69 Petahana Langgar Prokes Covid-19, Begini Kata Tito – Kendari Pos
Politik

69 Petahana Langgar Prokes Covid-19, Begini Kata Tito

KENDARIPOS.CO.ID — Kecurigaan Mendagri Tito Karnavian ihwal petahana tahu aturan protokol kesehatan (prokes) Covid-19, namun sengaja melanggar, bisa jadi benar. Setidaknya, 69 petahana terbukti melanggar, hanya empat petahana yang patuh prokes. DPR pun mengusulkan adanya sanksi berupa diskualifikasi dari kepesertaan Pilkada.

Tito Karnavian

Tito meminta pasangan calon Pilkada untuk membuat pakta integritas mematuhi prokes. Pihak penyelenggara dan pengawas pemilu harus secepatnya memanggil parpol pengusung pasangan calon agar taat prokes. “Kami sudah sampaikan kepada stakeholder yang ada di daerah agar KPU, Bawaslu segera mengundang parpol yang sudah mendaftar. Sampaikan soal PKPU agar mereka mengerti. Termasuik Kasatpol PP sebagai unsur penegak juga,” jelas Tito.

Pakta integritas dinilai sangat penting. Sebab, masih banyak petahana yang melanggar prokes. “Petahana yang melanggar prokes itu ada 69 orang. Ada gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kemendagri sudah memberi teguran keras,” kata Kasubdit Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri, Saydiman Marto.

Menurutnya, pelanggaran prokes tersebut sebagian besar terjadi saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah ke KPU daerah. Hanya empat petahana yang patuh dengan tidak menimbulkan kerumunan massa pada saat pendaftaran. Mereka adalah Bupati Gorontalo, Bupati Luwu Utara, Wakil Wali Kota Ternate, dan Wakil Wali Kota Denpasar. “Ada kepala daerah petahana yang memberitahukan kepada pendukungnya untuk tidak melakukan konvoi atau kerumunan massa. Yang patuh diapresiasi. Yang melanggar diberi sanksi,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik. Dia mengatakan sedang mengkaji mekanisme sanksi kepada para petahana pelanggar prokes. Salah satunya penundaan pelantikan apabila dinyatakan menang pada Pilkada 2020. Pengaturan sanksi penundaan pelantikan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Ada beberapa opsi yang dikaji. Misalnya diangkat penjabat sementara yang ditunjuk dari pusat. Ini jika para pelanggar menang, maka ditunda dulu pelantikannya. Bisa tiga sampai enam bulan. Disekolahkan dulu biar taat aturan,” tegas Akmal. (fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy