Akselerasi Realisasi APBN di Tengah Pandemi, Oleh : Alief Tri Soesanto – Kendari Pos
Opini

Akselerasi Realisasi APBN di Tengah Pandemi, Oleh : Alief Tri Soesanto

KENDARIPOS.CO.ID — Pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini menyebabkan kondisi krisis baik pada bidang kesehatan maupun ekonomi. Dilansir dari bps.go.id sampai dengan triwulan kedua pertumbuhan ekonomi turun tercatat minus 5,32 persen. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah diharapkan berperan utama dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional ini.

Alief Tri Soesanto

Sebagaimana kita ketahui, saat pandemi ini kinerja pelaksanaan anggaran baik pendapatan maupun belanja kurang menggembirakan, sehingga diperlukan strategi atau kebijakan fiskal yang ekstra. Di bidang pendapatan misalnya diambil kebijakan terkait pemberian insentif pajak. Sedang pada sisi belanja, berbagai kebijakan telah diambil seperti realokasi dan refocussing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19, relaksasi pencairan serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer dana ke daerah dan dana desa (TKDD) benar-benar diharapkan dalam penyelamatan ekonomi nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu memberikan instruksi agar para Menteri maupun Pimpinan Lembaga segera mempercepat belanja Pemerintah khususnya di kuartal ketiga. Satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah dituntut untuk melaksanakan anggaran secara cepat dan tepat agar dapat menstimulasi perekonomian nasional dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut dan terakhir dalam Sidang Kabinet, Kementerian Keuangan telah membuat kebijakan mengenai langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran. Terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan nomor S-682/PB/2020 menjadi pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja. Pencairan dana yang diajukan ke Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia.

Lalu bagaimana dengan kondisi pelaksanaan APBN di Sulawesi Tenggara, khususnya jika ditilik dari sisi belanja? Perkembangan realisasi belanja untuk satker Kementerian/Lembaga sampai dengan akhir bulan minggu ketiga September 2020 khususnya di luar belanja pegawai mencapai 57,2 persen atau sebesar Rp2,22 triliun Dari pagu anggaran sebesar Rp3,88 triliun yang dialokasikan, sisa anggaran yang musti dikejar realisasinya sebesar Rp1,66 triliun sampai dengan Desember 2020. Progres yang menggembirakan adalah realisasi belanja untuk PEN.

Berdasar data yang dihimpun Kementerian Keuangan pusat, tercatat realisasi sudah mencapai 306,82 milyar atau 75,3 persen dari pagu sebesar Rp407,98 milyar. Khusus di Sulawesi Tenggara PEN dilaksanakan oleh tiga Kementerian. Sebanyak 23 satker pada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian sebagai unit pelaksana. Sebanyak 56.337 orang tenaga kerja dapat terserap dalam program ini.

Sedangkan TKDD realisasi mencapai 85,03 persen atau sebesar Rp3,56 triliun atau 85,03 persen dari pagu 4,19 triliun. Realisasi ini terdiri dari realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar Rp2,30 triliun dan Dana Desa sebesar Rp1,26 triliun. Sehingga masih ada anggaran sebesar Rp627,81 milyar yang masih harus dikejar realisasinya sampai akhir 2020 (Data dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara,2020).
Secara umum, pandemi Covid19 memang menjadi kendala paling besar dalam pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak pada penundaan pencairan anggaran. Diantaranya kebijakan pembatasan pergerakan orang yang mengakibatkan beberapa pekerjaan fisik menjadi tertunda, dan baru terlaksana setelah masa new normal.

Di samping itu pada saat ini di Sulawesi Tenggara akan dilaksanakan pilkada serentak di 7 (tujuh) kabupaten. Pelaksanaan tahapan pilkada yang ditunda juga mempengaruhi serapan anggaran yang sebagian adalah dana hibah pilkada pada satker KPU, Bawaslu, dan dana hibah keamanan pada TNI-Polri. Kebijakan realokasi dan refocussing sebagai tindak lanjut penanganan Covid19 juga dalam prosesnya memakan waktu. Revisi Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang lebih dominan dilakukan secara terpusat di Jakarta membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga berpengaruh pula pada tingkat penyerapan anggaran terutama di semester I.

Namun sebagaimana arahan Presiden bahwa pemerintah dalam menghadapi pandemi tidak boleh biasa-biasa saja. Harus dilakukan tindakan dan strategi yang luar biasa. KPPN sebagai kuasa bendahara umum negara dalam mencairkan dana juga perlu peningkatan layanan yang optimal. Peraturan Dirjen Perbendaharaan di atas salah satunya adalah mengoptimalkan langkah tersebut seperti kebijakan jam layanan penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) diperpanjang mulai pukul 8 sampai dengan 17 waktu setempat. Meski pada awal masa pandemi sempat dibatasi penerimaan sampai dengan jam 12. Pengiriman SPM juga dimudahkan melalui sistem elektronik melalui aplikasi e-SPM.

Kebijakan akselerasi lainnya adalah fleksibiltas dalam penggunaan anggaran untuk mempercepat pembayaran, satker didorong untuk menggunakan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Jadi TUP merupakan dana tambahan dari dana uang muka kerja yang dikelola oleh bendahara satker untuk membiayai kegiatan mendesak.

Bendahara satker dapat mengelola dana tersebut dalam satu bulan untuk belanja yang harus dipertanggungjawabkan kepada KPPN. Untuk SPM dengan jumlah tertentu pun, satker diberi dispensasi dalam pengajuannya tanpa Rencana Penarikan Dana (RPD). Pelayanan pengesahan revisi DIPA pun dipermudah. Dokumen usulan revisi cukup disampaikan secara elektronik dan proses dilakukan secara online. Pada sebagian kewenangannya, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan melaksanakan layanan ini.

Di sisi satker sebagai pengguna angagran juga perlu mengambil langkah-langkah percepatan. Sekaligus untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran di penghujung tahun. Pertama, mempercepat realisasi belanja barang dan modal yang memungkinkan menggunakan sistem pengadaan langsung. Kedua, menginventarisir kegiatan-kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di triwulan keempat agar dapat dilaksanakan di triwulan ketiga atau awal-awal triwulan keempat seperti belanja operasional (keperluan sehari-hari perkantoran). Ketiga, khusus belanja penanganan Covid19 agar segera direalisasikan seperti pengadaan alat-alat kesehatan. Tak lupa segera melakukan revisi DIPA apabila belum ada pos alokasi pagu belanja penanganan Covid19 dalam DIPA.

Keempat agar berkoordinasi dengan penyedia barang/jasa terkait pelaksanaan pekerjaan. Apabila pekerjaan/tahapan pekerjaan telah selesai agar segera dibuatkan tagihan untuk dilakukan pencairan anggarannya. Jangan ditunda! Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan dalam upaya mempercepat realisasi TKDD baik penyaluran dana desa dan dana alokasi khusus (DAK) Fisik. Semua dokumen persyaratan penyaluran juga dilakukan secara elektronik dengan upload pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara.

Sinergi dari semua pihak harus selalu dilakukan dalam akslerasi realisasi anggaran ini untuk memulihkan ekonomi Indonesia dan Sulawesi Tenggara khususnya. Terakhir, mari kita selalu ingat pesan Bendahara Umum Negara kita: “”Program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah program yang luar biasa penting, emergency atau urgen menjadi sangat penting. Presiden menekankan kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting, namun pada saat yang sama kecepatan tidak boleh mengkompromikan akuntabiltas, transparansi, dan pengelolaan yang baik”(Menkeu Sri Mulyani pada Rakernas Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 di Jakarta. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy