Dana Awal Kampanye Rusman-Bachrun Rp 100 Juta – Kendari Pos
Politik

Dana Awal Kampanye Rusman-Bachrun Rp 100 Juta

KENDARIPOS.CO.ID — Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) duet LM Rusman Emba-Bachrun Labuta senilai Rp 100 juta disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna. Sebab pasangan tersebut sudah memulai tahapan kampanye sejak 26 September. Adapun LM. Rajiun Tumada – La Pili baru akan melaporkan dana awal kampanye jika telah ditetapkan sebagai pasangan calon, 1 Oktober mendatang.

La Ode Muhammad Aksar Adi Jaya, SH

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Muna La Ode Muhammad Aksar Adi Jaya, SH
menerangkan, LADK Rusman-Bachrun diserahkan 25 September lalu. Penyerahan LADK pasangan tersebut lebih awal karena mengikuti tahapan masa kampanye secara normal.

Sementara Rajiun-La Pili, baru wajib menyerahkan LADK paling lambat 3 Oktober 2020. Karena mesti lebih dulu ditetapkan sebagai pasangan calon dan pengambilan nomor urut, 1 Oktober. Jadwal tahapan yang berbeda tersebut karena LM. Rajiun sempat terpapar Covid-19 berdasarkan hasil swab yang dikonfirmasi Dinas Kesehatan Sultra sehingga harus menjalani masa karantina kesehatan dan jadwalnya tahapannya mengalami penyesuaian.

Ia menguraikan, sebelum mengikuti masa kampanye, setiap pasangan calon memang diwajibkan menyerahkan laporan dana kampanyenya. Pasangan calon juga wajib membuka rekening khusus dana kampanye pada saat ditetapkan sebagai calon atau paling lambat sehari setelahnya. Laporan itu diserahkan kepada KPU sebagai syarat memulai masa kampanye.

Laporan dana kampanye sendiri terdiri atas tiga dokumen. Masing-masing, LADK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Dana itu disimpan di rekening khusus dana kampanye (RKDK) atas nama pasangan calon. “Rekening harus dibuka pada Bank Umum. Hanya dibolehkan ada satu rekening untuk setiap pasangan calon,” paparnya.

Katanya, penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon juga diatur dengan ketat. Untuk sumbangan perseorangan atau orang per orang dibatasi paling banyak Rp 75 juta. Sedangkan dari partai, kelompok atau badan hukum swasta dibatasi maksimal Rp 750 juta. Pasangan calon tidak dibenarkan menerima sumbangan dana dari instansi pemerintah atau dari pihak asing. “Jumlah sumbangan akan terbaca pada saat pembukuan di RKDK. Jadi nanti akan diaudit,” paparnya.

Ia melanjutkan, ketiga dokumen keuangan kampanye itu wajib dilaporkan kepada KPU Muna dengan jadwal yang diatur. Untuk LADK diserahkan sehari sebelum memulai masa kampanye. Sedangkan pembukuan LPSDK dapat dilaporkan pada sehari sebelum kampanye atau paling lambat tanggal 30 Oktober 2020. Sementara dokumen LPPDK baru diserahkan ke KPU paling lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir atau tanggal 6 Desember 2020. Selanjutnya, laporan dana kampanye itu akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pemenang lelang dimulai 7 Desember. Hasil audit diserahkan ke KPU Muna pada 21 Desember. “Hasil audit KAP itu berbentuk predikat patuh atau tidak patuh yang akan diserahkan ke pasangan calon dan diumumkan oleh KPU,” pungkasnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy