Paramedis di Konsel Pertanyakan Dana Non Kapitasi BPJS – Kendari Pos
Konawe Selatan

Paramedis di Konsel Pertanyakan Dana Non Kapitasi BPJS

KENDARIPOS.CO.ID — Keberadaan dana non kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang harusnya mengalir ke 25 Puskesmas di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk tahun 2019, dipertanyakan para tenaga kesehatan. Anggaran yang cukup besar itu diduga belum dimanfaatkan dan disalurkan untuk meningkatkan pelayanan. Hal itu terkuak setelah beberapa tenaga medis Puskesmas mengeluhkannya. Salah satu paramedis, WT, mempertanyakan pembayaran biaya persalinan BPJS selama tahun 2019 yang tak kunjung dibayarkan. Padahal sepengetahuannya, pihak BPJS sudah membayarkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Info yang kami dapat, sudah ada dananya dibayar ke dinas, tapi sampai sekarang tidak pernah dibayarkan ke kami. Tidak ditahu uangnya ke mana,” keluh bidan itu, Rabu (26/8). Bahkan info terbaru, untuk pembayaran dana BPJS tersebut, sudah ada yang terbayar untuk tahun 2020. Sementara selama tahun 2019 sama sekali tidak ada. “Itupun untuk tahun 2020 ini hanya dari Januari sampai Maret, katanya. Padahal dana kapitasi itu dibayarkan tiap bulan. Khususnya bagi kami tenaga bidan. Ada ratusan bidan yang mengabdi di Puskesmas semata-mata mengharap dari situ,” sambungnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Konsel, Maharayu membenarkan adanya masalah penyaluran dana BPJS yang dikeluhkan itu. “Betul, kemarin baru saja datang dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pertanyakan,” akunya, Kamis (27/8). Maharayu menjelaskan, untuk di Puskesmas ada dana kapitasi yang diterima tiap bulan. Itu dihitung berapa jumlah kepesertaan BPJS di wilayah tersebut. “Sementara kalau yang non kapitasi itu adalah klaim Puskesmas yang tidak ditanggung kapitasi. Misalnya persalinan dan tindakan perawatan pasien BPJS. Itu semua ada klaimnya. Itulah yang dipertanyakan sejumlah tenaga di Puskesmas,” ungkapnya.

Terkait masalah pembayaran yang mengalami keterlambatan, ia berdalih, ada kekeliruan di tingkat Puskesmas dalam melaporkan klaim ke Dinkes. “Saya pikir masalah ini sudah selesai kemarin, ternyata masih ada kekeliruan. Ternyata setelah kita cek, masih ada Rp 4 miliar uang Puskesmas yang mengendap dan jadi dana Silpa. Kan memang disetor dulu ke dinas setelah itu masuk di Kasda sebagai PAD. Nanti setelah itu kita tarik kembali dan disalurkan ke Puskesmas,” argumennya.

Maharayu menyebut pembayaran itu harus sesuai yang ada di DPA Dinkes. Dicontohkannya, dalam setahun pihaknya menganggarkan Rp 2 miliar. “Ternyata masih ada juga yang di 2018. Bukan hanya di 2019. Namun itu tetap akan dibayarkan. Dan itu semua tergantung pelaporan dari pihak Puseksmas,” tandasnya. (b/kam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy