Antara Investasi dan Keberlangsungan Lingkungan Hidup, Oleh: Arniaty DK, S.P., M.Si – Kendari Pos
Opini

Antara Investasi dan Keberlangsungan Lingkungan Hidup, Oleh: Arniaty DK, S.P., M.Si


KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintahan suatu negara di dunia ini selalu berlomba-lomba untuk mensejahterakan masyarakatnya (terlepas dari sekedar lipstik belaka). Untuk mewujudkannya, jalan paling utama adalah ekonomi harus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi akan tercapai manakala terjadi pertambahan produksi barang dan permintaan jasa yang tinggi.

Arniaty DK, S.P., M.Si

Dalam proses produksi tersebut setidaknya ada empat (4) agen ekonomi yang saling terhubung sebagai capital. Ada modal produksi, modal manusia, modal sosial, dan modal alam (natural capital). Dalam proses produksi yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi, natural capital masih terabaikan dibandingkan dengan modal manusia, mesin, dan kelembagaan. Padahal menyitir Alfred Marshall (1981) dalam (Yoesgiantoro, 2017:23) melihat alam tidak hanya sebagai modal tetapi justru alam sebagai modal paling awal (ultimate capital) artinya komponen paling awal dari semua komoditas yang diperdagangkan dalam perekonomian berasal dari alam-lingkungan hidup.

Lingkungan hidup selama ini hanya diposisikan sebagai penyedia bahan pendukung produksi, jadi tak lebih dari supporting system ekonomi global. Padahal seperti yang disampaikan oleh Alfred Marshall bahwa lingkungan (natural capital) adalah modal awal; jadi dalam hampir semua rantai ekonomi selalu ada keterhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan hidup. Hal ini sebagai konsekuensi dari pandangan antroposentris (manusia sebagai pusat); yang mendominasi cara pandang negara dan swasta dimana manusia dan alam adalah dua hal yang berbeda. Posisi yang berbeda ini meletakkan manusia lebih tinggi dari alam dan oleh karenanya manusia berhak menguasai alam tersebut.
Hal ini senada dengan pendapat Lynn Townsend White Jr (1907-1987) dalam karya monumentalnya“The Historical Roots of Our Ecological Crisis (1967) bahwa penyebab makin masif dan dramatisnya kerusakan lingkungan karena cara pandang yang antroposentris itu didukung ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang terbukti lebih banyak bersifat destruktif terhadap alam. White melanjutkan bahwa krisis ekologi yang dialami dunia saat itu dan hari ini – tidak sekedar akibat eksploitasi ilmu dan teknologi yang kebablasan, tetapi lebih dari itu, krisis ini pada dasarnya adalah krisis spiritual. Artinya, krisis ekologi ini berbasis pada pandangan manusia tentang alam dan dirinya.

Bagaimana dengan Indonesia? Penulis melihat krisis ekologi yang terjadi di Indonesia juga akibat dari pembangunan yang bertumpu pada cara pandang antroposentris – menjadikan alam sebagai sasaran dieksploitasi; hubungan antara subyek dan obyek pembangunan yang bersifat ko-eksistensi masih belum diterapkan walaupun gaung pembangunan berkelanjutan (masih terbatas modernisasi) sudah menggema namun masih pada sebatas retorika.

Investasi dan Lingkungan Hidup Sebuah Pilihan

Dalam satu kesempatan, Joko Widodo menyebutkan bahwa Indonesia berada dalam titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Sepintas ini sebuah pengakuan yang luar biasa dari seorang kepala negara-kepala pemerintahan, tetapi langkah kebijakan penanganannya keliru; kekeliruan itu ada dalam politik hukum perumusan RUU 2 Omnibus Law. RUU ini justru berpotensi mereduksi lingkungan dan mengabaikan masyarakat sipil.

Merujuk UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian ini didasarkan pada semangat perlindungan terlebih dahulu dan selanjutnya diikuti oleh pengelolaan yang tepat.

Sementara dalam omnibus law aspek perlindungan lingkungan hidup kurang mendapatakan perhatian serius. Sebagai contoh dalam RUU ini izin lingkungan dihapuskan, diganti dengan persetujuan lingkungan, persetujuan lingkungan yang dimaksud adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Padahal dalam UU PPLH, izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam prosesnya pun baik wajib Amadl atau UKL-UPL disederhanakan.
RUU Omnibus Law juga mengaburkan norma Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak). Ketentuan Pasal 88 UU PPLH direduksi dan dikaburkan tafsirnya dengan menghilangkan unsur tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penghilangan unsur ini dikhawatirkan dalam praktik peradilannya mempersulit pengoperasian sistem pertanggungjawaban, dimana pembuktiannya kembali konvensional dengan mewajibkan kepada penggugat untuk membuktikan unsur kesalahan, baik sengaja ataupun lalai terhadap pelaku usaha yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Dalam konteks Otonomi Daerah, omnibus law menabrak UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 18 Ayat (5) yang berkaitan dengan “otonomi daerah”. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU pemerintahan daerah dengan jelas menyebtukan bahwa urusan “lingkungan hidup” termasuk kedalam “urusan kongruen”, yaitu urusan yang dibagi kewenangannya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Omnibus Law (Pasal 29 dan Pasal 30) turut menghapus semua kelembagaan Komisi Penilai Amadl (KPA) baik di Pusat maupun daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain KPA, kewenangan pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang terkait pengambilan keputusan kelayakan lingkungan (Pasal 24, Ayat 3 dan 4 dan Pasal 31) juga dihapus.

Hal lain yang juga dihapus adalah kewenangan pemerintah daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 63 huruf a s.d. z, aa) dan dalam pengawasannya (Pasal 71 Ayat 1 sampai Ayat 4). Namun kewajiban pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk membantu menyusun dokumen lingkungan hidup (Amdal/UKL-UPL) bagi usaha kecil dan mikro tidak dicabut. Tentu ini sebuah paradoks dan di luar logika.

Implikasi Omnibus Law pada Lingkungan Hidup

Berdasarkan Laporan WALHI (2020:7), dari total 3,4 juta hektar hutan bakau di wilayah pesisir, lebih dari separuhnya sebesar 1,8 juta hektar dalam kondisi rusak. Sebagian besar kerusakan ekosistem hutan bakau tersebut karena abrasi, tambang pasir, reklamasi, proyek infrastruktur dan pembangunan kawasan ekonomi khusus. Sayangnya dalam kebijakan pesisir, laut dan pulau kecil, pemerintah justru mengedepankan perluasan investasi dengan ragam proyek infrastrukturnya seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Persoalan tak berhenti, isu-isu lain seperti konflik agraria, privatisasi air, reklamasi, pertambangan dan perkebunan, begitupun di lingkungan perkotaan seperti persoalan sanitasi, akses air bersih, permukiman kumuh, banjir, dan polusi yang senantiasa menggerus ekosistem. Selain itu, persoalan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam di pulau-pulau kecil tak bisa dianggap remeh. Begitu juga reklamasi akan berdampak terhadap arah aliran arus air laut dan dalam jangka panjang akan mengakibatkan fungsi-fungsi dasar ekosistem pulau-pulau kecil mengalami ketidakseimbangan dalam menjaga sistem tata air, mencegah intrusi air laut, menjaga sumber ekonomi masyarakat setempat, mitigasi bencana dan menjaga sistem ekologi pulau.

Selain pertambangan dan perkebunan, pemberian konsesi seluas 4 juta hektar kepada perusahan-perusahaan pertanian skala besar seperti dalam program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Begitu juga dengan program Food Estate di Kalimantan Tengah yang berbasis korporasi sebagai investasi terintegrasi dari hulu kehilir berpotensi merusak lingkungan di Pulau yang dijuluki sebagai penyangga paru-paru dunia. Baik MIFEE maupun Food Estate merupakan bagian dari pembukaan lahan (land clearing) terbesar setelah pertambangan.
Aktivitas MIFEE berdasarkan temuan data di lapangan berdampak serius bagi ekosistem dan kelangsungan hidup masyarakat setempat dan telah terjadi pemiskinan struktural, perampasan ruang hidup dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat setempat. Mereka sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan dan malahan terusir dari tanah leluhur yang selama ini telah memberikan mereka kehidupan.

Hal yang sama bisa diajukan dalam program Food Estatate di Kalimantan Tengah yang sedang berlangsung. Belum lagi kasus Rembang, Pati, dan lumpur Lapindo adalah persoalan-persoalan nyata pengrusakan lingkungan di Indonesia. Berkenaan dengan begitu banyaknya kasus-kasus membuktikan bahwa Indonesia masih dihadapkan dengan berkelindannya masalah ekologi. Isu-isu yang terus aktual ini seakan terpisah dengan visi pemerintah akan pembangunan berkelanjutan di mana targetnya adalah menuntaskan agenda Millenium Development Goals (MDGs).
Lantas bagaimana dengan kehadiran omnibus law? Apakah ada harapan lingkungan hidup lebih baik?. Dengan segala kelonggaran, menghapus dan mereduksi UU PPLH maka potensi kerusakan lingkungan yang lebih dalam sangat terbuka. Padahal perihal lingkungan hidup tidak bisa disederhanakan hanya demi mengejar investasi, aturan-aturan lingkungan hidup dimudahkan.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup bukan hanya menjadi “hak dan milik” satu atau dua generasi tetapi menjadi hak dan milik semua generasi. Jangan sampai demi kepentingan investasi, generasi saat ini akan menjadi generasi yang dicela oleh generasi yang akan datang karena tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumberdaya alam dengan merusak lingkungan hidup.

Rekomendasi

Krisis lingkungan hidup saat ini tidak bisa secara parsial, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan integratif. Harus ada perubahan cara pandang (paradigma) kemudian politik hukum lingkungan (UU) yang berbasis konstitusi hijau (meminjam terminologi Jimly Asshidddiqie) dan kebijakan-kebijakan konkrit dilandaskan komitmen moral dan etika politik yang kuat yang termanifestasi dengan menghormati manusia dan alam sebagai satu kesatuan. Artinya menjadikan alam sebagai mitra hidup, bukan objek ketamakan manusia.

Paradigma. Berpuluh-pupuh tahun paradigma modernisasi menjadi rujukan bagi negaranegara berkembang, termasuk Indonesia, dengan harapan mampu meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi terbukti gagal. Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup paradigma modernisasi ekologi yang merupakan cerminan pembangunan berkelanjutan juga tidak maksimal. Untuk itu perlu mempertimbangkan paradigma Keadilan Ekologis. Mengutip Michael Flitner dalam (Satria, 2019:5-6) ada dua macam keadilan ekologis. Pertama, keadilan distributif yang menekankan pentingnya akses masyarakat pada benefit atas pemanfaatan sumberdaya. Kedua, keadilan pengakuan yang menekankan pentingnya pengakuan terhadapa eksistensi keragaman cara masyarakat mengelola alam. Tipe keadilan ini diturunkan dari asumsi bahwa alam adalah hasil konstruksi sosial. Sejarah, pengalaman, dan budaya akan membentuk cara pandang masyarakat terhadap alam yang mungkin berbeda dari para ahli (penulis menambahkan negara) memandang alam. Artinya masyarakat memiliki cara tersendiri dalam beradaptasi dan mengelola sumberdaya alam yang bisa jadi lebih efektif. Ketidakadilan ekologis terjadi karena ada monopoli cara pandang terhadap alam – cara pandang positivistik berbasis sains dianggap paling obyektif, benar, dan universal, padahal biasanya kurang efektif. Padahal diluar sains masih ada sistem juga hidup dan berkembang dimasyarakat yang juga akurat. Untuk itu pertentangan ini harus diakhri dan mendorong kolaborasi sains dan pengetahuan lokal. Paradigama ini justru absen (tidak ada dalam RUU Omnibus Law).

Politik Hukum (UU). Bertitik tolak dari paradigma keadilan ekologis diatas, maka sebagai panduan operasional dibutuhkan politik hukum yang sejalan dengan UUD 1945. Jadi persoalan krisis lingkungan hidup bukan sekadar membuat Undang-undang, tetapi memastikan bahwa Undang-undang yang dibuat harus menempatkan aspek lingkungan-keadilan ekologis (konstitusi hijau) sebagai ruh dari UU tersebut.
Secara konstitusional, dasar hukum konstitusi hijau (green constituion) telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lebih lanjut termaktub dalam Pasal 33 Ayat 4 “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Jadi omnibus law harus didasarkan pada kedua Pasal tersebut, jika tidak kehancuran lingkungan tinggal menunggu waktu. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy