Dugaan Oknum Polisi Minta Duit, Pengamat Hukum Pidana : Termasuk Kategori Tindak Pidana dan Tipikor – Kendari Pos
Nasional

Dugaan Oknum Polisi Minta Duit, Pengamat Hukum Pidana : Termasuk Kategori Tindak Pidana dan Tipikor


KENDARIPOS.CO.ID — Perilaku lima oknum polisi telah mencoreng citra Polda Sultra. Direktur Ditresnarkoba Polda Sultra Kombes Pol M Eka Fhaturrahman tak terima anak buahnya berbuat tak terpuji dan melaporkan kepada Propam Polda Sultra. Sikap Kombes Pol M Eka Fhaturrahman diapresiasi publik di Sultra namun pada sisi lain, perilaku oknum personel Ditresnarkoba Polda Sultra harus dibayar mahal. Mereka dalam proses pemeriksaan Propam.

Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Meski satu oknum perwira dan empat oknum brigadir kini dijerat pasal pelanggaran kode etik oleh Propam Polda Sultra namun bagi pengamat hukum pidana Sultra, Dr.Hariman Satria, perilaku oknum personel Ditresnarkoba Polda Sultra meminta uang sebagai “mahar” atau uang “atur damai” untuk penghentian kasus penanganan narkoba, sangat mencoreng intitusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum.

Yang bersangkutan harus bertanggungjawab untuk menebus kesalahan yang dilakukan. Tidak hanya dikenakan sanksi atas dasar pelanggaran kode etik semata. Melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan, bisa dikategorikan bagian dari tindak pidana.

“Tidak cukup jika hanya dihukum atas pelanggaran kode etik semata. Mengingat yang dilakukan lima personil itu diduga meminta uang. Dengan tujuan agar kasus yang ditangani menjadi terhenti. Hal itu bukan saja melanggar kode etik atas jabatan mereka, namun juga termasuk kategori tindak pidana,”kata Dr. Hariman Satria kepada Kendari Pos, Rabu (16/9).

Di satu sisi pelanggaran dilakukan, jika uang yang diberikan itu atas inisiatif dari kelima penyidik maka pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori pemerasan jabatan. Karena menggunakan kewenangan jabatan yang melekat pada diri mereka untuk memeras orang lain. Sehingga dapat dikenakan pasal pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

“Isi pasal itu menjelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,”terang Dr.Hariman Satria yang juga pegiat anti korupsi di Sultra.

Dr.Hariman Satria menjelaskan, jika uang yang diberikan itu atas dasar inisiatif pelaku yang ditangkap dengan tujuan agar dilepas, maka jenis pelanggarannya terkategori suap atau bisa pula gratifikasi. Karena memberikan sejumlah uang kepada penyidik agar kasusnya dihentikan.

“Hukumannya bisa dikenakan pasal 12 huruf a dan huruf b UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor. Pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Dengan penjara paling singkat empat tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Dan pidana denda palimg sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,”jelas akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari itu.

Menurut Dr.Hariman Satria sebagai bentuk tanggung jawab moril maka Ditresnarkoba Polda Sultra harus meminta maaf kepada keluarga pelaku atas sikap anak buahnya yang inprosedural. Termasuk meminta maaf kepada publik atas pelanggaran ke lima personelnya dalam bertugas.

“Tujuannya untuk menjadi pembelajaran dan agar pandangan publik terhadap penegak hukum tidak pesimis. Dalam artian agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum khususnya Polda Sultra berangsur pulih. Dan semoga kedepan tidak lagi kejadian yang serupa,”tandas Dr.Hariman.

Untuk diketahui, lima oknum personel Ditresnarkoba Polda Sultra diduga meminta uang sekira Rp 50 juta saat menangani pengembangan kasus narkoba di Kecamatan Ladongi, Kolaka Timur pada 31 Agustus 2020. Uang dalam jumlah banyak itu diduga sebagai “mahar” untuk menghentikan kasus narkoba yang sedang diusut.

Direktur Ditresnarkoba Polda Sultra Kombes Pol M Eka Faturrahman mengaku tidak bakal menutup-menutupi keterlibatan anggotanya yang diduga terlibat pelanggaran. Jika memang terbukti kelimanya meminta duit pada penanganan kasus yang ditangani maka akan segera diproses.

Saat mendengar informasi itu, ia lalu meminta keterangan kepada mereka yang ikut melakukan penggerebekan. “Kita sudah minta juga keterangannya. Kebetulan saya yang pimpin sendiri. Namun selanjutnya kita limpahkan ke Propam. Selanjutnya teman-teman bisa konfirmasi ke sana,” ujarnya. (m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy