DPRD Sorot Konser Musik di Kampanye – Kendari Pos
Politik

DPRD Sorot Konser Musik di Kampanye

KENDARIPOS.CO.ID — Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 memperbolehkan konser musik dalam kampanye Pilkada Serentak 2020. DPR menilai hal tersebut sebagai bentuk kekonyolan di tengah pandemi Covid-19. Karena itu harus dilarang.

“Pembolehan ini konyol. Mengatur konser hybrid juga tidak mudah. Kalau dilakukan hybrid, silakan saja. Maksimal 100 yang hadir fisik. Sisanya virtual. Jika tidak, harus dilarang,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR, Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (16/9).

Menurutnya, konser musik untuk kampanye di masa pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan klaster baru. Politisi PKB ini merasa aneh soal aturan KPU yang membolehkan konser musik maksimal dihadiri 100 orang. “Pasti berpotensi menjadi kluster. Kalau tidak bisa menjamin bebas kerumunan, sekalian saja konser ini dilarang,” paparnya. Penyelenggara pemilu diminta tidak main-main dengan nyawa manusia.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, meski aturan membolehkan, namun konser musik untuk kampanye Pilkada 2020 sebaiknya dihindari. Dasco menilai ada aturan soal izin keramaian yang harus dipatuhi di daerah. Politisi Partai Gerindra tersebut meminta aparat yang mengeluarkan izin keramaian harus mempertimbangkan kondisi pandemi.

“Penyelenggara pemilu dan pihak yang mengeluarkan izin keramaian juga harus melihat apakah di tempat tersebut masyarakatnya bisa terkendali atau justru zona COVID-nya tinggi. Ini harus menjadi pertimbangan,” ujar Dasco.

Seperti diketahui, dalam PKPU Nomor 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 disebutkan beberapa kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye. Diantaranya rapat umum, kegiatan kebudayaan hingga konser musik. Sedangkan pada ayat 2, diterangkan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi jumlah orang sebanyak 100 orang. Serta tetap menerapkan protokol kesehatan.

Komisioner KPU RI, I Dewa Raka Sandi menyatakan aturan tersebut memang ada ketentuan peraturan UU. KPU, sebagai penyelenggara tidak bisa mengubah dan menghilangkannya. “Karena ini aturan, maka sebagai penyelenggara KPU tidak berwenang mengubahnya. Namun, KPU akan mengaturnya secara lebih rinci sesuai standar protokol kesehatan,” jelas Raka Sandi. (fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy