Sulkarnain Presentasi “Jari” di Hadapan Presiden Jokowi – Kendari Pos
Nasional

Sulkarnain Presentasi “Jari” di Hadapan Presiden Jokowi


KENDARIPOS.CO.ID — Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar Sekretariat Nasional (Setnas) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menjadi panggung bagi Wali Kota Kendari, Sulkarnian Kadir. Dengan gamblang Sulkarnain Kadir menjelaskan komitmennya mencegah korupsi di hadapan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri secara virtual, Rabu (27/8) kemarin.

Dalam kegiatan yang dihadiri diikuti 51 kementerian dan lembaga serta 542 pemerintah daerah (Pemda), Wali Kota Kendari, Sulkarnian Kadir mempresentasikan program Jaga Kendari (Jari). “Alhamdulillah, upaya pencegahan korupsi di Kota Kendari kami sudah lakukan. Belum lama ini kita sudah menghadirkan program Jaga Kendari (Jari) yang tidak lama lagi akan dilaunching aplikasinya,” kata Sulkarnain Kadir di hadapan Presiden RI, kemarin.

Melalui program Jari Kendari, Sulkarnain yakin baik antara ASN dan masyarakat dan pihak terkait itu bisa saling menjaga. Sebab, dalam program maupun aplikasi yang akan dilaunching, terdapat fitur seperti publikasi data dan layanan, saluran pengaduan dan fitur mesin antrian.

“Aplikasi Jari ini merupakan salah satu solusi mencegah korupsi, sehingga setiap orang punya hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan. Semua orang berurusan dengan pemerintah bebas suap pungli dan gratifikasi,” kata Sulkarnain.

Tak sekadar komitmen membangun sistem yang baik, namun wali kota berharap seluruh ASN Pemkot Kendari berkomitmen mengimplementasikannya dalam aktivitas sehari-hari. Motivasi kerja yang positif akan lahir jika sistemnya didesain menciptakan kinerja dan pelayanan yang optimal.

“Gagasan Jaga Kendari menjadi semangat bersama. Optimalkan mekanisme kerja di internal pemkot. Membangun sistem pengawasan, bukan hal yang murah. Namun, sistem ini bisa menciptakan efisiensi dan upaya memberantas suap, pungli, dan gratifikasi,” ungkap Sulkarnain.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menegaskan siap menunaikan instruksi Presiden RI Jokowi untuk menghindari dan mencegah potensi praktik-praktik korupsi. “Sesuai instruksi Presiden, kita harus membangun aspek-aspek pencegahan anti korupsi didaerah seperti menghadirkan inovasi pencegahan anti korupsi,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Sulkarnain, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pengawasan pelayanan publik terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Program Subsidi Pemerintah, penerapan e-Katalog dan “marketplace” dalam pengadaan barang dan jasa, keuangan desa, penerapan manajemen antisuap, pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha, dan reformasi birokrasi.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam aksi nasional pencegahan korupsi mengatakan upaya pencegahan korupsi harus dilakukan oleh semua elemen karena sudah menjadi tanggung jawab bersama. “Upaya ntuk mencegah korupsi harus kita lakukan dengan aksi ini. Dengan tindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu,” kata Jokowi melalui video conference, kemarin.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan momen yang tepat bagi pemerintah untuk berbenah secara komprehensif dengan mengelola tata pemerintahan yang baik yang cepat, produktif, yang efisien serta harus akuntabel dan bebas dari korupsi.

“Langkah cepat dan tepat tidak boleh menampikan transparansi dan akuntabilitas. Keduanya harus berjalan berbarengan, bersamaan, dan saling menguatkan. Ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan khususnya di daerah. Kita harus merumuskan dan melakukan langkah-langkah konkret dan konsisten dari waktu ke waktu supaya bisa terbebas dari perilaku korupsi,” tandas Presiden Jokowi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Stranas PK, dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri atas Ketua KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan. Untuk mendukung kelancaran tugas, Timnas PK dibantu oleh Setnas PK yang berkantor di Gedung KPK.

Stranas PK memiliki tiga fokus sektor, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Ketiga fokus tersebut diterjemahkan ke dalam 11 aksi dan 27 sub-aksi yang dijalankan oleh 51 kementerian/lembaga dan 542 pemda. (ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy