Counter Prostitusi Lewat Sosialisasi Reproduksi Aman, Oleh : Wulan Amalia Putri, S.S.T. – Kendari Pos
Opini

Counter Prostitusi Lewat Sosialisasi Reproduksi Aman, Oleh : Wulan Amalia Putri, S.S.T.


KENDARIPOS.CO.ID — Aktivitas esek-esek di tempat wisata di Kota Kendari menuai perhatian publik. Menghadapi masalah ini, berbagai pihak berkontribusi untuk memberikan solusi. Aliansi Perempuan (Alpen) Sulltra bahkan melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang kesehatan reproduksi di tempat-tempat hiburan. Kegiatannya yakni memberikan edukasi mengenai penyuluhan kesehatan reproduksi yang aman.

Wulan Amalia Putri, S.S.T. (Pemerhati Masalah Sosial)

Sosialisasi mengenai reproduksi aman sering kali menjadi solusi masalah prostitusi. Ini dianggap sebagai langkah pencegahan agar pelaku prostitusi tidak menyebabkan masalah lain seperti Penyakit Menular Seksual (PMS) ataupun HIV/AIDS. Sebab jika hal tersebut terjadi, kondisi masyarakat akan semakin buruk. Tetapi perlu dilihat apakah edukasi reproduksi aman ini relevan dengan akar masalah prostitusi?

Berbicara mengenai akar masalah, pelaku prostitusi sering kali menjadikan ekonomi sebagai masalah pokok yang membuat mereka melakoni pekerjaan sebagai PSK. Apalagi disituasi pandemi Covid-19 saat ini, kondisi ekonomi memang sedang tidak stabil. Tidak main-main, tarif yang dipasang oleh pelaku prostitusi dari kalangan mahasiswa ini berkisar antara Rp.500 ribu sampai dengan Rp. 1 juta sekali kencan.

Masalah prostitusi bukan hal baru dihadapi masyarakat dan bangsa ini. Tahun demi tahun berlalu dan masalah prostusi masih menjadi momok dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat pun seolah sudah terbiasa dengan hal ini. Anomali dosa namun terdsak kebutuhan hidup menjadi alasan klasik yang sering dikemukakan oleh para PSK.

Padahal, dampak yang disebabkan oleh aktivitas prostitusi ini cukup banyak, baik dampak fisik maupun psikologis. Salah satu dampaknya berkaitan dengan kesehatan mental wanita yang juga berkaitan dengan dampak lainnya. Situs dosenpsikologi.com menuliskan beberapa dampak kesehatan mental yang dapat dirasakan oleh para PSK. Dampak tersebut antara lain hilangnya harga diri, dihantui perasaan bersalah, munculnya penyakit seksual, mengalami sulit berkonsentrasi, dapat memicu tindakan kriminal dan memungkinkan mereka untuk menjauh dari lingkungan sosial.

Dampak yang diuraikan di atas tentu bukan dampak yang bisa disepelakan. Karena, dampak tersebut akan berkaitan dengan interaksi sosial PSK dengan lingkungannya. Jadi, solusi yang harus diberikan pun bukan solusi yang mempertahankan keberadaan PSK. Namun, solusi yang diberikan adalah solusi yang dapat mencegah seseorang melakukan prostitusi dan/atau mengeluarkan PSK dari aktivitas prostitusi tersebut.

Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan prostitusi memang tidak mudah. Tetapi semua kemungkinan perlu dicoba. Memberikan pengetahuan dan keterampilan ekonomi serta memperbaiki konsep diri para perempuan tentang betapa berharganya mereka, juga sangat penting. Di sisi lain, memberikan edukasi mengenai reproduksi yang aman perlu untuk dipikirkan, apakah menjadi sarana yang memudahkan dalam aktivitas prostitusi atau tidak. Apakah relevan dengan akar masalah atau tidak?

Pendekatan Religi

Pendekatan hukum untuk memberi efek jera pada pelaku prostitusi memang tidak dapat ditempuh. Sebab, aturan hukum positif Indonesia belum memuat hukum yang bisa menjerat PSK dan pengguna jasa, hanya dapat menjerat Muncikari. Kajian para ahli hukum dan pakar sosiologi masih dibutuhkan untuk mengutuhkan persoalan dalil hukum yang bisa digunakan dalam hal ini.

Namun, sebagai hamba yang bernyawa pastinya setiap manusia terikat dengan aturan Allah SWT. Dalam Islam, aktivitas prostitusi atau pelacuran disebut zina dan zina termasuk perbuatan dosa besar. Allah berfirman “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina.” (QS. Al Furqaan: 68). Ayat ini menunjukkan bahwa dosa besar setelah menyekutukan Allah adalah membunuh tanpa alasan dan berzina.

Karena zina begitu fatal dalam pandangan Islam, maka solusi komprehensif atas aktivitas prostitusi sangat dibutuhkan. Kualitas ekonomi yang baik, pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, keadilan hukum dan interaksi sosial yang sehat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh Pemerintah agar seseorang tidak tergiur untuk menjajaki dunia prostitusi sebagai solusi bagi persoalan hidup mereka.

Dalam Islam misalnya, kualitas ekonomi yang baik dapat terwujud karena terjadinya kategorisasi kepemilikan. Yakni, kepemilikan umum (milkiyahal-ammah), kepemilikan negara (milkiyahda-daulah) dan kepemilikan pribadi (milkiyahal-fardiyah). Dengan kategorisasi ini maka tidak ada kebingungan dalam kepemilikan aset dalam negara.

Aset seperti tambang emas, gas bumi ataupun minyak yang berlimpah tidak dikelola oleh individu ataupun swasta. Sumber Daya Alam ini akan dikelola oleh negara untuk rakyat. Adapun aset milik individu seperti tanah, tetap akan dikontrol oleh negara. Dalam arti, jika tanah tersebut tidak dikelola dan menjadi tanah mati, maka akan dikelola oleh negara dan dikembalikan pada individu yang mampu mengelolanya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi akan terus berjalan.

Dari sisi pendidikan, Islam menanamkan konsep diri yang berbasis aqidah dalam diri setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Pendidikan adalah untuk mengembangkan kapasitas individu dan negara untuk menjadi pribadi yang taat akan Syariah, seluruh aturan Allah SWT. Hal ini akan memiliki relevansi dengan munculnya rasa malu dalam melakukan interaksi sosial. Malu kepada Allah ketika tidak menaati Syariah dan berbuat maksiat, termasuk prostitusi. “Sifat malu tidaklah kedatangan kecuali kebaikan.” (HR. Bukhari 6117)

Sementara itu, sanksi bagi aktivitas maksiat –apapun bentuknya- sudah ditetapkan dalam Islam. Pezinaal-Muhshan (bagi yang telah menikah) adalah dirajam (dilempar dengan batu) sampai mati. Sedangkan bagi pelaku zina yang belum menikah (al-Bikr) adalah dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali.

Namun, sanksi dalam Islam tidak diterapkan begitu saja. Sebab, dalam Islam ada pula mekanisme pembuktian (albayyinah). Islam tidak akan memberi sanksi tanpa memperoleh bukti yang kuat sebagai dasar untuk menjalankan sanksi. Pertama, perzinahan hanya bisa dibuktikan dengan pengakuan sang pelaku zina telah mengakui melakukan perzinahan tersebut. Cara kedua adalah dengan bukti kesaksian empat lelaki dewasa yang menyaksikan langsung tindakan perzinahan. Apabila terjadi tuduhan salah atau palsu, berakibat hukuman 60 kali dera atau Cambuk.

Uraian ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara akar masalah dengan solusi yang diberikan oleh Islam. Artinya, Islam terlebih dahulu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai tindakan pencegahan atau preventif, melakukan tindakan Rehabilitatif dan juga kuratif (penyembuhan) dengan berbagai mekanisme yang ada.Dengan demikian, aktivitas kemaksiatan dapat ditekan dan masalah sosial dapat dicegah. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy