Awasi Politik Uang! – Kendari Pos
Politik

Awasi Politik Uang!

KENDARIPOS.CO.ID — Money politik alias politik uang di Pilkada merusak citra demokrasi untuk mencari pemimpin. Pasangan calon dan peserta pemilu dilarang melakukan praktik haram itu untuk mendulang suara. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra meminta masyarakat tidak tergoda atau menerima pemberian apapun dari tim kampanye paslon tertentu yang mempengaruhi pilihan.

Hamiruddin Udu

“Jika terdapat masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon yang terbukti melakukan money politik. Maka dijerat sanksi berat,” tegas Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu. Katanya, pelaku praktik politik uang, baik dari peserta pemilih maupun dari paslon dan tim kampanye, bakal dikenakan sanksi pidana penjara minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan.

Selain itu, ia menguraikan dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar. Ketentuan tersebut, tertuang pada pasal 187A Undang-Undang (UU) nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,”kata Hamiruddin Udu kepada Kendari Pos, Minggu (13/9)

Terkhusus bagi kandidat yang terbukti melakukan praktik money politik secara terstruktur, sistematis, dan masif, dapat didiskualifikasi. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 135A UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. “Jika ditemukan terdapat pasangan calon yang terpilih, namun terbukti melakukan pelanggaran politik uang, maka tidak akan dilantik,”tegasnya.

Hamiruddin Udu menjelaskan, pihaknya akan senantiasa bergerak intens dan masif memantau kontestasi pilkada yang puncaknya digelar 9 Desember 2020 nanti. Ia mengimbau seluruh komponen yang terlibat dalam perhelatan Pilkada agar tidak melakukan gerakan politik uang. Karena figur yang melakukan politik uang akan menghasilkan pemimpin, yang nantinya hanya berpikir untuk mendapatkan ongkos politik yang telah dikeluarkan.

“Juga akan mengabaikan misi mensejahterakan rakyat dan pembangunan daerah. Selain itu, kepemimpinannya hanya untuk memikirkan kepentingan kelompoknya saja dan berpotensi melakukan korupsi, kolusi nepotisme (KKN),” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat agar turut andil dalam mengawasi jalannya pilkada, gotong royong mencegah terjadinya praktik politik uang.

Sementara itu, Koordinator Divisi pengawasan Bawaslu Sultra Munsir Salam menggariskan intens memonitoring pasangan calon dan tim kampanye ketika hendak bergerak di lapangan. Semua titik dari desa hingga kabupaten akan diawasi dengan ketat. “Kami akan berupaya maksimal melakukan pengawasan. Agar jalannya pilkada berjalan demokratis dan jauh dari praktek money politik,”harapnya. (m6/b).

1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy