Petahana Wajib Cuti Selama Kampanye – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Petahana Wajib Cuti Selama Kampanye

La Ode Abdul Natsir Muthalib


KENDARIPOS.CO.ID — Sepekan lagi, tepatnya 4-6 September 2020, masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang menggelar Pilkada 2020 bakal dilaksanakan. Bila nanti ada kandidat petahana, baik bupati atau wakil bupati aktif yang ikut mendaftar lalu ditetapkan jadi calon oleh KPU, maka mereka wajib menjalani cuti selama masa kampanye berlangsung.

“Kami tidak mau berspekulasi soal siapa saja yang bakal cuti, karena secara resmi pendaftaran baru akan dibuka tanggal 4 September nanti. Yang jelas, sesuai regulasi, kandidat yang berstatus petahana, baik kepala daerah atau wakil kepala daerah, setelah resmi ditetapkan jadi calon memang wajib cuti,”ujar Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir kepada Kendari Pos, Kamis (27/8) kemarin.

Setiap kandidat yang berstatus petahana bakal menjalani cuti di luar tanggungan negara selama 71 hari, terhitung sejak masa kampanye atau 26 September hingga 5 Desember 2020 atau sehari sebelum masa tenang jelang coblosan.

Terkait tugas kandidat petahana selama melaksanakan cuti itu, terdapat dua klausul berbeda, yakni bila hanya kepala daerah petahana yang maju pilkada atau dua-duanya ikut kompetisi. “Jika hanya kepala daerahnya, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh wakil kepala daerah. Statusnya adalah Plt alias pelaksana tugas kepala daerah,”jelas La Ode Abdul Natsir.

Ketentuan terkait itu ada di pasal 66 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah yang mengatur soal pengambilalihan tugas oleh wakil kepala daerah apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Ruang lingkup tugasnya sama dengan kepala daerah.

“Hanya saja, tetap mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran dalam mengambil kebijakan di daerah. Setiap kebijakan yang diambil sebisa mungkin diketahui oleh kepala daerah definitif, termasuk melaporkan hasil pelaksanaan sebagai Plt kepada kepala daerah setelah selesai menjalani cuti,” ungkap La Ode Abdul Natsir.

Selama menjabat sebagai Plt kepala daerah, penggunaan tanda jabatan adalah tanda jabatan wakil kepala daerah. Nomenklatur penulisan dalam dokumen administrasi yang akan ditandatangani adalah Plt. Kepala Daerah. Sedangkan hak keuangannya tetap sebagai wakil kepala daerah.

Bagaimana dengan daerah yang bupati dan wakil bupatinya jadi calon? Bila ada daerah yang dua pimpinannya ikut kontestasi dan resmi jadi calon, maka keduanya juga wajib cuti di luar tanggungan negara. Daerah tersebut kemudian akan ditunjuk seorang penjabat sementara alias Pjs.

“Pejabatnya diangkat dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri untuk Pjs bupati/wali kota, dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya limitatif yang dituangkan dalam SK Mendagri terkait penugasan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah,” imbuh pria yang karib disapa Ojo itu.

Pjs kepala daerah juga dihitung sejak pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjalani cuti kampanye hingga selesai. “Tugasnya, selain memfasilitasi terselenggaranya Pilkada dengan baik juga melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD,” ungkap La Ode Abdul Natsir.

Kewajiban lain seorang Pjs adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta tak kalah pentingnya adalah menjaga netralitas ASN. Pjs juga boleh meneken Perda, sepanjang sudah mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri.

“Pjs kepala daerah setiap bulan wajib menyampaikan laporan ke Kemendagri untuk kemudian kinerjanya ditelaah dan dilakukan evaluasi. Jika berkinerja rendah atau buruk bisa diberhentikan, atau bisa juga dilakukan pembinaan,” sebut La Ode Abdul Natsir.

Seorang Pjs kepala daerah disebut tetap berkedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, dan dilarang melakukan perjalanan dinas luar negeri kecuali mendapat penugasan dari Mendagri.

La Ode Abdul Natsir menjelaskan semua bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan berlaga di Pilkada 2020 di tujuh daerah di Sultra wajib lolos tes kesehatan yang digelar KPU. Tes kesehatan rencananya bakal digelar selama sepekan, yakni tanggal 4-11 September nanti. Protokol tes kesehatan akan disusun dan ditetapkan oleh masing2 KPU Kabupaten penyelenggara Pilkada 2020 dan dikoordinasikan oleh KPU Sultra. “Kami sudah menggelar rapat tentang masalah ini dengan berbagai pihak terkait,”ungkapnya.

Dokter yang menjadi tim pemeriksa kesehatan calon dipastikan bukan anggota partai dan juga bukan dokter pribadi bakal calon bupati dan wakil bupati atau juga bukan sanak famili atau kerabat dari kandidat.

KPU juga akan melibatkan ahli psikologi. Bakal calon tidak hanya tes kesehatan dan psikologi. Mereka wajib lolos tes penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang nantinya diperiksa di laboratorium yang ditunjuk Menteri Kesehatan.

Terkait pengisian posisi penjabat sementara (Pjs) bupati selama petahana cuti kampanye menurut Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sultra, La Ode Ali Akbar akan diusulkan dari pejabat provinsi. “Pjs akan diambil alih provinsi bila kepala daerah maupun wakilnya maju di Pilkada. Kalau merujuk aturan sebelumnya, Pjs Bupati diambil dari provinsi yaitu harus eselon II dan tercatat sebagai pejabat Pemprov. Tetapi bila hanya bupatinya yang maju, maka wakilnya yang akan menjadi Plt.Bupati. Itu saja, tidak ada hal lain lagi,”jelas Ali Akbar.

Pemprov Sultra sedang memroses pengusulan calon Pjs Bupati ke pemerintah pusat. La Ode Ali Akbar menjelaskan pengusulan calon Pjs Bupati dilakukan sebulan sebelum masa cuti kepala daerah yakni 26 Agustus 2020. “Masa kampanye itu mulai 26 September. Artinya, 26 Agustus pengusulan cuti sudah harus dikirim ke pusat,” ujarnya.

Saat ditanya siapa saja calon Pjs.Bupati dari Pemprov, Ali Akbar enggan menyebut. “Ini masih berproses. Saya masih di Jakarta,” kelit Ali Akbar.

Sementara itu, KPU Koltim telah memantapkan persiapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Ketua KPU Koltim, Suprihaty Prawaty Nengtias mengatakan untuk menyamakan presepsi kesiapan pendataran calon bupati dan wakil bupati Koltim pihaknya telah menggelar rapat koordinasi (rakor) pendaftaran. “Sesuai tahapan Pilkada, pengumuman syarat calon akan dilaksanakan 28 Agustus-3 September 2020,” ujarnya.

Rakor serupa juga digelar KPU Wakatobi. Berdasarkan aturan masa pandemi Covid-19 ini, pendaftaran paslon bakal berbeda dengan sebelumnya. Selain paslon, yang bisa masuk ke ruang pendaftaran hanya pimpinan partai pengusung. Termasuk Bawaslu Wakatobi.

“Pendamping paslon dibatasi. Tidak disebutkan berapa jumlahnya. Hanya saja yang boleh masuk hanya pimpinan partai pengusung (ketua dan sekretaris). Baik tim, simpatisan maupun pendukung tidak boleh masuk di ruang pendaftaran,” kata Ketua KPU Wakatobi, Abdul Rajab. (m6/rah/kus/thy/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy