiplin prokes ini,” tegas Sulkarnain.

Dalam penegakan disiplin prokes, Sulkarnain menurunkan Satpol PP dan menggandeng TNI dan Polri. “Saya sudah berkoordinasi Polres Kendari dan Kodim 1417/Kendari. Semua menyatakan siap menegakan Perwali dan memerangi Covid-19,” pungkasnya. (rah/ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy