Bawaslu Akui Belum Sanksi Cakada Pelanggar Prokes – Kendari Pos
Nasional

Bawaslu Akui Belum Sanksi Cakada Pelanggar Prokes

KENDARIPOS.CO.ID — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengakui bahwa kepala darah pelanggar protokol kesehatan (Prokes) belum mendapatkan sanksi. Adapun pelanggaran prokes, terjadi saat para bakal calon kepala daerah tersebut, melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada 4-6 September 2020.

Warga berkebutuhan khusus mengikuti Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi Covid-19.

Afifuddin mengatakan, pihaknya belum menjatuhkan sanksi tersebut, karena belum adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13/2020, tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi Bencana Nonalam Covid-19. “Karena dari sisi pengaturan menindak kerumunan itu belum ada,” ujar Afifuddin dalam disukusi secara virtual di Jakarta, kemarin. “PKPU 13 itu belum ada. Jadi PKPU 13 dibahas pasca kejadian itu,” imbuhnya.

Sementara, untuk mencegah penularan Covid-19, Bawaslu akan terus melakukan imbauan kepada para calon kepala daerah untuk tidak membuat acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. “Jadi yang kami dorong bagaimana kerumunan langsung bubar saat itu. Orang ribuan, Bawaslu melalui pengeras suara (mengimbau) untuk tidak berkerumun,” ungkapnya.

Sebelumnya, ?Anggota Bawaslu, Afifuddin menemukan 243 pelanggaran prokes saat pendaftaran bakal pasangan calon di KPUD. “Partai politik dan bakal pasangan calon tidak menerapkan protokol kesehatan,yaitu dengan membawa sejumlah pendukung dan melakukan pengerahan massa,” ujar Afifuddin.

Sehingga bagi Afifuddin sejatinya para partai politik dan juga bakal calon kepala daerah harus bisa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di tanah air. “Jarak antarpendukung bakal pasangan calon juga tidak terlaksana sesuai protokol kesehatan, terutama menjelang proses pendaftaran,” katanya.

?Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini? mengatakan keberhasilan negara lain seperti Korea Selatan menyelenggarakan Pemilu karena angka penularan Covid-19 bisa dikendalikan.

Sehingga masyarakat di Korea Selatan bisa percaya pada penyelenggaran Pemilu tersebut bisa berjalan sukses dan tidak perlu khawatir. ”Di luar negeri tingkat kepercayaan diri ?pada penyelenggaran Pilkada itu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada kapasitas negara untuk mengendalikan Covid-19,” ujar Titi dalam diskusi secara daring.

Namun menurut Titi, hal ini tidak berbanding lurus di Indonesia. Angka penularan Covid-19 terus naik. Sehingga Titi menilai, Indonesia tidak siap dalam menyelenggaran hajatan pemilihan kepala daerah lima tahunan ini. Sehingga, dia melihat sangat dipaksakan. “Nah posisi hari ini angka positif Covid-19 kan naik terus bahkan sudah 4000-an. Persepsi publik soal kapasitas negara soal kemampuan mengendalikan Covid-19 itu juga berkontribusi kepada kepercayaan diri mereka,” katanya.

Oleh sebab itu Titi menuturkan, Pilkada bisa berjalan berkualitas sebenarnya jawabannya hanyalah tangani Covid-19 di dalam negeri dengan baik. Sehingga masyarakat bisa percaya dan tidak takut menggunakan hak suaranya. “Jadi kalau Pilkada mau sukses. Sukses juga pengendalian Covid-19,” tegasnya.

Diketahui, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya sudah bersepakat dengan pemerintah yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak Desember mendatang.

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih trekendali, maka menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desmeber 2020,” ujar Doli.

Namun demikian, menjadi catatan bagi politikus Partai Golkar ini adalah hajatan kepala daerah lima tahunan ini harus tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga bisa mencegah penularan Covid-19. ?”Jadi dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” katanya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy