Filosofi Pelayanan Publik, Oleh : Dr. Winner Agustinus Siregar, SH., MH. – Kendari Pos
Opini

Filosofi Pelayanan Publik, Oleh : Dr. Winner Agustinus Siregar, SH., MH.

KENDARIPOS.CO.ID — Banyak diantara kita pasti punya pengalaman dengan pelayanan publik dalam berbagai aspek layanan, dari pelayanan kebutuhan dasar hingga pelayanan lain. Kerapkali, kata pelayanan publik sebagai sebuah konsepsi seringkali dipadankan dengan dua kata yang akrab, administrasi dan atau birokrasi.

Dr. Winner Agustinus Siregar, SH., MH. (Akademisi Universitas Sulawesi Tenggara, Alumni Universitas Hasanuddin)

Kata administrasi sering dikaitkan dengan anggapan negatif, sebagai ‘uang administrasi’, menggambarkan adanya biaya tertentu (kadang tak menentu) bergantung seberapa cepat urusan berlangsung. sementara birokrasi diidentikkan dengan keribetan, kerumitan, berbelit-belit, birokrasi dimaknai sedemikian.

Pengalaman pelayanan publik yang tidak mengenakkan itu biasanya tersimpan sebagai file, memori, ingatan-ingatan. Salah satu pengalaman itu terekam baik. Di suatu kantor layanan publik tahun 2020, untuk urusan pelayanan publik mensyaratkan pembayaran iuran sampah, dan di kantor layanan publik di provinsi lain di tahun yang sama mensyaratkan bukti pembayaran pajak bumi bangunan sebagai syarat untuk dilayani layanan publiknya. Hampir sama rasanya suasana psikologis pelayanan publiknya (meski beda kota dan provinsi).

Lalu reformasi datang, ada evaluasi yang cukup penting soal ini dan salah satu idenya adalah pendirian komisi negara yang bertanggung jawab soal ini, dan tahun-tahun terakhir ini, istilah revolusi mental sebagai jargon sangat populer paling tidak di periode pertama kepresidenan 2014-2019. Sampai ada pelatihan segala, ada yang berubah?

Kerangka Dasar Tugas Pemerintahan
Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum mensyaratkan kemestian berdasarkan hukum, adanya jaminan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pengawasan dari badan-badan peradilan.

Negara hadir salah satu wujudnya melalui kekuasaan pemerintahan. Pemerintah eksekutif itu mempunyai paling tidak 2 tugas pokok yang pertama sebagai provider (penyedia) dan yang kedua sebagai services (pelayanan).

Pemerintah dimanapun secara teoritis mempunyai kewajiban untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan warga (sampai saat ini praktek paling nyata dari tugas penyedia itu adalah beragamnya bidang usaha yang masih digeluti negara). Prinsipnya, negara mesti bertanggung jawab untuk menyediakan apapun yang dianggap menjadi kebutuhan negara (ini juga pintu masuk impor).

Dalam kerangka pelayanan publik sebagai salah satu tugas pemerintahan itu, salah satu kerangka dasarnya adalah bahwa pemerintah mesti melayani, memenuhi layanan-layanan yang mereka butuhkan, dari layanan dasar mengenai identitas perorangan, layanan dasar pendidikan kesehatan, layanan usaha, jasa, dan aneka layanan lain.

Kerangka lain pelayanan publik bahwa mestilah dilakukan dalam kerangka pemerintahan yang baik dalam kerangka good governance (pemerintahan yang baik). Pemeritahan yang baik itu punya azas atau pola dasarnya, paling tidak mestilah transparansi, partisipatif, akuntabilitas (lazim disingkat TPA).

Transparansi bermakna sebagai keterbukaan disemua aspek layanan publik, dari dasar penetapan layanan, jumlah biaya yang mesti dibayarkan, durasi pekerjaanan. Partisipatif bermakna sebagai keikutsertaan keterlibatan stake holder pelayanan publikl lainnya (pada aspek layanan publik dengan data beragam misalnya, diperlukan akses data yang diperlukan), Akuntabilitas bermakna dapat dipertangungjawabkan secara proses maupun hasilnya.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik itu, berhadapan dengan sebaran, luasan pelayanan, jumlah layanan, dan varian pelayanan yang mesti dilakukan, dan diberbagai tingkatan. Itu menghasilkan fenomenea pelambatan, ketidakjelasan, ketidakpastian dalam banyak aspek.

Karena fenomena layanan publik yang masih belum maksimal tersebutlah maka beberapa saat terakhir ini, gencar dikampanyekan dan dikerjakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Maksud baiknya adalah adanya simbolik, semangat dan penegasan bahwa layanan tersebut dalam diakses secara tersentralisasi (aneka layanan dengan kemampuan akses yang sama).

Salah satu soal adalah kerap terjadi maladministrasi pelayanan publik, menurut UU 37/2008 maladministrasi adalah perilaku/perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang utnuk tujuan lain dari tujuan wewenang (menyimpang), kelalaian/pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik, kerugian materiil/immateriil masyarakat/perorangan

Ombudsman sebagai Perwakilan Negara
Setidaknya terdapat beberapa undang-undang dan peraturan lain, UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik.

Ombudsman RI seperti saat ini, dahulu adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang lahir berdasarkan Keputusan Presiden No. 44/2000 (bulan Maret), 2 tahun sesudah reformasi. Presiden AbdurrahmanWahid (Gus Dur), Jaksa Agung Marzuki Darusman, dan mantan Jampidsus Antonius Sujata adalah nama-nama yang tidak dapat dilupakan dalam proses pendiriannya (begitulah kisah soal ini). Antonius Sujata kemudian didapuk sebagai ketua periode pertama.

Setelah perkembangan demi perkembangan, komisi ini bertransformasi menjadi Ombudsman Republik Indonesia melalui UU No. 37/2008. Perkembangan kemudian setahun kemudian melalui UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Tujuan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dimaksud adalah apakah pelaksanaan wewenang oleh pejabat/tata usaha negara telah sesuai dengan maksud/tujuan pemberian; apakah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik; kemungkinan kendala/kelemahan serta kesulitan dalam pelaksanaan wewenang untuk kemungkinan perubahan untuk perbaiakan serta mencegah pengulangan; melindungi hak asasi manusia dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, dan menghindari perbuatan pemerintahan yang dapat merugikan kepetningan masyarakat/meminimalisir.

Asas pelayanan publik sebagaimana UU No. 25/2009) adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipastif, persamaan perlakuan (non diskriminasi), keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Azas adalah sekaligus alat uji apakah norma yang ada telah sesuai.

UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa tujuan pelayanan publik (1) hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, (2) penyelenggaraan yang layak sesuai asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, (3) sesuai dengan uu, dan (4) perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan bermakna sebagai visi bersama pelayanan publik.

PP 38/2007 menyebutkan bahwa pelayanan publik meliputi 10 sektor (dari administrasi surat menyurat bagi kepentingan warga masyarakat dst), sedang UU 25/2009 menyatakan pelayanan publik setidaknya ada 13 sektor utama ditambah istilah strategis lainnya (infrastruktur?)

Dalam kurung dari penulis hendak mempertanyakan, apakah urusan infrastruktur adalah layanan publik yang dapat ditanyakan, dikomplain, atau bahkan digugat. Sebagaimana konsepsi yang ada, bahwa ada istilah constitusional complaint dan constitusional question. Ingatan saya melayang ke banyak foto dan video anak-anak sekolah yang bergantungan di jembatan darurat, dan tidak aman.

Memperhatikan bahwa usia ombudsman ini, perwakilan negara urusan pelayanan publik, telah memasuki dua dasawarsa (20 tahun) dengan kepemimpiann yang terus berganti, maka mestinya perannya juga sumbangsihnya juga semakin besar untuk kesejahteran rakyat. Muara pelayanan publik adalah menuju kesejahteraan umum sebagaimana pembukaan konstitusi.

Jika masih ada masyarakat bahkan mengeluhkan untuk layanan publik yang mendasar sekalipun, maka salah satu pihak yang bertangung jawab itu adalah ombudsman negara secara kelembagaan. Mereka gagal mendesain, memberdayakan, memfungsikan, lembaga ini semestinya seagaimana filosofi pendiriannya, sebagai wakil negara ntuk mengawasi pelayanan publik bagi masyarakat.

Jangan sampai, kelembagaan negara sepeti ini hanya menjadi ruang mencari kerja karena keasyikan menikmati uang negara sebagai pejabat ditempat lain, dan meneruskannya di lembaga ini, atau hanya sekadar lompatan untuk lompatan yang lain.

Penutup
Perubahan adalah kebutuhan. Itu berarti ada indikator yang dibuat untuk menilai, apakah dari sisi kepuasan pelanggan, dsbnya. Jika masih manual- sebagaimana selama ini, dan masih banyak tempat, tujuan pelayanan publik sulit tercapai, pelayanan publik sebagai sarana kesejahteraan, sebagai fungsi pemerintahan, sebagai upaya daya jangkau, dan pendekatan layanan sulit dicapai.

Maka segala aspek layanan publik mesti berbenah, bukan sekadar dasar kebijakan perbaikan layanan publik, tetapi hingga ke mentalitas pengelola pelayanan yang perlu membangun kesadarannya, lebih dari sekadar pelayanan publik sebagai pekerjaan atau tugas rutin, tanggung jawab, tetapi kesadaran bahwa wajah depan atau awal pemerintahan adalah di ruang pelayanan publik.

Maka inovasi diperlukan paling tidak oleh pemerintah daerah berbagai tempat yang merupakan penyedia pelayanan dasar paling uatama bagi masyarakat, semisal pernyataan dan deklrasi bahwa kantor ini (pelayanan publik) dalam pengawasan ombudsman (dengan mencantumkan nomor perwakilan daerah misalnya).

Saya belum mendapati kantor layanan publik dengan banderol perwakilan ORI setempat, dengan pernyataan bahwa kantor tersebut dalam pengawasan otorisasi terkait. Semestinya ini dilakukan, bukan sekadar konteks inovasi pelayanan, tetapi memastikan bahwa pelayanan dimaksud dalam pengawasan wakil negara yang diberi mandat perundang-undagan.

Kunci pokok layanan publik, adalah akses informasi, baik pengguna (users) maupun provider (pengelola). Mereka yang melayani orang lain mesti sadar sepenuhnya, bahwa mereka sedang melayani dan bukan untuk dilayani, maka kesadaran sedang menjalankan mandat tugas pemerintahan yang melayani mesti diutamakan. Perubahan paradigma dan mentalitas adalah kuncinya.

Tiada pelayanan publik yang baik jika satu pihak bermentalitas menunggu imbalan atas jasanya (diluar biaya resmi yang ditetapkan) dan pihak lain bermental tukang suap agar kepentingannya cepat diselesaikan.

Maka diperlukan kecepatan akses data yang terkoneksi dengan layanan publik lainnya. Sebaik atau buruk tindakan pelayanan publik yang dibayangkan akan memberi kesan awal dari gambaran umum pemerintahan.

Untuk tegaknya pelayanan publik yang baik, hendaknya berbagai celah yang mungkin dapat dijadikan pintu masuk adanya penyimpangan harus ditutup rapat-rapat.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy