Pemkab Butur Terima Sertifikat Aset Daerah – Kendari Pos
Buton Utara

Pemkab Butur Terima Sertifikat Aset Daerah

KENDARIPOS.CO.ID — Penertiban aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) terus dilakukan. Satu persatu bangunan milik daerah kini telah memiliki sertifikat sebagai hak sah atas kepemilikan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan legaltias tersebut. Secara simbolis, Bupati Butur, Abu Hasan menerima sertifikat aset yang telah mengantongi sertifikat di kantor BPN Butur, Kamis (6/8).

Abu Hasan mengungkapkan, Pemkab perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif. Mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. “Sebanyak enam bidang tanah yang di atasnya terdapat aset Pemkab telah mengantongi sertifikat. Mulai dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Butur, Rumah Dinas Camat Kambowa, Lapangan Kecamatan Kambowa, SD Negeri 1 Kadacua, Taman Kanak-kanak Desa Pebaoa dan Taman Pendidikan Anak Usia Dini Desa Lakansai,” rinci Abu Hasan di Kantor BPN Butur, kemarin.

Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu menambahkan, penyertifikatan aset daerah dilakukan sebagai upaya melindungi aset daerah dan menertibkan administrasi. Sekaligus perbaikan tata kelola aset daerah yang merupakan dasar legalitas. Sehingga kepemilikannya tidak mudah berpindah. “Untuk itu perlu dibuat perencanaan strategis, baik yang sifatnya jangka pendek, menengah maupun jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah. Termasuk perlunya ditetapkan indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah,” papar Butur-1 itu.

Pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah.
“Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah dan tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah,” tandasnya.

Sementara itu Kepala BPN Butur, Abdul Rahman, mengungkapkan, pihaknya menerbitkan 614 sertifikat bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Termasuk didalamnya aset milik Pemkab Butur. “Terkait aset daerah yang belum tersertifikasi, menunggu program PTSL. Secara nasional semuanya selesai tahun 2025. Bantu BPN menunjukan batas tanahnya. Karena biaya PTSL itu bukan gratis. Ada biaya ditanggung oleh negara dan ada yang jadi beban masyarakat,” tandasnya. (b/had)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy