Pengadaan APD Penyelenggara Pilkada Secara Gradual – Kendari Pos
Politik

Pengadaan APD Penyelenggara Pilkada Secara Gradual

La Ode Abdul Natsir

KENDARIPOS.CO.ID — Proses pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pandemi Covid-19 untuk penyelenggara Pilkada di tujuh kabupaten di Sultra akan dilakukan secara gradual alias bertahap. Belanja APD tahap satu untuk petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sudah tuntas. Anggota badan ad hoc di lingkup KPU tujuh kabupaten yang gelar pilkada di Sultra sebanyak 28.154 orang, semuanya butuh APD. Jumlah personel penyelenggara pilkada setiap kabupaten berbeda-beda (lihat grafis)

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan belanja APD yang diperuntukkan buat PPDP yang melakukan Penelitian dan Pencocokan (Coklti) data pemilih sudah selesai. Ketika Coklit selesai, dan beralih ke tahapan berikut, pihaknya melakukan belanja APD tahap kedua.

“Pada intinya, semua petugas penyelenggara Pilkada yang pergerakannya mengharuskan interaksi ekslusif dengan orang atau masyarakat maka akan dibekali dengan APD. Hal tersebut wajib ditunaikan para komponen penyelenggara pemilihan. Ketentuannya mengacu pada PKPU tentang pilkada dalam kondisi bencana non alam Covid-19,”kata Abdul Natsir Muthalib saat ditemui diruang kerjanya, akhir pekan lalu.

Ia mengancam akan memberi sanksi untuk penyelenggara pilkada yang tidak mengenakan APD saat bertugas di lapangan. Penyelenggara pilkada, harus menjadi teladan masyarakat, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Ia menjelaskan personel badan ad hoc di tujuh kabupaten yang bertugas di lapangan berjumlah 28.154. Jumlah tersebut meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPDP, Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS), anggota Linmas, anggota Sekretariat PPK dan anggota Sekretariat PPS. “Personel tersebut yang merupakan sasaran pengadaan APD,”tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pengadaan APD. Saat ini telah didistribusikan, baik di tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan, kelurahan/desa.

“Pengadaan APD di Bawaslu telah terealisasi untuk tahap awal. Jalur pengadaannya, mengikuti proses tahapan pilkada. Kami juga sudah menyosialisasikan kepada semua jajaran Bawaslu yang bertugas di lapangan untuk wajib menggunakan APD. Bagi yang melanggar, maka bakal dikenakan sanksi,”tegas Hamiruddin Udu. (m6/b).

Personel Badan Ad Hoc di Tujuh Kabupaten

Buton Utara: 2.278
Konawe Kepulauan: 1.642
Konawe Selatan: 8.626
Kolaka Timur: 3.924
Konawe Utara: 3.124
Wakatobi: 3.404
Muna: 5.156.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy