BLU Sebagai Institusi Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat, Oleh : M Agus Lukman Hakim – Kendari Pos
Opini

BLU Sebagai Institusi Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat, Oleh : M Agus Lukman Hakim

M Agus Lukman Hakim, Kabid PPA I Kanwil DJPb Provinsi Sultra

KENDARIPOS.CO.ID — Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja. Ini penting, agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat penting. Karena kebutuhan dana yang makin tinggi, tapi sumber daya pemerintah terbatas. Penganggaran ini dilaksanakan pemerintahan modern di berbagai negara. Mewirausahakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma untuk mendorong peningkatan pelayanan oleh pemerintah.

Penganggaran berbasis kinerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 68 dan Pasal 69 memberikan arahan baru, bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Seringkah kita mendengar kata BLU. Apa itu BLU? Badan Layanan Umum (disingkat BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah. Dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berupa penyediaan barang dan/atau jasa, yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BLU di daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (disingkat BLUD).

BLU merupakan suatu produk dari reformasi keuangan .Adanya reformasi keuangan berdampak pada kegiatan pelayanan BLU/BLUD kepada masyarakat. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang kini lebih mengedepankan efisiensi maupun efektivitas dan produktivitas pelayanan masyarakat, alih-alih mencari keuntungan. Adanya pola pengelolaan keuangan (PPK) BLU ini diharapkan dapat diimplementasikan pada seluruh BLU maupun BLUD.

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Karakteristik BLU ada 5 yaitu pertama, berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. Kedua, menyediakan barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat. Ketiga, tidak mengutamakan mencari keuntungan. Keempat, memiliki prinsip efisiensi dan produktivitas, dan kelima, pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU.

Syarat Menjadi BLU

Tidak semua satker yang memiliki PNBP bisa menjadi satker BLU. Ada beberapa persyaratan agar satker yang memiliki PNBP bisa menjadi satker BLU yaitu: Persyaratan Substantif: Pertama, Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan beberapa hal: Penyediaan barang atau jasa layanan umum. Seperti pelayanan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan (litbang); Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet); Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah. Kedua, Bidang layanan umum bersifat operasional, menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods). Ketiga, Dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan.

Persyaratan Teknis

Pertama, Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Kedua, kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Persyaratan Administratif

Pertama, Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Kedua, Pola tata kelola. Ketiga, Rencana strategis bisnis. Keempat, Laporan keuangan pokok. Kelima, Standar pelayanan minimal; dan Keenam, Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Badan Layanan Umum dapat diidentifikasi dalam tiga rumpun utama, yaitu: 1). Rumpun Kesehatan: terdiri dari Rumah Sakit dan Balai Kesehatan yang dibina oleh Kemenkes, Rumah Sakit TNI, dan Rumah Sakit Polri. 2). Rumpun Pendidikan: terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, Politeknik Kesehatan, serta Politeknik dan Balai Pendidikan Lainnya. 3). Rumpun Lainnya: terdiri dari BLU Pengelola Dana, BLU Pengelola Kawasan, BLU Pengelola Aset, Bandara, serta Penyedia Barang dan Jasa Lainnya.

Gambaran BLU di Sulawesi Tenggara

  1. Jumlah satker BLU Pusat tahun 2020 telah mencapai 243 BLU yang berasal dari 18 Kementerian/Lembaga/Dewan Kawasan. Dua diantaranya berada di Sulawesi Tenggara yaitu: a). Universitas Halu Oleo (BLU Pendidikan) dan; b. Rumah Sakit Bhayangkara Kendari (BLU Kesehatan). 2). Adapun BLU Daerah di Sulawesi Tenggara berjumlah 14 dengan rincian sebagai berikut: a). RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara; b). RSUD Abunawas Kota Kendari; c). Pelayanan Kredit “HARUM” Kota Kendari.

d). Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gularaya Kota Kendari; e). RSUD Kab. Konawe; f). RSUD Kab. Konawe Selatan
g). RSUD Kab. Konawe Utara; h). RSUD Benjamin Guluh Kab. Kolaka; i). RSUD Kab. Kolaka Timur; j). RSUD H. M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; k). RSUD Kab. Bombana; l). RSUD Kota BauBau; m). RSUD Kab. Wakatobi; n). RSUD Kab. Muna. Terdiri 12 BLUD bidang kesehatan, dan 1 BLUD bidang pengelolaan dana dan 1 BLUD bidang lainya. Di sini penulis mencoba mengulas profile singkat-satker satker yang sudah menjadi BLU Pusat di Sulawesi Tenggara yaitu :

Universitas Halu Oleo (BLU Pendidikan)

Universitas Halu Oleo (UHO) didirikan pada Tahun 1964 sebagai Perguruan Tinggi Swasta filial dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar yang menempati areal ± 250 Ha, yang berjarak 14 Km dari pelabuhan laut teluk Kendari. Universitas Halu Oleo ditetapkan sebagai PK-BLU dengan Keputusan Menteri Keuangan No.30/KMK.05/2010,tanggal 26 Januari 2010.

Sejak itu dari tahun ke tahun terus berbenah dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan dan layanan tridharma khususnya di Sulawesi tenggara sesuai Visi UHO 2024: Menjadi perguruan tinggi unggul di Indonesia, bermartabat, berbudaya akademik, menghasilkan SDM cerdas komprehensif dalam pengembangan kelautan dan perdesaan.

DIPA Pagu Anggaran Universitas Halu Oleo TA 2020 sebesar Rp 463.203.669.000,- yang terdiri sumber RM sebesar Rp.218.469.743.000 dan PNBP sebesar Rp.244.733.926.000, Pagu Anggaran tersebut terdistribusi pada Kegiatan Rutin Belanja Pegawa adalah sebesar Rp.171.226.594.000,- Belanja Barang Rp.226.241.585.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.65.735.490.000,- .

Seiring dengan pengucuran dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pemberlakuan Uang Pangkal bagi Mahasiswa Baru 2018/2019 jalur SMMPTN, maka penerimaan yang berasal dari dana masyarakat terus dilakukan penyesuaian oleh Universitas Halu Oleo.

Hal ini untuk mengurangi beban masyarakat dengan subsidi silang dan mendukung tercapainya visi misi pendidikan tinggi serta implementasi Renstra UHO 2020-2024.Target tahun 2020 meliputikegiatanPeningkatanLayananTridharmaPerguruan Tinggi (LayananPendidikan, Penelitian, PengabdianMasyarakat, Sarana/PrasaranaPendukungPembelajaransertaDukunganLayananPembelajaran)dengansumber dana rupiah murnidan PNBP.

Rumah Sakit Bhayangkara Kendari (BLU Kesehatan)

Rumah Sakit Bhayangkara Kendari berdiri tahun 1981. Namun baru pada 25 Oktober 1989 diresmikan dan merupakan salah satu rumah sakit pemerintah telah ditetapkan sebagai BLU. Rumah sakit ini telah menerapkan standar akuntansi rumah sakit yang telah berlaku umum. Meskipun demikian, Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tetap mengkonsolidasikan laporan operasionalnya dan laporan keuangan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebab, sebagian dana operasional dan investasi berasal dari dana APBN pemerintah sebagai pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja dari pemerintah. Pada tahun 2016 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/ 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Kendari Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Instansi Pemerintah Yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

DIPA Pagu Anggaran Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Tahun TA 2020 sebesar Rp 30.645.328.000,- yang terdiri sumber RM sebesar Rp.4.121.928.000 dan PNBP sebesar Rp.26.523.400.000, Pagu Anggaran tersebut terdistribusi pada Kegiatan Rutin Belanja Pegawai adalah sebesar Rp.2.661.961.000,- Belanja Barang Rp.27.683.367.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.300.000.000,-.

Target tahun 2020 adalah : Pengembangan layanan unit kompartemen dokpol yang direncanakan menjadi pusat pelayanan forensik di Sulawesi Tenggara, Pengembangan Instalasi Gawat darurat, Pengembangan bagian kebidanan dan kandungan, Mengoptimalkan pelayanan ICU, Pengembangan ruang perawatan dan Pengembangan pelayanan Rawat Jalan ( Polispesialis) di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari.

Peran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur pokok-pokok pengelolaan keuangan BLU yang antara lain mengatur bahwa pembinaan pengelolaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedang pembinaan teknis dilakukan oleh menteri teknis yang bersangkutan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Selanjutnya dalam ketentuan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, satuan organisasi tingkat kantor pusat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembinaan itu adalah Direktorat Pembinaan Keuangan BLU (PK-BLU).

Ditingkat kantor daerah fungsi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) itu juga dijalankan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP maka satker BLU setiap triwulan meyampaikan SPM Pengesahan kepada KPPN selaku kuasa BUN di daerah, berdasarkan SPM Pengesahan dimaksud KPPN menerbitkanSP2D sebagai pengesahan atas penggunaan PNBP tersebut. Untuk satker BLU Pusat Universitas Halu Oleo dan Rumah Sakit Bhayangkara Kendarimasuk dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Tenggara dan KPPN Kendari.

Jadi apabila ada suatu Satker/Instansi Pemerintah pengelola PNBP di Propinsi Sulawesi Tenggara ingin ditetapkan menjadi Satker BLU agarmengajukan usulan kepada Menteri Keuangan. Usulan penetapan menjadi Satker BLU diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri dokumen persyaratan administrative,apabila berdasarkan penilaian Menteri Keuangan, satker/Instansi Pemerintah tersebut memenuhi persyaratan subtantif, teknis dan administrative maka satker tersebut dapat ditetapkan menjadi satker BLU . (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy