Aktivitas Tambang di Kolut Diduga Tak Berizin dan Pemicu Banjir – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Aktivitas Tambang di Kolut Diduga Tak Berizin dan Pemicu Banjir

Alat berat excavator memindahkan material yang dikeruk dari sungai ke truk pengangkut pasir di sekitar Sungai Ngapa, Jumat (25/9) kemarin.

KENDARIPOS.CO.ID — Raungan mesin penyedot pasir batu (sirtu) milik para penambang bertalu-talu. Sesekali ditimpali deru mesin alat berat belalai excavator yang terus bergerak, memindahkan material dari sungai ke truk pengangkut pasir batu (Sirtu). Truk-truk datang silih berganti di tepian sungai Ngapa, Kecamatan Ngapa dan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), pagi kemarin.

Aktivitas pertambangan galian C berupa pasir dan batu (sirtu) di sepanjang aliran sungai Kecamatan Ngapa dan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) sudah berlangsung lama. Para penambang yang didominasi penambang perorangan mengais rezeki dari galian golongan C.

Tak peduli bibir sungai abrasi. Bentangan sungai kian melebar akibat abrasi. Kini mencapai sekira 50-an meter. Dari pantauan Kendari Pos, titik pengerukan hanya berjarak 5 sampai 20 meter dari kawasan permukiman penduduk. Hal ini mengakibatkan bantaran perlahan menipis hingga pengikisan semakin meluas.

Kerusakan lingkungan akibat penambangan yang diduga tanpa izin itu berkontribusi terhadap terjadinya banjir setahun lalu. Kecamatan Ngapa dan Watunohu setiap tahunnya menjadi sasaran musibah banjir akibat sungai tak lagi mampu menampung debit air kala musim penghujan tiba.

Warga Kelurahan Lapai berinisial DS mengatakan untuk menambang di tempat itu cukup bermodal Rp.500-an ribu. Ada beberapa cukong penambang yang dikenalnya. Mereka menggarap di titik berbeda, termasuk seorang oknum kades.

Informasi yang diperoleh Kendari Pos menyebutkan dalam sehari diperkirakan bisa ratusan Ritase (Rit) pasir dan batu dikeruk dari dalam sungai. Jika per unit truk bisa mengangkut delapan hingga sepuluh kubik, maka material sungai setempat diambil setiap harinya bisa mencapai hingga 700-an kubik.

Bisa jadi aktivitas tambang galian golongan C itu menjadi salah satu penyebab banjir. Data catatan BPBD untuk rekam bencana alam, Kecamatan Ngapa dan Watunohu merupakan kawasan rawan banjir dari luapan sungai yang membelah wilayah tersebut.

30 Maret 2019, sebagaimana diberitakan Kendari Pos, banjir menyasar Kecamatan Ngapa dengan merendam puluhan hektare lahan perkebunan, satu rumah hanyut di bantaran dan oprit jembatan Trans Sulawesi. Sementara itu di Kecamatan Watunohu, enam rumah dan jalan sepanjang 30 meter terendam. Puluhan hektare hamparan tambak dan lahan perkebunan ikut terendam.

Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kolut, Taufik enggan memastikan aktivitas penambangan itu ilegal atau tidak. Namun yang pasti, menurut Taufik, hanya satu penambang yang tercatat di DPM PTSP yang memiliki izin. “Kalau di sana (Sungai Ngapa) hanya satu orang yang punya izin yaitu Haiyuddin. Yang lain tidak ada,” ujarnya saat dikonfirmasi Kendari Pos, Jumat (25/9).

Haiyuddin yang dikonfirmasi membenarkan hal itu. Ia mulai mengantongi izin sejak 28 Agustus 2020. Luas garapannya hanya sekira lima hektare. “Tetapi perusahaan saya belum beroperasi pasca dapat izin hingga sekarang. Yang beroperasi itu semua tidak punya izin karena memang hanya saya yang punya izin penambangan di sini (Ngapa, red),” bebernya.

Haiyuddin tentu menjadi pihak yang dirugikan akan aktivitas pertambangan yang diduga ilegal itu. Bagaimana tidak, izin resmi perusahaannya terkesan tidak berharga dimata para penambang ilegal yang nyatanya tidak resmi namun aman-aman saja mengeruk dan pengambilan material. “Faktanya semua yang beroperasi kan tidak punya izin mulai dari sungai Lapai-Watunohu,” unkapnya.

Haiyuddin mengaku ada semacam tebang pilih dalam penindakan dugaan tambang ilegal. Sebelum punya izin resmi, Haiyuddin sempat dua kali mendapat penindakan dan penghentian aktivitas penambangan. Haiyuddin menyebut ada satu perusahaan turut mengeruk material namun tak “tersentuh” meski belum punya izin.
Perusahaan itu sudah dilaporkan Haiyuddin ke Polres Kolut, pada Minggu (20/9).

Terkait aktivitas pertambangan di Kecamatan Ngapa dan Watunohu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kolut, Drs. Mardang enggan berkomentar jauh. “Saya kira soal tambang C ini kebijakan dari provinsi. Yang pasti kalau tidak ada izinnya otomatis dampak lingkungannya jelas ada,” ucapnya.

Mardang mengaku belum menerima tembusan dari ESDM Sultra dan pihak kecamatan terkait aktivitas tambang galian golongan C. “Yang jelas, kalau berbicara dampak pasti ada jika wilayah itu digarap oleh pihak-pihak yang tidak punya izin karena akan mengeruk tanpa mengikuti aturan yang ada,” tutupnya. (b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy