Pilkada Muna Rawan Pelanggaran ASN – Kendari Pos
Politik

Pilkada Muna Rawan Pelanggaran ASN

Dr. Muh. Najib Husain

KENDARIPOS.CO.ID — Potensi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pilkada Muna terbilang tinggi. Hingga Agustus, tercatat 13 kasus dengan 23 ASN diperiksa Bawaslu Muna dan telah direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pengamat politik Sultra, Najib Husain menilai dari tujuh Pilkada serentak yang digelar di Sultra tahun ini, Muna akan memiliki tingkat kerawanan pada aspek netralitas ASN karena dua kompetitornya merupakan bupati aktif yang masing-masing memegang kendali pada birokrasi. Kondisi itu menjadi pekerjaan serius Bawaslu, sebagai otoritas yang mengawasi jalannya pesta demokrasi.

Menurut Najib, Bawaslu harus lebih proaktif mengawasi dan lebih tegas dalam melakukan penindakan. Sebab sebagian ASN berani melibatkan diri dalam politik karena sanksi yang selama ini diterapkan tidak memberi efek jera. “Potensi kerawanannya sangat tinggi sehingga menjadi ujian bagi Bawaslu,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Husen Zuadi, pengamat politik jebolan Universitas Indonesia. Ia menyebut, keterlibatan ASN dalam Pilkada sudah menjadi rahasia umum. Faktor pemicunya, selain minim sanksi, ASN juga mengejar promosi jabatan ataupun proyek pemerintah. Praktek itu telah menjadi ‘kebiasaan’ tak kasat mata selama penyelenggaraan Pilkada serentak.

“Di Muna potensinya lebih tinggi. Karena lazimnya, keterlibatan ASN juga sengaja didesain oleh figur yang memiliki kuasa terhadap birokrasi. Tujuannya adalah pemenangan,” kata akademisi Universitas Tadulako asal Muna itu.

Ia menilai, hal paling efektif dilakukan Bawaslu adalah meningakatkan sisi pencegahan. Sebab selama ini, ASN kerap terlihat berani terlibat politik karena penindakan dan sanksinya yang diterima tidak membuat jera. Selain itu, proses penindakan juga terkesan lamban dan regulatif sehingga tidak efektif dalam memutus rantai pelanggaran. “Bawaslu harusnya lebih fokus pada pencegahan. Sosialisasi dan kerjasama dengan stakeholder, harus intens,” papar mantan Dosen FISIP UHO itu.

Komisoner Bawaslu Muna, Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Aksar menerangkan, pelanggaran netralitas ASN di Muna merupakan salah satu yang tertinggi di Sultra. Dari 13 kasus yang digarap Bawaslu, 10 kasus merupakan temuan dan 3 kasus laporan masyarakat. Dari kasus itu, 23 orang ASN telah direkomendasikan ke KASN.

ASN yang seharusnya bersikap netral itu, sebagian berasal dari Muna Barat yang notabene tidak menggelar Pilkada. “Sebagian lain juga dari Muna. Beberapa konten pelanggaran memromosikan figur bakal calon,” terangnya.

Bawaslui, katanya, terus meningkatkan sisi pencegahan. Koordinasi dengan pemerintah, kepolisian, penyelenggaran dan juga tokoh masyarakat terus dilakukan. Selain itu, penindakan juga diterapkan tanpa pandang bulu. Bawaslu berkomitmen menciptakan Pilkada berkualitas tanpa intervensi. “Kami tegas dan tanpa pilih kasih. ASN yang melanggar akan ditindak,” pungkasnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy