BUMD Problem Solving Pertahanan Ekonomi Publik, Oleh : Dr. Hj. Dewi Maharani, S.IP., M.Si – Kendari Pos
Opini

BUMD Problem Solving Pertahanan Ekonomi Publik, Oleh : Dr. Hj. Dewi Maharani, S.IP., M.Si

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Usaha Milik daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang dikelola, dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah (Pemda). Sebagian besar bahkan secara keseluruhan modalnya berasal dari negara, yang diambil dari pendapatan masing-masing daerah. Dengan kata lain BUMN dan BUMD adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Hal yang membedakan adalah kepemilikan dan skala yang diperbolehkan.

Dr. Dewi Maharani, S.IP., M.Si Dosen Pascasarjana Universitas Majalengka

BUMN adalah milik negara, dan dapat beroperasi di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan bisnisnya, sedangkan BUMD adalah milik suatu daerah tertentu dan dipisahkan dari kekayaan daerah. BUMD tersebut dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. BUMD boleh menyelenggarakan kegiatan di wilayah asalnya atau di wilayah lain dengan izin kerja sama dari Pemda tersebut. Selain itu, BUMD juga dapat pula berbentuk Perusahaan Umum daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan daerah.

Perusda adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Persero daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh daerah.

Apa yang menjadi pemikiran penulis saat itu, ternyata memang jelas bahwa BUMD, membantu meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja yang ada di daerah, membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional, meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah.

Seperti yang telah penulis paparkan di beberapa edisi Sudut Pandang di koran Kendari Pos ini yakni, masa pandemik yang berkepanjangan membuat luluh lantah berbagai sektor kehidupan dunia pada umumnya. Pun dengan Indonesia, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Bagaimana tidak, dengan adanya aturan dan batasan yang diterapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 ini, semua lini sektor tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Dampak pandemik ini sangat pahit dirasakan terutama bagi pelaku ekonomi kecil. Mereka yang hanya mengandalkan ruang lingkup pasar seadanya harus dihadapkan dilema adanya batasan-batasan yang diterapkan prokes yang notabene aktivitas masyarakat pun terbatasi sehingga pengunjung pasar dan daya tarik belanja pasar menjadi turun drastis.

Di Kabupaten Majalengka misalnya dapat akan mewujudkan pemikiran bupati yang disampaikan dalam acara Hari Jadi Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka Jawa Barat. Bupati Karna Sobahi mengatakan bahwa, ekonomi rakyat harus terus dipertahankan bagaimana pun caranya agar masyarakat tetap mampu belanja, belanja dan belanja berbagai kebutuhan hidupnya.

Pemerintah turun tangan sebagai solusi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dengan berbagai skema yang akan diterapkan sesuai arahan Presiden RI tentang peran BUMD, yang akan menjadi fasilitator penunjang pasar ekonomi rakyat, maka tentu saja kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini karena peran BUMD sangat membantu masyarakat dalam mengasistensi pelaku UMK untu meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penulis berharap bahwa yang menjadi utama dalam menyejahterakan masyarakat adalah menggenjot produk-produk lokal yang bisa dijadikan produk unggulan daerah yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat yang bisa disulap menjadi suatu produk unggulan.

Hal tersebut bisa diwujudkan, jika peran BUMD berfungsi baik dengan mendorong masyarakat menjadi pelaku UMKM dan bisnis dengan produk-produk lokal khas daerah maka ada dua hal yang yang bisa kita ambil, pertama peran BUMD memajukan pariwasata daerah dan memproklamirkan kebudayaan daerah. Terkait hal ini jika BUMD dapat memainkan perannya sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat, bukan fasilitator politik.

Tentu saja, tidak tertutup kemungkinan jika penulis katakan bahwa BUMD adalah problem solving dari ketahanan ekonomi publik yang didukung oleh regulasi sebagaimna Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000–2004 yang menyatakan antara lain bahwa, perwujudan otonomi daerah dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah dilaksanakan melalui berbagai arah kebijakan.

Utamanya (a) mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, serta berbagai lembaga ekonomi dan masyarakat di daerah; (b) melakukan pengkajian dan saran kebijakan lebih lanjut tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah provinsi, daerah Kabupaten dan kota serta daerah perdesaan; dan (c) mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya di daerah.

Terkait dengan itu maka yang menjadi pertanyaan kita tentang bagaimana sumber penerimaan daerah keseluruhannya dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi ini adalah: (a) Pendapatan Asli daerah; (b) Dana Perimbangan; (c) Pinjaman daerah dan (d) Lain-lain penerimaan yang sah. Dan sumber PAD tersebut meliputi: (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan (d) lain-lain PAD yang sah.

Sehubungan dengan itu, sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil BUMD telah berjalan sejak lama, namun beberapa BUMD tidak berjalan dengan baik. Padahal jika BUMD diperankan dalam menunjang keuangan daerah sebagaimana dikemukakan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Mengingat pengaruh dampak ekonmi di masa pandemik Covid-19 yang masih berkepanjangan, dipandang cukup pentingnya peran BUMD sebagai salah satu sumber PAD di daerah, akan menjadi benteng pertahanan ekonomi publik. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy